MAYBRAT, (Maybrat News) - masyarakat yumasssesss melakukan rapat bersama menyikapi pemekaran DOB Maybrat Sau yang direncanakan beri Ibu Kota dikampung karetubun distrik Ayamaru Utara, kabupaten Maybrat.

berdasarkan hasil rapat bersama antara anggota DPRD kabupaten Maybrat dari dapil Yumasssesss dengan intelektual, tokoh dan masyarakat yang terdiri dari Distrik Ayamaru Utara, Ayamaru Utara timur, Distrik Ayamaru jaya , distrik Mare dan Mare Selatan’ yang dipusatkan dikantor distrik Ayamaru Utara, pada hari Kamis (6/2/2020).

Anggota DPRD kabupaten Maybrat Naftali Hara mengatakan” sesuai dengan hasil rapat umum anggota DPRD kabupaten Maybrat tentang kedudukan ibukota kabupaten Maybrat Sau yang sebelumnya direncanakan diAyamaru dan Kambuaya itu tidak direspon karena ,mengingat posisi Ayamaru dan Kambuaya berada pada posisi kemiringan sehingga pada saat pembangunan di laksanakan akan berpengaruh terhadap Danau Ayamaru maka tim pemekaran bersepakat untuk menetapkan Yukase sebagai Ibu Kota kabupaten Maybrat Sau.

Menurut Naftali Hara rencana sidang penetapan daerah bawahan termasuk di dalamnya P3D yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11/2/2020 , pukul 12.00 wit bertempat di gedung DPRD kabupaten Maybrat dikumurkek.

Hadir dalam rapat itu terdiri dari”ketua Fraksi DPRD kabupaten Maybrat dari partai Demokrat, ketua Fraksi partai Golkar Matheus Basna , dan para kepala Distrik Ayamaru Utara, Ayamaru Utara timur, Ayamaru jaya , Distrik Mare dan Mare Selatan’,para tokoh, intelektual dan seluruh lapisan masyarakat di wilayah yumasssesss. (Mrk)

Bupati Maybrat "Ibu Kota Maybrat Sau Di Ayamaru"

Penyerahan Dokumen DOB Maybrat Sau Yang di Pegang Oleh Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM. dan Ketua DPR Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, SE

MAYBRAT, (Maybrat News) – Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM., menjawab aspirasi masyarakat yang melakukan aksi demo damai untuk menolak letak Ibu Kota Maybrat Sau di karetubun Distrik Ayamaru Utara di depan gedung secretariat daerah kabupatenn Maybrat (selasa 12/2/20).

 Dalam penyampainya, Sagrim menegaskan bahwa saya tidak memerintahkan bahwa, calon ibu kota maybrat sau ini akan pindahkan ke karetubun, Mare, Suwiam atau Ayamaru utara.

Saya punya perintah itu jelas bahwa dokumen itu segera di siapkan lalu kita lakukan pergerakan dan tim pemekaran juga saya sudah setujui, 20 anggota DPR Maybrat termasuk pimpinan dan anggota semuanya masuk.

 Lalu pejabat di sini, ada tim yang mewakili tokoh, tim inisiator dan lain-lain semua masuk, ada SK dan lain-lain semua sudah saya tanda tangani.

Perdebatan yang di mulai dengan isu yang berkembang ini tadi sudah saya rapat bersama pimpinan DPR, anggota dan semua pejabat yang ada, termasuk saya minta kepada pimpinan DPR untuk membatalkan paripurna hari ini, serta saya batalkan juga untuk tidak ke Ayamaru Utara, Saya bilang semua menuju ke kumurkek untuk saya harus luruskan ini. 

Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Bapa-bapa dan Ibu-ibu untuk datang mendukung saya di sini, bukan datang untuk marah saya, Ini semua terjadi karena perintah saya yang salah di terjemahkan.

Lalu yang berikut tegas Sagrim, terkait dengan pemekaran ini, Maybrat Sau ini dokumenya suda di AMPRES dua kali, inisiatif DPR juga sudah jalan, jadi kalau ini kita bongkar lagi maka ini akan berulang lagi dari bawah (315) dari bawah untuk naik lagi.

