Jelang Natal Dan Tahun Baru 2019 Di Sorong, Staf Menteri Perdagangan Tinjau Harga Bahan Pokok

''Staf ahil Kementrian Perdaganagnh meninjau Gudang Bulog di Kota Sorong''

 Sorong Maybrat News - Je
lang natal dan tahun baru 2019, pada umumnya kenaikan harga sering terjadi, untukm mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar RI, kamis ( 6 /12) melakukan pengecekan harga di kota sorong .

Hal ini guna mengetahui secara pasti Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) kata Sutrisno Adi, selaku staf ahli mentri perdagangan bidang pengamanan pasar RI

Terkait perkembangan harga Sembako di pasar tardisonal dan supermarket di Kota Sorong, relatif masih stabil dan apabila  ada lonjakan harga, disebabkan adanya kekurangan stok bahan sembako belum tersedia,

memasuki hari raya, umumnya terkendala di pengiriman bahan sembako, dimana para distributor mengirim langsung dari surabaya dan makasar menggunakan transportaai laut.

Semntera ketersediaan sembako di Kota Sorong masih mencukupi hingga 3 bulan kedepan, ketika malaksanakan Peninjauan harga bahan pangan di Pasar Remu dam peninjauan Gudang Distributor Tri Abadi Km 8 jalan basuki rahmat, Gudang Pt Mariat Utama Km 9 jalan Basuki Rahmat, Gudang PT Mariat Utama Km 9 jalan Basuki Rahmat menuju Gudang SubDivre Bulog, guan mengecek harag beras dan gula pasir, bahkan rombongan melakukan pula Peninjauan ke Supermarket.  (Mrk)

Pembentukan Forum Jurnalis Perempuan Indonesdia (FJPI)

Ketua FJPI Pusat, Uni Lubis, bersama dua wartawati asal Manokwari, Fenty Rumbiak dan Dina Insyur.''

Manokwari, Maybrat News – Upaya pengembangan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), tak hanya di tingkat pusat dan provinsi, namun juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Uni Lubis, mengungkap rencana pembentukan FJPI bisa dilakukan di daerah, dengan syarat dan ketentuan AD/ART FJPI. “Silahkan jika FJPI Manokwari hendak dibentuk, asal memenuhi aturan. Pada prinsipnya, FJPI juga butuh pengembangan hingga ke daerah,” bebernya, Kamis (22/11), saat ditemui wartawan perwakilan Manokwari di Jakarta.

Menurutnya, FJPI  merupakan organisasi wartawan perempuan dengan salah satu misinya mempererat silaturahmi dan mendukung profesionalisme jurnalis perempuan, baik dalam pelatihan, sarasehan juga kegiatan lain. Uni mengingatkan pembentukan pengurus FJPI di Manokwari, digelar secara musyawarah dan berdemokrasi. “Buat apa bersaing rebutan posisi ? gak akan dapat keuntungan ekonomi maupun politik di FJPI. Yang ada malah sediakan extra time dan keluar uang, misalnya  untuk travelling teman-teman,” terangnya.

Selain itu, FJPI juga diingatkan tidak menggunakan atau bahkan memanfaatkan APBN dan APBD, kecuali melalui Dewan Pers. Kerjasama dengan lembaga pemerintahan, dibolehkan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan pendidikan. Pertemuan untuk membahas pembentukan FJPI Manokwari ini, dibenarkan Ketua terpilih FJPI  Manokwari, Fenty Rumbiak. “Kami membutuhkan wadah untuk menaungi kami jurnalis perempuan di Manokwari dan sekitarnya. Kehadiran FJPI Manokwari bukan untuk bersaing dengan FJPI Papua Barat di Sorong,” jelasnya. 

Kondisi geografis menjadi salah satu alasan kenapa FJPI Manokwari harus dibentuk, namun tidak ada niat sama sekali untuk mengambilalih FJPI Papua Barat.

“Kami siap dukung program FJPI, sembari menyiapkan proses dan syarat pembentukan FJPI Manokwari,” tandas Fenty

Jurnalist: MRK

Editor: MRK

Pic: Bambang

TPNPB : Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi

Pasukan TPN PB

Jayapura, Maybrat News- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akhirnya buka suara terkait dugaan pembunuhan yang dituduhkan kepada mereka. TPNPB mengaku sebagao pihak yang bertanggungjawab atas penembakan beberapa orang yang disebut sebagai karyawan PT.  Istaka Karya yang tengah membangun jalan Trans Papua.

