DPRD Dukung Kebijakan Pemkab Maybrat Terapkan Absen Elektrik

Agustinus Tenau, S.Sos

MAYBRAT, (Maybrat News) – DPRD Maybrat, memberikan apresiasi kepada bupati dan wakil Bupati, yang mengambil langkah positif untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, dengan menerapkan absen elektrik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Penggunaan absensi dengan sidik jari akan sangat efektif dalam menertibkan ASN yang malas dan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tentu harus mengikuti aturan itu,” kata Wakil Ketua II DPRD Maybrat Agustinus Tenau S.Sos, Senin (2/3/2020).

Menurut dia, penertiban itu juga tidak hanya harus dengan teguran melainkan juga dengan ketegasan lain, yakni pemotongan insentif.

“Penerapan absensi manual, ada ASN yang rajin dan tidak, tetapi uang lauk pauk dan uang kinerja sama diterima. Padahal ini kita bicara tentang hak dan kewajiban. Ini karena tidak ada kontrol lewat absen atau daftar hadir,” tukasnya.

Selain itu, dia mengatakan dibirokrasi pemerintahan, ASN kalau ingin sukses dalam kariernya harus taat kepada aturan, setia dan loyal kepada pimpinan.

“Di birokrasi aturan itu harus ditaati, baik sebagai kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian atau pemimpin level puncak, menengah dan bawah, serta ASN ini dipersiapkan jadi pemimpin. Hanya persoalan waktu dan garis tangan,” ucapnya.

Oleh karena itu, pimpinan DPRD pada prinsipnya mendukung dan ikut mendorong kebijakan pemerintah untuk menertipkan ASN dan disiplin pegawai, dengan penerapan absen eletrik tersebut.

“Bila kedepan tidak ada progres sebaiknya evaluasi dan diberi sangsi tidak menerima uang lauk pauk dan uang kinerja. Tapi kalau ASN itu tidak rajin masuk kantor berturut-turut, maka perlu diberi teguran. Bila perlu diberhentikan,” tutup dia.(Mrk)

Anggota DPRD Maybrat Desak Pangdam Tarik Pasukan dari Mare dan Aifat Timur

Yonas Yewen, A.Md.Tek

MAYBRAT, (Maybrat News) – Anggota DPRD Kabupaten Maybrat, Yonas Yewen, A.Md.Tek, mendesak Pangdam XVIII Kasuari, segera menarik 20 personil Pasukan Satgas TNI diwilayah Mare dan Wilayah Aifat Timur.

Pasal keberadaan pasukan organik tersebut membuat masyarakat merasa ketakutan dan akan membuat sentimen rakyat berujung pada perlawanan.

“Kalau penempatan pasukan dengan alasan keamanan, keberadaan Polsek dan Babinsa sudah sangat cukup dan tidak perlu ada tambahan personil lagi,” ucap Yewen anggota DPRD Dapil Mare, melalui pesan WhatsAppnya, Senin (2/3/2020).

Selain itu, Yewen yang juga merupakan Ketua Fraksi NasDem ini mengaku di wilayah Mare dan Aifat tidak ada kelompak Separatis bersenjata atau OPM untuk melawan Negara. Sehingga jangan diprovokasi lagi dengan membuat daerah ini menjadi tidak aman.

“Di wilayah Maybrat aman-aman saja. Hanya ada konflik Pilkada dan penempatan ibu kota Kabupaten bukan karena ada konflik ideologi tertentu, dan tidak ada kontak senjata di Aifat Timur dan Mare,” sebutnya.

Untuk itu, dia berharap keluhan masyarakat ini agar dapat ditanggapi oleh Pangdan XVIII Kasuari untuk segera menarik pasukan Satgas TNI dari wilayah Mare dan Aifat Timur.

“Kami akan mendorong masalah ini dibahas di Komisi A, tingkat lintas fraksi dan pimpinan DPRD dan kami akan mempertanyakan kepada Pangdam dan pemerintah pusat terkait penempatan pasukan bersenjata itu,” tutupnya.(Mrk)