"Nehaf Sau Bonout Sau" "Satu Hati Satu Komitmen"

Selasa, 11 Februari 2020

Penyerahan DPA Maybrat "Bupati Minta Pejabat Bersangkutan Perhatikan Daya Serap Anggaran"


MAYBRAT, (Maybrat News)Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM., menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), di Lingkungan Pemkab Maybrat Tahun Anggaran 2020, penyerahan itu berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat di kumurkek, Selasa 11/2/20.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa, Kita Hari ini melakukan penyerahan DPA secara Simbolis yang akan di terima langsung oleh Bapak Sekda kemudian Ibu Inspektur yang kemudian akan di ikuti oleh SKPD lain dan distrik juga akan di serahkan.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah, kenapa penyerahan DPA ini kita lakukan lebih cepat tanpa harus menunggu pengukuhan pejabat dulu, ini karena kita harus menghindari Pinalti yang sudah di kasi oleh pemerintah pusat, terutama DAK.

 Jadi kita akan mensubsidi sekitar 11 Miliar untuk menutup keterlambatan DAK yang dikarenakan kita terlambat memulai kontrak dan lain-lain, Sehingga terjadi keterlambatan daya serap di lapangan hingga menimbulkan selisih sekitar 10 milliar lebih yang harus di subsidi oleh APBD, padahal kita sedang berusaha untuk ada peningkatan APBD kita, namun kesemuanya ini karena kelalaian kita.

 Oleh karena itu DPA tadi sudah di serahkan dan di terima tolong segera di implementasikan, karena kita juga punya kewajiban untuk melaksanaakan anggaran yang ada di DPA ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fakta integritas yang tadi sudah di tanda tangani. 

Ini juga akan di tanda tangani oleh seluruh pemegang otoritas dari pengelola DPA tersebut,  Jadi  salah satu kewajiban yang ingin di kejar adalah, mengejar supaya jangan sampai ada keterlambatan. 

Kemudian kita memiliki kewajiban untuk mensubsidi KAP yang mana mengakomodir Orang Asli Papua, jadi kita harus hitung baik-baik dari setiap SKPD yang mengelola plafon dana yang berkaitan dengan pemberdayaan Orang Asli Papua, tapi yang jelas bahwa baru-baru saya juga sudah sampaikan ke staf  untuk coba menghitung lagi, seperti pimpinan dan anggota DPR pribadi atau pimpinan dan pejabat strukstructural pribadi, mereka inikan Orang Asli Papua yang kelola paket proyek, nah kira-kira mereka ini masuk dimana, di KAP atau masuk apa tegas Sagrim.

Megapa, karena disini tidak ada orang jawa yang ambil ini disini, terus mereka-mereka ini harus kita sebut apa

Maksud saya adalah, jangan sampai informasi ini akan di publikasi keluar bahwa, bupati tidak perhatikan Orang Asli Papua, pertanyaanya lalu mereka yang ada di DPR ini orang asli mana, yang paket poker dan lain-lain, mereka inikan orang asli papua jadi mereka harus masuk di dalam payung KAP, Begitupun pimpinan SKPD atau oknum-oknum pejabat tertentu yang mungkin karena paket itu masuk di dia punya distrik atau kampong terus dia kerja.

jadi SKPD terkait ini, kita coba dulu, coba beberapa dulu nanti kalau sudah kerja baik ya nanti tahun depan di tambah lagi, karena tidak bisa di kasi satu kali, karena KAP yang di sini juga ada dapat paket dari Provinsi. 

Kemudian terang Bupati, mengingat karena para pejabat ini nantinya akan di roling, jadi jangan sampe pegang kemudian terjadi kesalahan, jadi mungkin bisa hitung-hitung juga, jangan satu kali tarik dana dalam jumlah yang besar lalu habis, nanti pejabat yang menduduki jabatan baru bisa repot nantinya.

Sagrim juga menuturkan agar pejabat silahkan terima, berdoa yang banyak supaya bisa mengelola dengan baik, jang sampe kemudian ada evaluasi kinerja dari pejabat yang bersangkutan, dimana syukur kalau di roling kalau di ganti ya akan jadi masalah bagi pejabat yang baru. 

Demikian apa yang bisa saya sampaikan, harapan saya  tolong memperhatikan daya serap supaya cepat terlaksana dan terelisasi dengan baik dari DPA tersebut. 

Berikut yang paling penting lagi adalah tolong perhatikan pejabat-pejabat yang ada di lingkup SKPD tersebut., seperti eselon III, eselon IV staf dan bendahara, tolong perhatikan ini dengan baik, jangan cuma pimpimnan SKPD saja yang mengelola sendiri, ini nanti bagaimana, baru nanti pejabat dan staf yang ada ini nanti bagaimana, jadi skali lagi tolonglah, karena nanti pejabat dan staf ini bukan marahnya ke kamu tetapi ke saya, ke wakil bupati, ke sekda dan kita yang lain tutup orang nomor satu di kabupaten Maybrat ini. (Mrk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Michael R Kareth "Pengisian Jabatan DOB PBD Wajib Prioritaskan Orang Asli Papua"

                                                    Dr. Michael Rafael Kareth, S.Hut, M.Si Dr. Michael R Kareth, S.Hut,  M.Si., mantan Aktif...