“Kami yang bertanggungjawab. Ada kontak senjata. Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi seperti yang disampaikan aparat keamanan Indonesia,” ungkap juru bicara TPNPB, Sebby Sambom kepada Jubi melalui sambungan telepon, Rabu (5/12/2018), membantah keterangan aparat keamanan Indonesia yang menyebutkan para pekerja dibunuh dengan cara eksekusi.

Kapendam Cenderawasih, Kolonel Muhamad Aidi sebelumnya mengatakan karyawan PT Istaka Karya dieksekusi di sebuah tempat bernama Puncak Kabo.

Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papaua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogeya, lanjut Sebby telah memerintahkan Pemne Kogoya untuk menyerang sejumlah orang di kali Aworak, Kali Yigi dan Pos TNI Distrik Mbua.

Lanjutnya, TPNPB sudah cukup lama memantau para pekerja di kali Awarok dan Kali Yigi.

“Mereka itu anggota militer, Denzipur. Bukan pekerja sipil,” lanjut Sebby yang ketika dihubungi sedang berada di Papua Nugini.

Pada tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan Zeni TNI AD sebagai mitra kerja membuka trans Papua. Langkah ini melanjutkan kebijakan Presiden SBY yang menerbitkan Kepres No. 40 Tahun 2013 yang menjadi dasar keterlibatan TNI dalam pembangunan Jalan Trans Papua yang sebelumnya bernama Jalan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B)

Zeni Angkatan Darat mengerahkan sejumlah 394 orang personel dengan komposisi meliputi Denzipur-10 dan Denzipur-12, mengerjakan ruas jalan Wamena-Habema dan Habema-Mbua. Yonzipur-18, mengerjakan ruas jalan Mbua-Mugi dan Mugi-Paro, sedangkan dari Yonzikon-14 mengerjakan ruas jalan Paro-Kenyam dan Kenyam-Mamugu, dengan kekuatan tiap kelompok berjumlah 107 personel.

Kurang lebih tiga bulan lamanya TPNPB memantau pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos Mbua. Selama tiga bulan itu, mereka mempelajari gerak-gerik  pekerja di kali Aworak, Kali Yigi hingga Pos TNI Distrik Mbua.

“Mereka yang bekerja di Kali Aworak, Kali Yigi murni Anggota TNI dari Zeni Tempur.  Selama ini TPNPB juga tahu yang berkerja pada proyek Jalan Trans dan Jembatan-Jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema, Juguru, Kenyam hingga Batas Batu adalah Anggota TNI,” jelas Sebby.

Sehingga menurutnya, sekalipun orang-orang tersebut berpakaian sipil atau preman, mereka tetap saja anggota militer.

SSebby juga menyebutkan TPNPB bukanlah kelompok kriminal sebagaimana yang sering disebutkan oleh aparat keamanan Indonesia. TPNPB adalah tentara pembebasan nasional rakyat Papua Barat yang bertujuan membebaskan Papua Barat dari Indonesia.

"kami sudah sampaikan pernyataan perang pada awal tahun 2018 ini," ujar Sebby.

Dikutip tirto.id, secara terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut 20 orang menjadi korban dalam pembunuhan di Nduga, Papua. 19 orang adalah pekerja PT Istaka Karya dan seorang lagi personel TNI.

"Informasi sementara adalah 20 [korban]," kata Tito saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,

Eliya Bagau, Kontributor Maybrat News

Terkendala Cuaca, 7 Jenazah Belum Dievakuasi

WAMENA- Maybrat News- Setelah menemukan 16 jenazah korban penembakan di Distrik Yal, Kabupaten Nduga kemarin, maka saat ini tim gabungan TNI-Polri langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut ke Timika.

Namun evakuasi yang dilakukan dari Distrik Yal Kabupaten Nduga ke Bandara Moses Kilangin Timika, terkendala cuaca di Distrik Yal.

Evakuasi Jenazah korban penembakan di Wamena

Kondisi kabut yang menyelimuti Distrik Yal mengakibat hingga kemarin baru 9 jenazah yang berhasil dievakuasi. Sementara 7 jenazah yang masih ada di Distrik  Yal, rencananya dievakuasi, Jumat (7/12) ini.

