Warga Palang Gerbang Kantor Pelni, Pelabuhan Dan Pelindo, Aktifitas Sempat Lumpuh

Manokwari: Maybrat News - Puluhan warga Suku Doreri dan Arfak melakukan aksi pemalangan di gerbang utama kantor Pelni, Pelabuhan laut dan Pelindo menggunakan bambu disertai spanduk tuntutan, membuat aktifitas di tiga tempat tersebut sempat lumpuh selam empat jam. Usai melakukan aksi pemalangan, warga pun lalu mendatangi kantor pelidon wilayah IV guna menanyakan soal ganti rugi tanah hak ulayat di tempati kantor Pelni, Pelabuhan dan Pelindo, hingga saat ini belum dibayarkan tersebut.

Dalam aksi tuntutannya, warga menuntut agar lahan yang ditempati kantor Pelni, Pelabuhan dan kantor Pelindo IV, untuk membayar ganti rugi hal ulayat atas tanah tersebut senilai Rp 1,3 Triliun. Dalam aksi tuntutan atas tanah hal ulayat ini, para perwakilan dari aksi demo ini lalu melakukan pertemuan dengan pihak pelindo, bersama dengan aparat kepolisian, namun dalam pertemuan tersebut, belum ada titik temu, meski pihak pendemo hanya menuntut Rp.10 miliar atas tanah tersebut.

Sempat terjadi keributan anatar pihak pendemo dengan pihak dari Pelindo, di pintu utama usai pertemuan, lantara belum ada titik pembayaran lahan tersebut, namun aksi keributan ini dapat di redah oleh aparat kepolisian dari Polsek Pelabuhan dan Sabhara Polres Manokwari. Namun pihak pelindo IV sendiri akan melakukan koordinasi dengan kantor Pelindo di Makssar dan Jakarta atas aksi demo tuntutan warga atas tanah yang mereka tempati berkantor. Kapolsek Pelabuhan AKP Christian ketika ditemui, aksi pemalangan pintu gerbang kantor ini dilakukan warga ini di buka, serta puhkanya melakukan mediasi dan mempertemukan kedua belah pihak baik dari pelindo mamupun dari warga yang menduga tanah adat tersebut miliknya dan belum dibayarkan hingga saat ini.

Selain itu dirinya sempat menyarakan pada pihak pendemo untuk segera melakukan perlawan hukum melalui [engadilan, sehinggga nantiny jika mereka menang dari proses hukum, akan di eksekuis oleh pihak pengadilan. Usai melakukan aksi, para pendemo pun lalu meninggalkan kantor PT pelindo, serta berjanji akan kembali lagi, jika tuntutan mereka belum terpenuhi, serta akan melaporkan hal ini ke Gubernur Papua Barat atas tuntutan mereka. (Bambang)

Gedung Kantor Keuangan Papua Barat Bernilai Rp 83,374 Miliar di Resmikan

Mentri Keuangan RI. Ibu. Sri Mulayani, Melihat Gambar Gedung

Manokwari: Maybrat News –  Meski sempat pembangunannya mengalami sedikit kendala, Gedung Kantor Keuangan Papua Barat menelan anggaran senilai Rp 83, 374 Miliar terletak di wilayah kompleks perkantoran gubernur, diresmikan langsung Menteri keuangan, Sri Mulynai.

Keberadaan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari, akan semakin meningkatkan sinergitas pelayanan Kemenkeu di Papua Barat, terlebih terhadap pelayanan yang dapat memermudah aksesnya.

Hal ini di ungkapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Srimulyani Indrawati saat meresmikan Gedung Kantor Keuangan Negara, terletak di Komleks perkantoran Gubernur Papua Barat Rabu (19/12). Diharapkan dengan diremikannya Gedung kantor keuangan ini, agar landscaping gedung tersebut bisa tuntas nantinya di tahun 2019 mendatang.

Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, Arif Wibawa menuturkan ada 16 unit kantor vertikal Kemenkeu di Papua Barat. Semua unit itu akan berkantor di GKN Manokwari, kecuali kepabeanan di kawasan pelabuhan, ujarnya, Semua pelayanan keuangan akan dilayani di gedung ini, diman terdapat 16 unit kantor vertical Kemenkeu di Papua Barat, nantinya semua unit ini bakal berkantor di GKN Manokwari, kecuali kepabeanan di kawasan pelabuhan " ungkap Arif.

Selain itu Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto, mengatakan proses pembangunan gedung GKN senilai Rp. 83,374 M ini cukup lama, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala administratif maupun hukum, namun hal ini tidak menyerutkan semangat untuk tetap membangun, sehingga dapat diselesaikan berkat dukungan dari semua pihak, seperti pemerintah daerah, pengadilan serta kejaksaan.

Gedung ini memliki luas tanah 3.800 meter persegi, namun ironiknya ini selesai dibangun April 2018 lalu, kini sudah digunakan sejumlah satuan kerja Kemenkeu per September lalu,

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, mengatakan denga kehadiran GKN ini, dapat menambah kesinergian dalam suatu pelayanan cepat dan akuntabel, mengingat Manokwari merupakan Ibukota Papua Barat, membutuhkan salah satu pelayanan seperti ini.

Gedung baru ini, diharapkan agar pelayanan akuntabel dapat terlaksana dengan baik ,terlebih terhadap pelayanan kepada masyarakat, kata gubernur.

Selain itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam mendapatkan akses pelayanan dapat dilakukan di gedung ini, sehingga semua pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintah berjalan dengan baik.

ini semua merupakan upaya agar dapat medekatkan kita terhadap pelayanan kepada seluruh masyarakat dan stake holder dengan lebih baik, ungkapnya. (Bambang)