Banyak Tanah Milik Pemkab Maybrat Yang Belum Punya Sertifikat

MAYBRAT, (Maybrat News) – Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, yang saat ini sudah digunakan untuk kantor pemerintahan, sekolah, puskesmas dan lainnya, banyak yang belum memiliki sertifikat. 

Kepala Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Maybrat, Melianus Saa, SH., M.Si, membenarkan bahwa sejak Kabupaten Maybrat hadir di tahun 2009, banyak aset pemerintah yang ada di wilayah Aifat, Ayamaru, Yumases dan Aitinyo, yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Aset pemerintah harus memiliki sertifikat tanah, hal ini berdasarkan rekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebelum ada sertifikat, harus ada pelepasan hak masyarakat adat setempat. Ini perintah dari KPK dan itu wajib dilaksanakan,”ujarnya, saat memimpin apel pagi pegawai di Pendopo Vaitmayaf, Selasa (29/10).        

Menurut dia, saat pertemuan bersama KPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari beberapa bulan yang lalu, setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ada satupun aset Pemkab Maybrat yang memiliki sertifikat tanah.

“KPK saat itu minta, di tahun 2020 Pemkab Maybrat menganggarkan anggaran khusus pengurusan aset pemerintah supaya ada sertifikat. Karena kita melakukan aktivitas pemerintahan di atas tanah masyarakat adat, sehingga wajib aset pemerintah ada sertifikat tanahnya,”tuntas Melianus. (Mrk)

19 November, 20 Anggota DPRD Maybrat Dilantik

MAYBRAT, (Maybrat News) – Wakil Bupati (Wabup) Maybrat, Drs. Paskalis Kocu, M.Si mengutarakan pelantikan 20 anggota DPRD Kabupaten Maybrat periode 2019-2024 direncanakan akan digelar di Kumurkek, 19 November mendatang.

Terkait rencana pelantikan tersebut, wabup mengharapkan dukungan dari seleuruh pejabat dilingkup Pemkab Maybrat dan masyarakat, agar proses pelantikan bisa berjalan baik, sehingga para wakil rakyat bisa bekerja mewakili masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing dengan baik pula.

“20 anggota DPRD yang siap dilantik, mereka ini masyarakat yang pilih, sebaiknya dukung dari proses pelantikan sampai mengakhiri masa jabatan mereka di tahun 2024 nanti. Agar setelah dilantik, mereka bisa bekerja untuk menyuarakan aspirasi masyarakat demi kemajuan pembangunan di Maybrat 5 tahun kedepan,” pesan wabup. (Mrk)

Maybrat "Kabag Pemerintahan Kampung Ancam Blokir Dana Operasional Kampung"

MAYBRAT, (Maybrat News) - Kepala Bagian Pemerintahan Kampun Kabupaten Maybrat, Origenes Howay,S.Sos, mengancam akan memblokir dana operasional kampung tahap terakhir tahun 2019, sebesar 40 persen, karena dinilai penggunaan dana kampung oleh sebagian kepala kampung se-Kabupaten Maybrat, tidak digunakan sesuai mekanisme yang benar.

Origenes Howay saat ditemui Maybrat News, menuturkan bahwa realisasi dana operasional kampung akan diaktifkan pada bulan Desember tahun 2019, setelah tim melakukan monitoring terkait penggunaan dana operasional kampung.

Dikatakan Origenes Howay, karena terdapat kepala kampung yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan Alat Tulis Kantor (ATK) tidak tersedia di kantor kampung.

Terkait temuan tersebut, Origenes menilai bahwa kepala kampung tidak bekerja dengan baik dan penggunaan dana operasional kampung tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Kami akan turun mengecek penggunaan dana operasional kampung, apakah mereka menggunakannya dengan baik atau tidak. Karena yang saya lihat tidak ada ATK di dalam kantor, kantor diisi dengan banyak rumput. Nah ini yang membuat kami akan memblokir dana operasional kampung,” kata Origenes Howay, Selasa (29/10/2019).

Origenes Howay mengaku akan melakukan monitoring kepada setiap kampung pada bulan November tahun 2019 untuk mengevaluasi terkait kinerja dan pengelolaan dana operasional kampung secara baik dan benar. (Mrk)

DUSUN FAUTSION LAYAK MENJADI KAMPUNG DEVINITIF

MAYBRAT, (Maybrat News) -  Secara  Geografis wilayah Fautsion merupakan salah satu Dusun Persiapan yang terletak di Distrik Aitinyo Barat, Kampung Kambufatem Utara.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Fatase ,sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kambufatem utara dan siyo ,sebelah utara berbatasan dengan Hosio Banah dan kampung sabo.

Fautsion Merupakan salah satu dari Dusun persiapan lainya di Distrik Aitinyo Barat yang nantinya akan di dorong menjadi Salah Satu Kampung devinitif.

Oleh sebab itu, untuk mencapai perubahan status Maka, salah satu tokoh Intelektual dan Inisiator sekaligus penggagas pemekaran Dusun Fautsion menjadi Kampung Fautsion,Yulian Hosio,.SE sedang melakukan langkah strategis dalam mempesiapkan syarat pendukung teknis dan syarat Fisik seperti, proposal pemekaran ,jalan menuju Dusun Fautsion, Rumah Warga Masyarakat , Air Bersih, Listrik serta Lapangan Bola Folly dan Lapangan bola kaki, yang mana sudah selesai dan sudah di gunakan sebagai mana mestinya.