Selain mengevakuasi jenazah dari Distrik Yal, aparat TNI dan Polri juga mengevakuasi para korban yang ditemukan selamat serta keluarga para korban yang selama ini menunggu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos menyebutkan dari 9 jenazah yang sudah dievakuasi ke Timika, 4 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan mengenai identitas empat jenazah yang sudah teridentifikasi.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI  A.P Sembiring mengatakan, awalnya evakuasi akan dilakukan ke Wamena mengingat sebagian besar keluarga korban berada di Jayawijaya. Namun pihak keamanan melihat kondisi cuaca dan ketersediaan tenaga medis serta peralatan yang menunjang yang masih minim, sehingga diputuskan untuk mengevakuasi jenazah ke Timika.

“Kita lihat di Timika fasilitas sarana lebih baik, kemudian juga perangkat lain sudah di sana, ini semua dalam rangka upaya kepentingan kemanusiaan,” ungkap Pangdam Sembiring sebelum terbang dari Bandara Wamena menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Kamis (6/12).

Menurut Pangdam, faktor cuaca yang lebih menyebabkan pilihan evakuasi ke Timika dibandingkan jika dievakuasi ke Wamena. Selain itu, adanya hambatan lain, sehingga evakuasi ini dilakukan untuk kemanusiaan. Oleh sebab itu, pihaknya juga menerbangkan keluarga korban yang ada di Wamena.

“Yang jelas semua itu hanya demi keamanan. Keluarga korban semuanya akan difasilitasi. Bukan hanya untuk kembali ke Wamena ada yang akan dikirim ke Makassar, ke Medan semua akan difasilitasi,” tegasnya.

Untuk situasi terakhir di lokasi evakuasi, Pangdam mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengamanan dan memberikan keamanan bagi masyarakat agar tetap tenang pasca kejadian. Selain itu juga memberikan waktu kepada tim untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah.

“Di Timika sendiri sudah ada Panglima TNI dan Wakapolri disana. Jadi yang dibawa ke Timika 16 jenazah, 4 orang selamat dari PT. Istaka Karya, 2 orang pekerja di SMP, 6 orang di Puskesmas, ditambah satu orang teknisi jaringan telekomunikasi,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kapolda Papua, Irjen Pol. Martuani Sormin menambahkan, Polri telah menyiapkan seluruh tim forensik ke Timika guna melakukan otopsi jenazah. Tim forensik ini diakuinya sejak awal ada di Wamena dan saat ini telah diberangkatkan ke Timika.

“Semua keluarga akan difasilitasi, begitu juga korban yang masih dinyatakan hilang akan tetap dicari oleh anggota kami yang ada di lapangan saat ini,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan dua helikopter milik TNI Angkatan Udara akan digunakan dalam proses evakuasi terhadap 7 jenazah yang masih berada di TKP.

“Tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya yang belum ditemukan  di TKP. Untuk proses evakuasi masih berlangsung dan seluruh korban baik yang selamat maupun meninggal dunia, akan dibawa ke Timika,” terangnya.

Aidi menambahkan, tim gabungan saat ini masih berada di Distrik Yigi dan Mbua. Sementara pembangunan jembatan sendiri tetap dilanjutkan dengan mendapatkan pengawalan pengamanan.

Secara terpisah Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal menyebutkan proses otopsi dan identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui penyebab meninggalnya para korban dan identitasnya.

“Untuk sembilan jenazah belum diketahui identitasnya karena masih menunggu identifikasi yang dilakukan oleh Tim Forensik Pusdokkes Polri dan tim Forensik FK Uncen,” jelsnya.

Kamal menambahkan direncanakan ada beberapa helikopter yang akan dikerahkan ke TKP, Jumat (7/12) untuk mengevakuasi para korban yang sudah dievakuasi dari Puncak Kabo ke sekitar lapangan terbang Distrik Yal.

Kamal tak memungkiri bahwa faktor cuaca dan kondisi geografis di lokasi kejadian yang terjal dan di atas ketinggian sekira 1.000 meter dari permukaan laut membuat proses evakuasi sulit dilakukan oleh TNI-Polri.

“Hal ini membuat pergerakan personel di lapangan lebih berhati-hati. Bahkan saat  anggota di lapangan melakukan evakuasi terhadap jenazah, terjadi kontak senjata dengan  KKB,” tutur Kamal.

