 |
MAYBRAT, (Maybrat News) - Warga
masyarakat Mare Selatan melakukan pemalangan Pustu Mare Selatan di Suksiar
karena kesal atas pergantian kepala Puskesmas Mare dan bendahara yang
dinilai
tidak prosedural dan akan memicu konflik di masyarakat Mare dan Mare Selatan.
Pantauan media ini, warga
yang diperkirakan sekitar puluhan orang itu melakukan penyegelan dengan palang kayu di pintu Pustu dan
kantor distrik Mare Selatan di Suksiar Rabu, (17/6/20).
Ortisan Yumte Intelektual
Mare sebagai kordinator aksi kepada media ini mengatakan kami masyarakat dan
intelektual yang berada di Mare Selatan merasa kecewaan karena ada salah satu
oknum anggota DPRD Maybrat utusan dari wilayah Mare dari fraksi Demokrat atas
nama Naftali Hara, S.Sos yang ikut mengintervensi masalah pergantian kepala
Puskesmas dan bendahara, padahal menurutnya mereka yang diganti inilah selalu
aktif melaksanakan tugas di Puskesmas dan Pustu disana dari pada yang mendapat
nota saat ini.
"Iya, kami masyarakat
sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan anggota DPRD yang diangkat oleh
masyarakat harus melihat dari kepentingan masyarakat di Mare Raya, bukan
kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.
Ortisan yang didampingi massa
aksi menegaskan jika kami sebagai masyarakat Mare Raya mendukung penuh
kebijakan dan keputusan pemerintah kabupaten Maybrat tetapi kami menolak intervensi dari seorang
anggota DPRD Maybrat, Naftali Hara, S.Sos yang juga ketua Fraksi Demokrat
sehingg kami palang kantor distrik dan Pustu di Mare Selatan
"Situasi Virus Covid 19
yang melanda dunia termasuk kita tetapi mengapa proses pergantian Kepala
Puskesmas (Kapus) dan bendahara secara mendadak dilakukan ?" tanya dia.
Ia juga menjelaskan, kita
sudah mediasi dan bicara dengan pihak dinas kesehatan tetapi disampaikan bahwa
nanti dilakukan mediasi lagi, tetapi kami menunggu sampai saat ini dan
tiba-tiba ada kepentingan oknum DPRD Naftali Hara dengan Bupati dia langsung
minta nota di bupati untuk menonaktifkan kepala puskesmas dan bendahara.
"Mereka inikan selalu
aktif melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan keliling diwilayah Mare.
Sedangkan 6 orang termasuk yang mendapat nota sejak jadi calon pegawai negeri
tidak melaksanakan tugas selama ini, malahan tidak pernah masuk kantor dan
kerja di puskesmas Mare tetapi bisa mendapat nota sebagai kepala puskesmas dan
bendahara," kesal dia.
Ia minta perhatian dari pemerintah
dan pihak keamanan untuk melihat persoalan ini, agar memediasi untuk kita
bicara dengan hadirkan 6 orang itu.
"Apa yang dilalukan
ini, secara tidak langsung dapat memancing konflik di masyarakat, sebagai
seorang anggota DPRD juga menyadari bahwa keluarga dan masyarakat ini yang
mengangkat dia sebagai anggota dewan itu," ucapnya
Selain itu, Samuel Yumte
tokoh pemuda Mare Selatan yang juga mantan anggota KPU Maybrat ini menambahkan,
pergantian ini tidak melewati prosedur yang berlaku, karena menurut dia masalah
ini sudah terjadi sudah 1 bulan yang lalu dan mereka telah melakukan statement
tetapi kami sudah mengklarifikasi itu di dinas kesehatan.
"Ini pergantian secara
mendadak atas nama desakan dari saudara Naftali Hara, S.Sos yang juga sebagai ketua
fraksi partai Demokrat. Sebenarnya dia punya tugas lain bukan ikut untuk
mengintervensi kepala dinas kesehatan tetapi penilaian dinas atas kinerja
selama ini apakah kurang baik maka diganti agar pelayanan kesehatan diwilayah
Mare berjalan maksimal.
Samuel menilai bahwa cara-cara
yang dilakukan seorang anggota DPRD, Naftali Hara gagal dan dia tidak berhasil
sebagai anggota DPRD utusan wilayah Mare.
"Tujuan kami melakukan
pemalangan ini agar pemerintah dan pelaku pelapor bahkan penggugat untuk
mediasi untuk kita bicara sama-sama baru palang ini dibuka kalau tidak palang
ini tidak dibuka sampai waktu yang ditentukan," tandasnya.(Mrk)