Yulian Hosio menuturkan bahwa, selaku Intelektual dan Inisiator calon kampung Fautsion telah bersama-sama dengan para Akademisi dari uncen serta pansus DPRD Maybrat sudah melakukan kunjungan kerja diwilayah aitinyo yang di pusatkan di dua titik yakni Kampung kamro Distrik aitinyo selatan dan di kampung eway distrik aitinyo tengah.

 Maka tinggal bagaimana pihak terkait yang akan melanjutkan supaya kampung ini bisa memiliki legalitas hukum berupa Peraturan Daerah, Nomor Induk Kampung, Nik di Pusat dan lain-lain. ungkap Yulian. (Admin)

380 Anggota Satgas Merah Putih Unjuk Rasa Dihalaman Kantor Bupati Maybrat

Penyerahan Aspirasi Oleh Koordinator Demo: Dominggus Isir.

MAYBRAT, (Maybrat News) - 380 anggota Satuan Tugas (Satgas) Merah Putih Pemuda Penggerak Pembangunan Maybrat (P3M) melakukan aksi demo damai didepan kantor Bupati Maybrat.

Tuntutan ratusan anggota Satgas adalah agar Pemda segera melakukan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk penetapan anggota Satgas Merah Putih sebagai pegawai kontrak pada Badan, Kantor dan Dinas se-Kabupaten Maybrat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati nomor: 15/KPTS/BUP-MBT/I/2019 tentang pengangkatan tenaga Pemuda Penggerak Pembangunan Maybrat Satgas Merah Putih Kabupaten Maybrat tahun 2019.

Koordinator demo, Dominggus Isir, saat memberikan aksi di depan kantor Bupati Maybrat mengatakan, Satgas Merah Putih P3M siap bekerja di setiap instansi, namun hingga saat ini pemda belum menetapkan surat perintah tugas untuk bekerja di instansi terkait. Para pendemo meminta agar dalam waktu dekat, pemda harus segera merealisasikan aspirasi tersebut.

Satgas merah putih, meminta kepada pemerintah kabupaten Maybrat, segera menyediakan Anggaran untuk sewa gedung sekretariat bagi satgas. Mereka minta hak normatif mereka selama enam bulan belum terealisasi itu agar segera diproses pembayaran kepada 380 anggota satgas.

” Kami siap menerima semua segala bentuk kewenangan yang diamanatkan oleh dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Maybrat dan kami pada prinsipnya mendukung sepenuhnya sistem pelayanan tersebut bila menggunakan asas jujur, transparan dan adil, “ungkap Dominggus Isir.

” Seluruh anggota satgas merah putih kabupaten Maybrat mengucapkan terima kepada Bapak Bupati dan wakil Bupati Maybrat yang dapat menerima kami sebagai tenaga honorer ditingkat SKPD yang ada.Anggota satgas mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan wakil Bupati Maybrat agar dapat membagun kabupaten Maybrat yang lebih baik, “ucapnya lagi.

Wakil Bupati Maybrat, Paskalis Kocu menerima aspirasi para pendemo dan mengatakan, surat perintah tugas telah dikerjakan dan penetapan anggota Satgas Merah Putih akan ditetapkan pada bulan Januari 2020.

Ditambahkannya, terkait honor pada Satgas telah dipersiapkan namun daftar hadir akan diberlakukan.

Paskalis Kocu menegaskan, apabila anggota Satgas tidak melakukan aktivitas pada instansi yang telah ditetapkan secara baik, maka akan yang bersangkutan akan diberhentikan.

Pernyataan wakil Bupati Maybrat tersebut akhirnya diterima para pendemo sehingga masing-masing membubarkan diri dengan tertib, tanpa melakukan anarkis dan diawasi oleh pihak keamanan TNI Polri. (Mrk)

Wabup Maybrat Minta Pejabat Malas Didata untuk Diganti

Wakil Bupati Maybrat, Drs. Paskalis Kocu, M.Si

MAYBRAT, (Maybrat News) – Wakil Bupati Maybrat (Wabup) Kabupaten Maybrat, Drs. Paskalis Kocu, M.Si kembali meminta data para pejabat eselon III dan IV yang pernah dilantik, tetapi sampai saat ini tidak melaksanakan tugas.

Hal ini disampaikan wabup menyusul surat edaran yang di edarkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun sampai saat ini tidak ditindak lanjuti.

“Kami sudah sampaikan ke SKPD agar mendata pejabat eselon III dan IV yang dilantik beberapa waktu lalu, namun tidak pernah masuk kantor melaksanakan tugas. Tapi sampai saat ini belum ada data yang masuk, jadi sekali lagi kami minta agar segera dilaksanakan,” ujar wabup saat memimpin apel pagi di Lapangan Vaitmayaf, Senin (28/10).

Seuai dengan isi surat edaran, kata wabup, data tersebut sangat dibutuhkan agar pejabat yang dinilai lalai atau malas dalam melaksanakan tugasnya, bisa diganti dengan pejabat yang baru yang lebih baik.

“Pak bupati sering tanyakan, sudah ada data yang dimasukan dari pimpinan SKPD terkait jabatan eselon III dan IV, supaya segera evaluasi. Jadi, kami minta pimpinan SKPD agar merespon apa yang disampaikan karena itu perintah yang harus dilaksanakan,” tegas wabup. (Mrk)