Selain mengevakuasi para korban, aparat keamanan menurut Kamal juga berupaya mengejar dan menangkap KKSB tersebut untuk mempertanggung jawabkan  perbuatannya.

Keluarga korban dari 16 orang pekerja yang dibunuh dan korban selamat mengharapkan evakuasi semua korban ulah Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB)  diarahkan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Permintaan ini menyusul pihak  TNI dan Polri memindahkan lokasi Posko Evakuasi korban ke Timika, Kamis (6/12) kemarin.

Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Jayawijaya, Yohanes Tuku, ST mengakui jika, sejumlah keluarga korban menyesalkan pemindahan lokasi posko evakuasi ini. Sebab sebagian besar keluarga korban masih berada di Wamena, sehingga sudah seharusnya dibawa ke Wamena.

“Titik keberangkatan semua warga ke tempat kerja di Yigi dan Yal semua dari Wamena sehingga khusus masyarakat Toraja di Wamena mengharapkan semua jenazah dievakuasi ke Wamena. Kami masyarakat Toraja mengharapkan semua jenazah dievakuasi ke Wamena,“ ungkapnya kepada wartawan di Wamena sebelum diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules ke Timika.

Ia bersama keluarga korban sendiri tak tahu menahu terkait rencana pemindahan posko evakuasi ini sebelumnya. Mereka baru diinformasikan pada pukul 11.00 WIT bahwa semua jenazah dan korban selamat akan dibawa ke Timika.

“Keluarga kami berharap mereka ini langsung ke Wamena, karena kami pasti tahu anak kami. Semua istri dan anak korban ada di sini. Oleh karena itu saya akan sampaikan di Timika agar bisa dibawa jenazah,“ pungkasnya. Eliya Bagau (Kontributor Maybrat News)

Mahasiswa Fakultas Sastra dan Budaya Unipa Blokir Kampus | Maybrat News

Aksi Demo Mahasiswa Sastra UNIPA

Manokwari Maybrat News –  puluhan mahasiswa Universitas Negeri Papua (Unipa) fakultas Satstar dan abudaya (FASASBUD) memblokir kampusnya, terkait akreditas kampus belum terberbenahi secara baik, serta BELUM adanya keterbukaan antara pihak universitas dan dekan . 

Ketua MPM Fasasbud, Eliasar.menyebut, belum mengetahui  akreditas Fasasbud Kampun Unipa seperti apa, mahasiswa menuding pihaknya di kelabui dekan dan para wakil dekan serta para dosen, lantaran belum ada keterbukaan ke para mahasiswa tentang peringkat akreditasi yang pasti

Akreditasi kurang jelas, belum deketahui secara pasti akreditasi fakuktas ini  memperlohe nilai  C atau D" ujarnya pada arfaknews dalam orasi, berlangsung di kampus Unipa Amban, Rabu (5/12) 

Di tahun 2017, Dekan Unipa pernah bertemu mahasiswa dari program studi antropologi, menyakan soal akreditasi, namun mahasiswa hanya mendapat jawaban yang sama, dekan akan mengirim sindiri berkas untuk akreditasi ke kemenristekdikti 

Berkas bakal dikirim, dari dekan sendirimengirimnya, namun menurut mahasiswa dalam aturan harus melalui satu pintu yakni pihak universitas. 

Menurut mahasiwa antara dekan dan pihak universitas belum ada keterbukaan yang pasti ke mahasiswa. Dekan masih tetap berpegang teguh pada stetmennya,berkas akreditas telah di kirim ke Dikti 

Mahasiwa merasah resah lantaran fakultas tempatmerek menuntut ilmu, ini sudah berdiri selama 13 tahun lalu dengan lima jurusan, lahirnya Fakultas pendidikan dan ilmu keguruan (FKIP), sehingga jurusan pendidikan di alihkan ke fakultas Sasatra dan Budaya, sehingga 3 jurusan  hingga saat ini belum jelas akreditasinya 

Salin itu, jurusan sastra Indonesia, dosennya berstatus PNS hanya satu, dua dosen lainnya non PNS dan jurusan antropologi hanya memliki 4 dosen PNS. 

Selain itu Mahasiswa berharap secepatnya mengangkat dosen-dosen yang statusnya non PNS menjadi PNS, Jika tidak di tanggapi maka pembolkiran kampus tidak akan dibuka sampai terjawabnya akreditasi.

