Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Maybrat Menerima Aspirasi Para Pendemo di Kantor Distrik Aitinyo Raya. Foto (Mrk) |
MAYBRAT, (Maybrat News) -Ribuan warga masyarakat kabupaten Maybrat turun ke
jalan melakukan aksi unjuk rasa menentang perilaku rasisme yang terjadi di jawa timur. Dalam aksi ini masa meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri dan
Panglima TNI segera usut tuntas kasus pencemaran Rasisme bagi mahasiswa
Papua disurabaya dan Malang Jawa Timur.
Waka polres Sorong Selatan. Kompol Tutur Opusunggu, mengatakan, jumlah
anggota yang hadir untuk pengamanan aksi damai itu berjumlah 120
personil Polisi dan 120 anggota Brimob,
” Dari awal hingga selesai, saya ikuti, makanya saya memberikan
apresiasi kepada masyarakat Maybrat yang melakukan aksi dengan tertib
dan santun dimuka umum, mereka sangat mengerti tentang aturan, sehingga
dalam aksi tersebut tidak ada pengrusakan, tidak ada korban dan lain
sebagainya, “tutur Waka Polres Sorong Selatan.
Ratusan warga masyarakat Maybrat yang turun jalan terdiri dari dua
tempat, dipusatkan didepan kantor Sekretariat Daerah, Kumurkek
Distrik Aifat, dan satu kelompok bertempat di segitiga Frataven distrik
Ayamaru kabupaten Maybrat, Rabu (21/8/2019).
Masyarakat kabupaten Maybrat dalam apresiasi pernyataan tertulis yang
dibacakan oleh Yongky Kosmah yaitu, sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda beda tetapi tetap satu, walaupun beda suku,
Ras, Agama, warna kulit, bahasa dan Agama, tetapi kita tetap satu, NKRI yang
wajib dijaga bersama dan wajib junjung tinggi.
Sangat Miris dan sangat disayangkan dimomen dalam memperingati hari
kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 kemerdekaan bangsa Indonesia, namun
orang Papua kembali dilecehkan dan diusir oleh suku Jawa melalui salah
satu aparatur sipil negara bahwa rakyat Papua adalah Monyet dan
pulangkan mereka ketanah Papua hal itu merupakan pelecehan dan Fitnah.
Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2008 yaitu
segala hujatan dan diskriminasi rasisme itu bertentangan dengan nilai
nilai Pancasila dan UUD negara republik tahun 1945.
Solidaritasi pemuda peduli Papua kabupaten Maybrat mempunyai 9
tuntutan yaitu, kepada yang terhormat Presiden republik Indonesia
Ir. Haji Joko Widodo segera menanggapi hujan fitnah dan Rasisme tindakan
intimidasi yang dilakukan oleh pelajar Papua Ras Melanesia di Surabaya
dan Malang Jawa timur. Kami minta kepada presiden republik Indonesia,
Panglima TNI, Kapolri agar segera membentuk tim investigasi
mengungkapkan pelaku dan mempolisikan pelaku sebenarnya inseden
disurabaya dan Malang.
” Kami Minta Kapolri segera usut tuntas pelaku adanya dibalik bendera diasrama Papua disurabaya dan Malang.
Kami minta panglima TNI agar segera mencopot oknum anggota TNI yang kolaborasi dengan ormas FPI dengan tindakan penyerangan di asrama Papua disurabaya, ungkapnya.
” Kami minta kepada Kapolri jenderal Toto Karnavian segera mencopot
Kapolda Jawa timur kerena telah melakukan pembiaran terhadap ormas FPI
dan anggota TNI dan polri. Kami minta kepada presiden republik Indonesia
agar segera mengeluarkan surat peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang ,Perpu tentang Rasisme orang Papua, “sebutnya.
” Kami minta kepada Gubernur Papua barat ,DPRD , MRPB Papua barat
segera pulangkan Rash Melayu dari tanah Papua dan segera mengeluarkan
Perda untuk membatasi arus masuk bagi orang non-Papua diatas tanah
Papua.
Kami minta kepada Bupati Maybrat, Sekda, DPRD kabupaten Maybrat agar segera mengawasi dan memproteksi status kependudukan di Maybrat agar membatasi penduduk bukan orang asli papua dimaybrat.
Bupati Maybrat,DPRD serta Masyarakat kabupaten Maybrat harus menyuarakan pelecehan harakat dan martabat rakyat Papua ke mata mata dunia, apabila pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab untuk mengukap insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang maka segera lepaskan kami dari Bingkai NKRI alias Mereka, “pintanya.
Ratusan warga yang melakukan aksi damai itu diterima langsung oleh
Wakil Bupati Maybrat Drs. Paskalis Kocu,M.Si yang didampingi Waka polres
Sorong Selatan Tutur Opusunggu, Asisten II Ferdinandus Taa, anggota
DPRD Maybrat Lewy saa.
Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim, MM., dalam arahannya, Aspirasi ini kami
terima dan kami akan lanjutkan kepada gubernur Papua Barat pada rapat
koordinasi Forkompinda dimanokwari nanti.
Wakil walikota Malang sudah di
panggil oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta untuk memberikan
keterangan terkait dengan insiden yang terjadi. (Mrk)