Mintje Wattu: Sangat Bermanfaat Memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan

MAYBRAT, (Maybrat News) - BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat melakukan rapat kerja sama operasional terkait forum jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maybrat serta kelanjutan iuran aparatur tahun 2021. Rapat tersebut diselenggarakan di Kumurkek, Rabu (3/2/2021)

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat, Mintje Wattu  saat ditemui mengatakan sasaran pengguna BPJS Ketenagakerjaan tersebut ditujukan kepada semua pekerja baik non ASN, pekerja sektor jasa konstruksi dan pekerja non penerima upah atau mandiri agar dapat diperhatikan pemerintah. Hal ini kata Mintje bahwa sangat membantu para pekerja apabila mengalami musibah, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan dana santunan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Pengguna BPJS ini untuk semua para pekerja. Seperti tukang ojek juga bisa, petani, nelayan dan juga yang bekerja di perusahaan. Dan ini ada jaminan jika mengalami musibah hingga meninggal dunia, maka ahli waris mendapat dana santunan dari kami BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga Dua orang anak akan mendapat beasiswa sampai lulus kuliah. Kalau hanya dirawat saja di rumah sakit, maka kami tanggung biaya pengobatan sampai sembuh,” terang Mintje Wattu

Dirinya menambahkan, syarat memperoleh kartu BJPS Ketenagakerjaan hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bagi pekerjaan ojek, petani, nelayan iuran perbulan sebesar Rp 16.800. Hal ini sangat mudah untuk membantu masyarakat

“Cara mendaftar untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui online melalui Whats App, tinggal saja kami kirim kode iuran, kartunya online juga. Bisa digunakan di mana saja. Untuk klaim juga bisa lewat online jika mengalami kecelakaan. Tapi harus lampirkan bukti-buktinya,” tutupnya. (Mrk)

DPD Partai NasDem Mencalonkan Dua Nama PAW Wakil Bupati Maybrat

                Rapat Pleno DPD Partai NasDem Penetapan calon PAW Wakil Bupati Maybrat

MAYBRAT, (Maybrat News) - Tahapan demi tahapan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Maybrat Papua Barat untuk mengisi kekosongan wakil Bupati Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2017-2022, kini telah menetapkan Dua nama bakal calon wakil Bupati pada rapat pleno di sekretariat DPD Partai NasDem di Kumurkek Kabupaten Maybrat, Rabu (3/2/2021)

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Maybrat, Agus Tenau saat ditemui usai rapat pleno menjelaskan bahwa Dua nama bakal calon yang telah ditetapkan DPD Partai NasDem tersebut diantaranya Albert Jitmau,SH.MH dan Leonardus Kore,S.Hut. Kedua nama tersebut lanjut Agus Tenau akan disampaikan kepada ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Papua Barat serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem untuk menyetujui kedua bakal calon tersebut.

“Penetapan bakal calon ini bukan otomatis, namun kami masih menyurati secara berjenjang kepada ketua DPW Provinsi Papua Barat dan DPP. Nah kami dari DPD sudah melaksanakan tugas. Tinggal saja kami mendaftarkan sebagai calon wakil Bupati pergantian antar waktu pada pansus,” terang Agus Tenau

Penetapan kedua nama tersebut kata Agus Tenau berdasarkan surat yang telah ditetapkan oleh pansus dari DPRD Kabupaten Maybrat bahwa setiap partai pengusung harus mencalonkan Dua nama dari masing-masing partai. Empat Partai yang akan merebut PAW Wakil Bupati Maybrat tersebut diantaranya Partai Golkar, PDIP, NasDem dan PKS.

“Kami mengikuti saja surat dari pansus DPRD. Karena hanya Dua nama saja yang ditetapkan oleh partai untuk maju jadi calon PAW Wakil Bupati, ya kami ikuti. Tidak bisa lebih dari Dua nama,” tambah Agus

Lebih jauh wakil ketua II DPRD Kabupaten Maybrat ini mengaku akan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan pansus pada saat pemilihan PAW Wakil Bupati nantinya.

“Kami akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pansus. Inikan hanya PAW kok. Jadi kenapa harus bikin yang rumit dan berbelit-belit. Jadi aturan tetap kami patuhi,” terang Agus.

Agus Tenau mengaku, apabila calon dari Partai NasDem terpilih sebagai wakil Bupati Maybrat, akan siap bekerja sama dengan Bupati guna bersama menjalankan roda pemerintahan dengan baik untuk kemakmuran masyarakat. (Mrk)