Proyek Raksasa Petrokimia Bintuni Tunggu PPP

BINTUNI, (Maybrat News) – Dengan hadirnya perusahan raksasa  Petrokimia ini semakin memantapkan julukan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai "Kabupaten Dolar" Pembangunan mega proyek Petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni ini masih menunggu proses pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah dengan partner swasta selaku investor industry kimia yang digadang bakal menyedot anggaran sebesar 10 Miliar USD.

Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto di Manokwari, Jumat (9/2/2019) mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu proses pembuatan dokumen Public Private Partnership (PPP) atau Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dengan mitra swasta. “Untuk Industri Semen telah dibagun di Manokwari dan untuk pembangunan industri Petrokimia, sedang dalam proses pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dan masih menunggu proses Publik Private Partnership,” kata Erlangga. 

Pembangunan mega proyek industry Petrokimia Bintuni diperkirakan mamakan waktu tiga hingga empat tahun. Sedikitnya telah terdapat tiga investor yang siap menanamkan modalnya untuk proyek ini, yakni perusahaan petrokimia raksasa asal Jerman Feroostaal Industrial Projec, LG Internasional asal Korea Selatan dan PT Pupuk Indonesia.

Ailangga mengutarakan, meskipun telah mengantongi tiga tiga investor petrokimia untuk proyek ini, namun pihaknya masih mencari satu lagi investor yang bakal mengolah proyek methanol yang merupakan salah satu basis Petrokimia di Kabupaten kaya gas alam ini.

“Tentu kalau Proyek Petro kimia itu makan tiga sampai empat Tahun, jadi ada dua projek, yang satu berbasis pada methanol itu yang sekarang sedang dicarikan investornya,” pungkasnya. (Kontributor).

Jurnalis          : Iwan

Fotografer     : Iwan

Editor            : Mrk

Perempuan Asli Papua Pertama yang Menjabat Sekda Di Kabupaten Jayapura

Dra. Hanna Salomina Hikoyabi, S.Pd, M.KP

SENTANI, (Maybrat News) - Dra. Hanna Salomina Hikoyabi, S.Pd, M.KP, akhirnya resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., di Aula Lantai III Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/2/19) pagi.

Hanna Salomina Hikoyabi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura ini menjadi Sekda perempuan asli Papua dari wilayah Tabi asal Kabupaten Jayapura pertama di Provinsi Papua.

Dalam acara pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, pejabat Sekda Kabupaten Jayapura yang lama, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, para Asisten, unsur Forkompimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jayapura ini diawali dengan pembacaan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-04 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

Dalam sambutannya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengatakan, proses seleksi jabatan Sekda sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian “Ketentuan-ketentuan ini keluar setelah reformasi, sehingga dituntut proses-proses pemerintahan yang terbuka termasuk juga dalam proses seleksi. Oleh karena itu, jabatan-jabatan seperti JPT yang lain yang sudah kita saksikan, tetapi juga secara khusus untuk jabatan Sekda itu semua mengacu pada ketentuan yang ada,” ujarnya.

Lanjut Bupati Mathius, penentuan tim seleksi itu diatur juga dalam peraturan-peraturan tersebut, sehingga penentuan tim seleksi sudah diatur dari universitas, kemudian dari pemerintah provinsi dan juga dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) “Proses-proses ini, pemerintah daerah tidak bisa intervensi karena semua berjalan dalam pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Semua proses, baik itu penentuan tim seleksi maupun hasil sesuai dengan tahapan yang harus dilaporkan kepada KASN. Dan proses tersebut yang jalan dalam semua tahapan ini, terus yang terakhir harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari gubernur Provinsi Papua,” katanya.

Dalam proses seleksi Sekda ini, kata Bupati Mathius, berdasarkan pengakuan dari tim seleksi, bahwa para peserta seleksi ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Semua seleksi yang terjadi ini memiliki kapasitas dan kualitas yang rata-rata sama “Nah, biasanya kalau rata-rata sama itu sulit untuk menentukan dan itulah kesan dari tim seleksi. Dari semua yang ada, hadir perempuan yang satu dalam proses yang terjadi ini,"jelasnya.

Disitulah kata Mathius, ada kelebihan tertentu dari peserta yang ada bahwa ada seorang wanita (perempuan) Papua dan dari situlah tim memberikan rekomendasi atau pertimbangan untuk hal itu “Dalam masa reformasi, proses ini mungkin di Papua seketika kita melakukan seleksi terbuka itu masuk dalam suasana yang baru khsusu untuk jabatan Sekda. Tetapi, juga hal yang baru lagi bahwa dalam jabatan Sekda di Papua ini mungkin yang pertama kali seorang perempuan menduduki jabatan Sekda dan itu berarti perempuan bisa,” kata Mathius.

“Ini adalah satu terobosan-terobosan baru untuk bagaimana kita memberikan ruang yang terbuka untuk setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi, siapapun dia yang sesuai dengan ketentuan dan juga posisi yang ada,” sambungnya. Selain itu, Bupati Mathius mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Sekda Hanna Hikoyabi. Diantaranya, memang masih ada penilaian dari Ombudsman bahwa ada beberapa bagian dalam pemerintahan ini yang perlu dibenahi dan kepada ibu Sekda harus kerja keras untuk ruang publik bisa lebih prima.

