Michael R Kareth "Pengisian Jabatan DOB PBD Wajib Prioritaskan Orang Asli Papua"

                                                    Dr. Michael Rafael Kareth, S.Hut, M.Si

Dr. Michael R Kareth, S.Hut,  M.Si., mantan Aktifis dan Wartawan ini Menyapiakan agar Pj. Gubernur Papua Barat Daya (PBD) agar memprioritaskan orang asli Papua (OAP) dalam setiap kebijakan yang diberlakukan. Hal itu termasuk dalam pengisian jabatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini di sampaikannya, mengingat bahwa SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) asli Papua juga memiliki kualitas kepemimpinan dan manajerial yang baik untuk ditugaskan di setiap OPD. Selain itu, hal ini juga merupakan aspirasi masyarakat Papua dan sesuai dengan amanat UU pembentukan provinsi baru tersebut.

Menurutnya, Selain untuk mempercepat laju pembanguna, kesejahteraan dan pelayanan publik, kehadiran DOB juga untuk menjamin hak-hak dasar, harkat dan martabat OAP di atas tanahnya sendiri, melalui kebijakan-kebijakan afirmasi yang diamanatkan melalui UU Otsus,”tambahnya.

Lebih lanjut, Michael R Kareth juga menegaskan bahwa, Undang-undang pembentukan provinsi baik UU 14/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU 15/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, UU 16/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan UU 29/2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, telah secara jelas dan terperinci mengatur afirmasi bagi OAP, termasuk tentang proporsi formasi ASN 80 persen adalah OAP dan 20 persen non-OAP. tutp Michel. (YK)

 

 

Yanpiter Bosawer : PBD Ada karena Dukungan Kelompok Nusantara

 

 Wakil Sekertaris Tim Presidium Pemekaran Provinsi PBD, Yanpiter Bosawer,SH.

 

MAYBRAT, (Maybrat News) - Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendesak Pejabat Gubernur PBD segera menunjuk dan atau melantik para pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah provinsi PBD untuk  membantunya dalam efektifitas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Daya.  Penegasan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Tim Presidium Pemekaran Provinsi PBD, Yanpiter Bosawer. SH

Mengenai nama-nama yang akan dilantik, Yanpiter Bosawer menegaskan bahwa penempatan pejabat sepenuhnya adalah hak prerogatif Penjabat Gubernur, namun hendaknya tetap mempertimbangkan aspek proporsionalitas, profesionalitas dan obyesifitas berdasarkan ketentuan UU Otonomi Khusus dan ketentuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kita harus hargai bahwa provinsi ini hadir karena ada saudara-saudari kita Kelompok Nusantara seperti Harjito, Rahman, Gamar Malabar,  H. Laode Kolombu, bersama-sama dengan tim juga ikut berjuang sehingga provinsi ini bisa hadir,” tandasnya.

Mantan Ketua SMPT Uncen ini mengatakan, dengan banyaknya komponen masyarakat yang turut berkontribusi memperjuangkan hadirnya Provinsi PBD, maka sesama anak bangsa yang mendiami wilayah Sorong Raya harus saling menghargai satu sama lain. “Negara ini punya sistem dan sistem itu punya aturan.  Jadi kalau kita katakan bahwa kita dukung PJ Gubernur maka mari kita dukung kebijakan yang PJ lakukan, salah satu contoh dalam penempatan pejabat dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan antar waktu di Provinsi PBD ini,” tandasnya.

Karena itu, ia mengharapkan kepada semua pihak baik itu politisi, birokrasi, intelektual, para tokoh, diharapkan untuk sama-sama melegitimasi dan memberikan dukungan kepada PJ Gubernur dan PJ Sekda Papua Barat atas kebijakan yang dilakukan.   “Perjuangan panjang untuk menghadirkan Provinsi PBD ini tidak hanya kita sendiri tapi berkat dukungan dan kerja sama semua lapisan masyarakat termasuk saudara-saudara kita kelompok Nusantara yang ikut memberikan kontribusi besar, baik dukungan pembiayaan sampai dengan support sistem di tingkat daerah sampai dengan pusat di kementerian_lembaga. Perjuangan mereka harus dihargai, jadi kita harus obyektif, tidak boleh subyektif menilai sesuatu menurut pemahaman kita pribadi,” tegasnya.

“Penghargaan, penghormatan terhadap hak-hak kita orang asli Papua itu mutlak, number one, namun kita juga patut memberi pengakuan terhadap kesetaraan yang proporsinya tetap berpedoman pada UU Otonomi Khusus,” sambungnya.

Ditambahkannya, NKRI merupakan negara kesatuan yang mempunyai sistem dan sistem itu memberikan kewenangan kepada Pj Gubernur untuk menyusun dan atau memberikan mandat kepada siapa saja yang dipercayainya untuk membantunya dalam mengurus urusan pemerintahan provinsi baru ini. “Jadi kepada semua pihak diharapkan supaya jangan kita berpandangan subyektif yang sifatnya mengklaim hak orang. Lupakan perbedaan, kita membangun kekuatan yang baik sesuai motto Pak Gubernur bahwa Kita Kuat Karena Kita Bersatu,” pungkasnya. (ris)

 

Bupati Asmat ( Elisa Kambu) " MasiTerlalu Pagi Bicara Pemilu PBD"

MAYBRAT, (Maybrat News) - Setalah kurang lebih lima hari berada di tengah-tengah masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Asmat Provinsi Papua Selatan, Elisa Kambu, S.Sos menegaskan kedatangannya di tanah kelahirannya yakni Provinsi Papua Barat Daya (PBD) hanya untuk menghadiri beberapa kegiatan. “Kehadiran saya di Sorong ini pertama untuk menghadiri undangan dari Tim Rekonsolidasi orang Maybrat yang berlangsung sejak 3 Januari di Kambuaya. Kedua, saya sebagai Ketua Panitia Kongres Meja Bakti Anugrah Indonesia ke VI yang akan dilaksanakan  di Kota Sorong pada bulan Juli nanti, makanya saya memanfaatkan kegiatan ini untuk rapat dengan panitia,” jelasnya

Terkait dengan telah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, Elisa menyampaikan sebagai anak Papua Barat Daya kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah mendengar dan mengabulkan kerinduan orang Papua Barat Daya, mengingat perjuangan pemekaran PBD ini sudah berlangsung selama 20-an tahun.

Terkait dengan hal tersebut, di tanyakan apakah dirinya ‘pulang kampung’ untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan di wilayah Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan pesta rakyat Pemilihan Umum (Pemilu) masih lama sehingga belum saatnya hal tersebut dibicarakan atau masi terlalu pagi untuk membicarakan hal tersebut.

Kendati dirinya sebagai kaderisasi orang partai dari Partai PDI Perjuangan, maka dirinya selalu siap untuk menerima penugasan dari Ketua Umum PDIP, kemanapun dan dimanapun. Jika tidak mendapatkan penugasan, maka wajib menudukung orang yang ditugaskan. tegas orang nomor satu di kabupaten asmat tersebut. (Mrk)