Jadi dokumen yang Bapa dan Ibu pegang tadi itu sudah final atau sudah selesai, saya setuju dengan apa yang bapa marten sampaikan tadi.

Jadi calon kabupaten Maybrat Sau ini terdiri dari cakupan daerah bawahan diantaranya, Ayamaru, Ayamaru Utara, Ayamaru Timur, Atinyo, Aitinyo Utara dan Aitinyo Barat, itu artinya termasuk distrik-distrik yang dulu saya mekarkan di bawah distrik induk itu semua ada di dalam, kecuali Mare, karena Mare ini masuk di kabupaten Maybrat.

Sagrim juga menuturkan bahwa menurut dokumen yang ada, Mare ini masuk di kabupaten Maybrat, dan ini juga masuk dalam agenda yang kita bicara, saya dengan Bapa ketua dewan dan anggota-anggota dewan yang dari mare raya, saudara-saudara dari Aifat dan aitinyo semua kita sudah sepakat hal ini.

Dimana kita menjelaskan dari sisi sejarah pemerintahan, budaya, kebudayaan main kain timur dan lain-lain, termasuk saya juga menjelaskan bahwa, saya, Engel Naa, Nando Solosa, anak Otis Solosa kita semua ini adalah dara dari Mare sana, induknya dari sana baru kita datang ke sini.

Nah jadi kalau mau di lihat dari sisi keluarga Mare ini bukan masuk di wilayah Aifat tetapi Mare ini mutlak orang Ayamaru sana.

Kalau secara sejarah pemerintahan dia berada di bawah wilayah pemerintahan setempat Ayamaru, tapi karena barang ini sudah dari awal berproses dalam dokumen yang sekarang ini.

Jadi dengan demikian sudah jelas bahwa Ibu Kota Maybrat sau ada di Ayamaru distrik Induk tegas Bupati Kabupaten Maybrat. Drs. Bernard Sagrim, MM, karena di dalam dokumen sudah jelas. 

Jadi begitu, karena kalau kita mau rubah lagi maka ini akan kembali lagi dari nol. Sagrim menuturkan bahwa ada dua hal penting yang tadi sudah saya sampaikan, dimana yang pertama yaitu: cakupan daerah bawahan itu berada di 6 distrik induk dimana termasuk juga distrik-distrik pemekaran, seperti Ayamaru induk melahirkan Ayamaru Tengah, Ayamaru Barat, Ayamaru Jaya, Ayamaru Selatan, lalu Ayamaru Utara melahirkan Ayamaru Utara Timur, kemudian Mare melahirkan Mare Selatan, lalu Ayamaru Timur melahirkan Ayamaru Timur Selatan, kemudian Aitinyo Utara Melahirkan Aitinyo Raya, jadi semua ada di dalam itu.

Jadi Distrik induk di tambah dengan distrik pemekaran itu yang merupakan daerah bawahan dari calon kabupaten Maybrat Sau, tapi sekali lagi dokumen ini kita tidak akan bongkar sekarang untuk menyesuaikan itu, ini tetap yang asli jalan dulu, sampai nanti ketok palu di DPR, pemerintah sudah mengesahkan baru kita menyesuaikan. 

Namun khusus untuk wilayah Mare Raya kita akan lakukan dialog khusus untuk mendengar aspirasi mereka dimana mereka terima untuk tetap di Maybrat atau bergabung dengan Maybrat Sau, tegas orang nomor satu di Kabupaten Maybrat ini. (Mrk)

Penyerahan DPA Maybrat "Bupati Minta Pejabat Bersangkutan Perhatikan Daya Serap Anggaran"

MAYBRAT, (Maybrat News) – Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM., menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), di Lingkungan Pemkab Maybrat Tahun Anggaran 2020, penyerahan itu berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat di kumurkek, Selasa 11/2/20.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa, Kita Hari ini melakukan penyerahan DPA secara Simbolis yang akan di terima langsung oleh Bapak Sekda kemudian Ibu Inspektur yang kemudian akan di ikuti oleh SKPD lain dan distrik juga akan di serahkan.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah, kenapa penyerahan DPA ini kita lakukan lebih cepat tanpa harus menunggu pengukuhan pejabat dulu, ini karena kita harus menghindari Pinalti yang sudah di kasi oleh pemerintah pusat, terutama DAK.