Jurnalist: Mrk
Editor: Mrk
Pic: Mrk

Janji Politik Belum Terpenuhi, Pasar Ikan Sanggeng Dipalang

---

Nelayan dan pedagang ikan di Pasar Sanggeng Manokwari melakukan aksi protes dengan melakukan pemalangan pasar Ikan Sanggeng Manokwari. Selasa, 4 Desember 2018./Foto: Istimewa

MANOKWARI, Maybrat News – Sebagai bentuk protes janji politik belum terpenuhi, puluhan nelayan melakukan pemalangan di pasar ikan sanggeng manokwari. Alhasil aktivitas jual beli di pasar ikan tersebut lumpuh total.

Sesuai informasi di lapangan, pemalangan ini dimulai sekitar pukul 8.30 WIT, Selasa 4 Desember 2018. Aksi ini dilakukan lantaran nelayan kecewa atas janji politik dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua barat yang dianggap belum terealisasi.

Puluhan masyarakat nelayan ini mempertanyakan komitmen gubernur yang konon ingin memberikan sejumlah bantuan tapi tak pernah kunjung tiba. Selain itu bantuan yang dijanjikan kepada nelayan yang menggantungkan hidup dengan mencari dan menjual ikan.

Ketua Aksi, Lekson Taribaba mengaku kecewa lantaran bantuan modal usaha yang dijanjikan saat kampanye hingga saat ini tak pernah sampai pada masyarakat nelayan.

Pihaknya menilai adapun bantuan yang turun dianggap tidak diberikan tepat sasaran.

“Kami menganggap seperti ditipu. Kita sudah ajukan proposal sejak tahun 2017, tapi tidak belum ada realisasi,” kata dia.

Lekson Taribaba berharap gubernur dominggus mandacan, bisa segera menyikapi aspirasi para nelayan ini demi kepentingan bersama.

Sehari sebelumnya, puluhan massa nelayan Senin, 3 Desember 2018 mendatangi kantor gubernur papua barat ingin bertemu langsung gubernur dominggus. Namun massa yang tak berhasil menemui gubernur mencoba mendatangi dinas perikanan dan kelautan setempat untuk meminta penjelasan.

(MRK)

Bappelitbangda Teluk Bintuni Gelar FGD Sinkronisasi Materi Terakhir RDTR Kawasan Perkotaan Bintuni 2018

BINTUNI, Maybrat News ~ Kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) dalam penyusunan sinkronisasi materi terakhir Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bintuni tahun 2018 dilaksanakan pada hari Kamis 6 Desember 2018 bertempat dikantor Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni.

Pelaksana kegiatan FGD, Kasubid Tata Ruang, TGT dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda Teluk Bintuni C.M Faridl Fimbay, ST menjelaskan, dalam rangka mempercepat legalisasi peraturan daerah (Perda) Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bintuni maka Materi Teknis (Matek) RDTR harus segera dirampungkan.

Sebab kata Faridl, di tahun 2019 akan diuji di Kementerian ATR/BPN bersama Kegiatan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Bintuni yang akan dilaksanakan di awal tahun 2019. “Harapan kita di akhir tahun 2019 nanti Bintuni sudah memiliki Perda Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bintuni sebagai acuan dan arah pengembangan serta pembangunan di Kawasan Perkotaan Bintuni,” ungkap Faridl, Kamis (6/12/2018).

Kasubid Tata Ruang, TGT dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda Teluk Bintuni C.M Faridl Fimbay, ST

Kegiatan FGD bertujuan untuk memberikan masukan dan arahan terkait penyempurnaan materi teknis RDTR dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang belum tercantum dalam RDTR sebelumnya berupa peraturan zonasi serta penyesuaian materi dengan muatan yang terdapat pada regulasi terbaru tentang pedoman penyusunan RDTR dan PZ (Permen ATR No. 16 Tahun 2018).

“Kegiatan ini seperti yang diarahkan oleh bapak Alimudin selaku Kepala Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni bahwa seluruh SKPD dapat memberikan masukan terkait rencana pembangunan pada Kawasan Perkotaan Bintuni dan Manimeri sehingga dengan kegiatan diskusi yang dilaksanakan pada pukul 11 – 16.00 menghasilkan beberapa kesepakatan,” ungkap Faridl.

