 |
| Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM. |
MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo agar segera membuka penerimaan CPNS dengan cara manual, tidak usah pakai sistem Computer Assisted Test (CAT) yang berlaku di seluruh Tanah Papua.
Kembalikan kewenangan penentuan kelulusan CPNS kepada kepala-kepala daerah di seluruh Tanah Papua, karena kami yang lebih tau kebutuhan di masing-masing daerah.
Selain itu juga Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo segera mekarkan seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) yang sedang di usulkan, sehingga seluruh orang Papua yang mengikuti Tes CPNS ini bisa lulus dan bekerja di seluruh daerah yang telah di mekarkan, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Dengan demikian maka Orang Asli Papua atau OAP ini dengan sendirinya akan merasa bahwa kami adalah bagian dari NKRI, kami sekarang sudah tinggal di dalam rumah NKRI bukan lagi di ruang tamu. tegas BS
Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., menuturkan bahwa pemerintah pusat harus memberikan
kewenangan kepada Gubernur , Bupati dan walikota se tanah Papua untuk
menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kasih gaji masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat.
Sagrim juga menuturkan bahwa terhitung Tahun 2020 mendatang, saya akan menggunakan
dana Otonomi Khusus untuk kasi gaji seluruh Orang Asli Papua
di Kabupaten Maybrat, dimana pembayaran gaji tersebut akan di lakukan setiap bulan dengan kategori, Sarjana, Rp. 1.500.000, SMA/SMK, Rp. 500.000, SMP&SD, Rp. 300.000
Sedangkan untuk orang dewasa yang tidak berkeluarga
dan yang sudah berkeluarga akan dibayar sesuai dengan status kependudukan,
“tegas Sagrim.
Sagrim juga menuturkan bahwa, untuk membangun Orangrang Asli Papua itu
bukan dengan berbagai macam teori, tetapi bagaimana mebangun OAP ini dengan pendekatan kebudayaan atau pola kearifan lokal, yang berlaku di masing-masing daerah di seluruh tanah Papua.
Lanjut Sagrim, yang perlu di lihat di sini adalah, Pemberian gaji kepada Orang Asli Papua, serta jagan dilihat dari besar atau kecil nilainya tetapi yang perlu di lihat adalah kebijakannya, “Ujar Sagrim, Selasa (27/8/2019).
” Masa Presiden saja bisa gunakan dana pinjaman untuk memindahkan Ibu Kota
negara dari Jakarta ke Kalimantan yang sebenarnya tidak Urgen atau mendesak, lalu kenapa orang Papua yang selaku penguasa diatas tanah Papua ini tidak
bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang asli Papua, agar mereka bisa
tenang dalam NKRI, maka solusinya adalah:
1. Buka Tes CPNS dengan cara manual
2. Berikan kewenangan penentuan kelulusan CPNS kepada kepala-kepala daerah di Papua
3. Mekarkan seluruh usulan Daerah Otonom Baru (DOB), baik Provinsi, Kabupaten & Kota
“tutup orang nomor satu di Kabupaten Maybrat" ini. (Mrk)