 Jadi kita akan mensubsidi sekitar 11 Miliar untuk menutup keterlambatan DAK yang dikarenakan kita terlambat memulai kontrak dan lain-lain, Sehingga terjadi keterlambatan daya serap di lapangan hingga menimbulkan selisih sekitar 10 milliar lebih yang harus di subsidi oleh APBD, padahal kita sedang berusaha untuk ada peningkatan APBD kita, namun kesemuanya ini karena kelalaian kita.

 Oleh karena itu DPA tadi sudah di serahkan dan di terima tolong segera di implementasikan, karena kita juga punya kewajiban untuk melaksanaakan anggaran yang ada di DPA ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fakta integritas yang tadi sudah di tanda tangani. 

Ini juga akan di tanda tangani oleh seluruh pemegang otoritas dari pengelola DPA tersebut,  Jadi  salah satu kewajiban yang ingin di kejar adalah, mengejar supaya jangan sampai ada keterlambatan. 

Kemudian kita memiliki kewajiban untuk mensubsidi KAP yang mana mengakomodir Orang Asli Papua, jadi kita harus hitung baik-baik dari setiap SKPD yang mengelola plafon dana yang berkaitan dengan pemberdayaan Orang Asli Papua, tapi yang jelas bahwa baru-baru saya juga sudah sampaikan ke staf  untuk coba menghitung lagi, seperti pimpinan dan anggota DPR pribadi atau pimpinan dan pejabat strukstructural pribadi, mereka inikan Orang Asli Papua yang kelola paket proyek, nah kira-kira mereka ini masuk dimana, di KAP atau masuk apa tegas Sagrim.

Megapa, karena disini tidak ada orang jawa yang ambil ini disini, terus mereka-mereka ini harus kita sebut apa

Maksud saya adalah, jangan sampai informasi ini akan di publikasi keluar bahwa, bupati tidak perhatikan Orang Asli Papua, pertanyaanya lalu mereka yang ada di DPR ini orang asli mana, yang paket poker dan lain-lain, mereka inikan orang asli papua jadi mereka harus masuk di dalam payung KAP, Begitupun pimpinan SKPD atau oknum-oknum pejabat tertentu yang mungkin karena paket itu masuk di dia punya distrik atau kampong terus dia kerja.

jadi SKPD terkait ini, kita coba dulu, coba beberapa dulu nanti kalau sudah kerja baik ya nanti tahun depan di tambah lagi, karena tidak bisa di kasi satu kali, karena KAP yang di sini juga ada dapat paket dari Provinsi. 

Kemudian terang Bupati, mengingat karena para pejabat ini nantinya akan di roling, jadi jangan sampe pegang kemudian terjadi kesalahan, jadi mungkin bisa hitung-hitung juga, jangan satu kali tarik dana dalam jumlah yang besar lalu habis, nanti pejabat yang menduduki jabatan baru bisa repot nantinya.

Sagrim juga menuturkan agar pejabat silahkan terima, berdoa yang banyak supaya bisa mengelola dengan baik, jang sampe kemudian ada evaluasi kinerja dari pejabat yang bersangkutan, dimana syukur kalau di roling kalau di ganti ya akan jadi masalah bagi pejabat yang baru. 

Demikian apa yang bisa saya sampaikan, harapan saya  tolong memperhatikan daya serap supaya cepat terlaksana dan terelisasi dengan baik dari DPA tersebut. 

Berikut yang paling penting lagi adalah tolong perhatikan pejabat-pejabat yang ada di lingkup SKPD tersebut., seperti eselon III, eselon IV staf dan bendahara, tolong perhatikan ini dengan baik, jangan cuma pimpimnan SKPD saja yang mengelola sendiri, ini nanti bagaimana, baru nanti pejabat dan staf yang ada ini nanti bagaimana, jadi skali lagi tolonglah, karena nanti pejabat dan staf ini bukan marahnya ke kamu tetapi ke saya, ke wakil bupati, ke sekda dan kita yang lain tutup orang nomor satu di kabupaten Maybrat ini. (Mrk)