Ada 3 (tiga) point kesepakatan yang dihasilkan dalam FGD itu sebagai berikut: pertama, perubahan dan penambahan 35 lokasi rencana strategis pada Kawasan Perkotaan Bintuni yang akan ditindaklanjuti dan dikaji dalam penyusunan sinkronisasi matek RDTR; kedua merekomendasikan luas RDTR Kawasan Perkotaan Bintuni menjadi 16.000 Ha dengan mengakomodir terminal tipe C dan Kampung Masina;

Dan ketiga penentuan langgam atau arsitektur lokal mengacu pada raperda bangunan gedung dengan alternatif design landmark berupa icon kepiting yang merupakan potensi unggulan kawasan Perkotaan Bintuni. 

Journalist: Mrk

Editor: Mrk

Pic: Mrk

Tolak Dialog Papua, Kelly Kambu: Masyarakat Minta Pemekaran

SORONG. Maybrat News – Tokoh masyrakat Papua Barat, Julian Kelly Kambu mengaku jika masyarakat di Papua Barat menolak adanya dialog yang rencananya dilakukan oleh Presiden RI, Ir. Jokowidodo.

Bagi Kelly, dialog bukan satu-satunya penyelesaian masalah di daerah, justru keinginan masyarakat di Papua Barat adalah penambahan Daerah Otonom Baru (DOB). “Kami tim pemekaran daerah otonom baru akan melakun show ke Jakarta dan bertemu dengan mendagri untuk mempertanyakan bahwa dialog itu untuk apa,” kata Kelly saat ditemui di gedung DPRD Kota Sorong. Rabu (30/08/17).

Menurutnya, satu-satunya wilayah di republik Indonesia yang penataan ruangnya tidak diperhatikan oleh Negara adalah Papua. Papua selalu dibesar-besarkan bahwa luasnya wilayahnya tiga kali dari pulau jawa, penuh dengan sumberdaya alam.

Ada kebijakan-kebijakan Presiden untuk Papua yang menurut Kelly terlalu berlebihan, seperti pembangunan rel Kereta Api (KA). “Kereta Api ini dibangun untuk siapa, justru yang perlu dibangun itu bentuk dulu penataan daerah. Papua ini diatur dalam rumah-rumahnya dalam bentuk provinsi, itu sudah diatur dalam undang-undang dasar,” tegasnya.

Kelly mengatakan, “Masyarakat di Papua Barat minta penambahan provinsi, masyarakat di Papua Tengah minta penambahan provinsi, masyarakat di papua selatan juga minta penambahan provinsi, ini harus diperhatikan.”

Meski dana otonomi khusus triliunan rupiah yang diturunkan ke Papua selama ini menurut Kelly tidak dapat mambangun tanah papua. Nah, untuk membangun papua, harus dibangun berdasarkan keinginan masyarakat papua bukan keinginan masyarakat Jakarta.

“Masyarakat minta pemekaran, penambahan provinsi, kok yang dikasi justru jalan rel kereta api, ini siapa yang punya teori begini, ini teori tidak masuk akal, siapa yang mau gunakan, sekarang ini kita tata dulu negeri ini dalam bentuk provinsi, sehingga provinsi mampu megakomodir dan mengelola lima daerah dibawahnya,” tegasnya.

Journalis: Dedy

Editor: Mrk

Pic: Dedy

“Perang Teluk” di Stadion Sanggeng, Persewon Pulangkan Persitelbin

MANOKWARI, Maybrat News~ Persitelbin kabupaten Teluk Bintuni mengalami kekalahan atas Persewon Wondama pada babak delapan besar turnamen sepakbola se tanah Papua, Papua Island Cup III di Stadion Sanggeng Manokwari, Kamis (6/12/2018), dengan skor tipis 0-1.

Dengan kekalahan yang dialami tim Mutiara Hijau, julukan Persitebin maka anak asuh Pelatih Erol Iba berkemas meninggalkan arena kompetisi yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Provinsi Papua Barat itu. Sementara Persewon, tim asal kabupaten Teluk Wondama dengan kemenangan yang diraih melaju ke semifinal dan akan bertemu PSBS Biak.

Tim Persewon

Mensikapi kekalahan dalam “perang teluk” antara Persitelbin kabupaten Teluk Bintuni dan Persewon dari kabupaten Teluk Wondama di stadion Sanggeng pada babak perempat final dengan sistem gugur, Manajer Persirelbin Echon Waprak menyatakan permohonan maaf atas nama tim Persitelbin.