“Kemudian keterbukaan informasi, kecerdikan laporan kepada publik serta kepada pihak-pihak yang kita ajak kerjasama dengan siapapun dan juga percepatan-percepatan pelayanan. Oleh karena itu, penilaian-penilaian dari berbagai pihak ini akan menjadi catatan-catatan penting untuk meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh bapak Sekda yang lama dan ini bisa ditingkatkan diatas prestasi-prestasi yang sudah dicapai,” imbuhnya.

Selain Hanna Hikoyabi dilantik sebagai Sekda Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura juga melantik Musa Yerisetou, S.PAK, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. (Deda 

Welem Kontributor Maybrat News)

Jurnalis: Deda Welem
Fotografer: Deda Welem
Editor: Mrk

Penerimaan CPNS Teluk Wondama Tertunda Lagi

epala BKD Teluk Wondama, Ujang Waprak.

WASIOR (Maybrat News)-Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk di Kabupaten Teluk Wondama yang semula direncanakan akan diadakan pada Februari 2019 kembali mengalami penundaan. (Selasa, 12 Februari 2019)

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Teluk Wondama (Wasior) Ujang Waprak engatakan, Gubernur Papua dan Papua Barat telah bersepakat menunda tahapan penerimaan CPNS. Dijadwalkan pendaftaran CPNS akan dibuka pada bulan Maret atau sesudah Pemilu mendatang. “Nanti setelah disetujui oleh Kemenpan baru ada edaran Gubernur tentang waktu dan pelaksanaan penerimaan CPNS kepada semua Bupati dan Wali Kota se Papua dan Papua Barat,” ujar Waprak.

Soal kuota CPNS Kabupaten Teluk Wondama, Waprak memastikan jumlahnya tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 300 lowongan dengan formasi terbanyak untuk guru dan tenaga medis. “Penambahan kuota tidak ada tetap 300, tetapi 80 persen untuk putera-puteri Papua dan 20 persen untuk non Papua, itu sudah jelas. Untuk formasi umum yang berijazah SMA itu kita perjuangkan hanya untuk orang asli Papua, “ pungkas Waprak. (Billy Awom. Kontributor Maybrat News Untuk Wasior).

Jurnalis          : Billy

Fotografer      : Billy

Editor             : Mrk

Kecewa Mama Papua Kecam Walikota Sorong, Larang Jualan di Jalan Protokol

Mama Papua jual Pinang dan Noken

SORONG, (Maybrat News) - Puluhan pedang mama-mama Papua dilaranmg berdagang disepanjang jalan protokol Kota Sorong, hal ini membuat para pedagang lokal khususnya mama Papua merasa terusik dan melakukan protes terhadap Walikota Sorong atas larangan itu.

Para pedagang mama Papua pun menyampaikan keluhan yang dialami oleh mereka ke ketua fraksi otonomi khusus (otsus) bersama rombongan usai melakukan kunjungan kerja di Raja Ampat ketika tiba di kota sorong.

.

Larangan Walikota Sorong membuat Mama Papua terusik karena surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota untuk melarang mereka berdagang dijalur-jalur itu, kata ketua DPR Faksi Otonomi khusus Yan Yoteni ketika ditemui wartawan. Senin (11/2/2019)

Sebanyak 60 orang Pedagang Mama Papua yang datang dan menghampirinya untuk menyampaikan aspirasi mereka, diantarnya pedang pinang, aksensoris papua dan noken. Menurut mereka sudah sekian lama tempat ini dijadikan mata pencarian untuk menafkahi keluarganya, namun hanya sekejap mereka kehilangan mata pencaharian akibat larang tersebut. “Kenapa kami tidak boleh berjualan ditanah kami, Hasil yang kami peroleh dari berjualan, buat hidup anak kami, terutama buat sekolah dan memenuhi kesejahteraan keluarga" ujar salah satu pedagang.

Aspirasi dilontarklan para pedagnagn ini diterima langsung ketua Fraksi Otsus, diman farkasi Otsus berjanji akan menindak lanjuti larangan walikota tersebut, untuk mama Papua dilarang berdagang di sepanjang jalan prtokol. Menurutnya farkasi otsus, jika surat edaran dikeluarkan Walikota, sebelumnya pemerintah Kota Sorong sudah terlebih dulu menyediakan tempat layak untuk mereka berdagang dimana di buatkan oleh pemerintah seramai dengan tempat mereka berjulan sebelumnya.

Dirinya berfikir, ada solusi dari walikota. dalam rangka keberpihakan terhadap pedagnag Mama Papua terutama Orang Asli Papua (OAP) sehingga jangan hanya disingkirkan begitu saja tanpa ada keberpihakan terhadap mereka. tutur Yan Yoteni.

Untuk mencapai kesejahteraan itu, mereka tidak akan berbicara tentang kios atau tokoh besar, akan tetapi hanya berbicara soal tempat kecil untuk berjualan pinang atau jualan lainnya, mereka hanya berharap agar Walikota dan DPR Kota Sorong bersama-sama mendorong dan memberikan tempat yang layak kepada mereka untuk berjualan.

Jurnalis          : Mrk

Fotografer     : Mrk

Editor            : Mrk