“Atas nama team Persitelbin, Saya menyampaikan permohonan maaf atas apa yang di capai oleh team Persitelbin Mutiara Hijau di laga 8 besar ini. Inilah upaya kami, namun Tuhan berkehendak lain dan patut di syukuri dengan jiwa besar team Persitelbin menerima kekalahan atas Persiwon Wondama 1:0,” ungkap Echon lewat pesan WhatsApp saat dihubungi kadatebintuni.com pada Kamis (6/12) usai pertandingan.

Tim Persitelbin

Kata Echon, semoga ini menjadi pelajaran buat persepakbolaan di kabupaten Teluk Bintuni kedepan agar lebih menyiapkan diri lagi untuk memulai di laga besar daerah maupun Nasional. “Kami tetap akan memandang kedepan apa yang baik buat team Mutiara Hijau ini,” pesannya.

Dia juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya buat Bupati dan Wakil Bupati Bintuni, Ketua Harian Askap PSSI Teluk Bintuni dan Ketua Harian Koni Teluk Bintuni.

“Tak lupa ucapan terimakasih atas Doa dan suport masyarakat Bintuni yang sudah dukung kami sampai masuk delapan besar. Salam dan hormat team Persitelbin,” tulis Echon. 

Journalist: Bambang

Editor: Mrk
Pic: Bambang

Formasi Penerimaan CPNS 2018 Ditunda Hingga 2018

Sekda Papua, T.E.A Hery Dosinaen, S.IP.,MKP.,M.Si,

JAYAPURA, Maybrat News– Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 di Provinsi Papua mengalami penundaan ke tahun 2019.

Sekretaris Provinsi Papua, Hery Dosinaen, S.IP.,MKP menjelaskan alasan penundaan seleksi CPNS formasi 2018 ini karena hingga saat ini belum ada penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait tata cara seleksi penerimaan CPNS khusus Papua.

“Kita bersama Gubernur Papua sudah bertemu Menpan – RB terkait penerimaan CPNS khusus Papua tetapi sampai saat ini Sekda dan Kepala BKD Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua belum di panggil untuk membahas tata cara penerimaan CPNS di Jakarta,” kata Sekda Papua, Hery Dosinaen, S.IP.,MKP kepada wartawan di Jayapura, Jumat 7 Desember 2018

Menurut Hery, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap pro aktif untuk menanyakan ke Menpan – RB langkah – langkah apa yang harus dilakukan namun belum ada kepastian terkait penerimaan CPNS khusus Papua formasi 2018.

“Jadi, kalau bulan desember ini jelas tidak bisa seleksi penerimaan CPNS di Papua tapi pasti di tahun depan 2019 tetapi formasi tetap 2018,” katanya.

Sebelumnya, Asisten III Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri, SE.,MM, menuturkan hingga sekarang belum ada kepastian kapan pelaksanaan penerimaan CPNS di Papua setelah Gubernur dan para Bupati/Walikota se – Provinsi Papua telah sepakati bersama Presiden Jokowi di Istana bogor untuk sistem offline dalam penerimaan CPNS di Provinsi Papua.

“Jadi, sampai sekarang kami belum tahu kapan pelaksanaan seleksi CPNS di Provinsi Papua,” kata Elysa Auri kepada awak media pekan lalu. Menurutnya, belum ada kepastian kapan pelaksanaan tes CPNS di Provinsi Papua bisa menjadi dampak sosial bagi masyarakat di Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota.

“Ini akan menjadi masalah sosial baik kita di Provinsi maupun Kabupaten/Kota karena sampai dengan kita punya masyarakat tahu bahwa ada penerimaan CPNS tapi belum ada kepastian untuk penerimaan CPNS formasi 2018,” ujarnya.

Selain itu, Elysa Auri mengungkapkan, penerimaan seleksi CPNS di Provinsi Papua masih menunggu hasil tes CPNS tingkat Kementerian setelah itu ada pertemuan Menteri PAN-RB bersama Sekda dan Kepala BKD Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua dan Papua untuk membahas secara teknis proses penerimaan seleksi CPNS di tanah Papua.

“Memang kami sudah cek di BKN dan Kanreg BKN Papua itu jawaban masih menunggu tes CPNS tingkat Kementerian baru di bahas tata cara seleksi CPNS di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2018,” kata Elysa

Journalist: Izak

Editor: Mrk

Pic: Izak