SORONG. Maybrat News – Tokoh masyrakat Papua Barat,
Julian Kelly Kambu mengaku jika masyarakat di Papua Barat menolak
adanya dialog yang rencananya dilakukan oleh Presiden RI, Ir.
Jokowidodo.
Bagi Kelly, dialog bukan satu-satunya penyelesaian masalah di daerah,
justru keinginan masyarakat di Papua Barat adalah penambahan Daerah
Otonom Baru (DOB). “Kami tim pemekaran daerah otonom baru akan melakun
show ke Jakarta dan bertemu dengan mendagri untuk mempertanyakan bahwa
dialog itu untuk apa,” kata Kelly saat ditemui di gedung DPRD Kota
Sorong. Rabu (30/08/17).
Menurutnya, satu-satunya wilayah di republik Indonesia yang penataan
ruangnya tidak diperhatikan oleh Negara adalah Papua. Papua selalu
dibesar-besarkan bahwa luasnya wilayahnya tiga kali dari pulau jawa,
penuh dengan sumberdaya alam.
Ada kebijakan-kebijakan Presiden untuk Papua yang menurut Kelly
terlalu berlebihan, seperti pembangunan rel Kereta Api (KA). “Kereta Api
ini dibangun untuk siapa, justru yang perlu dibangun itu bentuk dulu
penataan daerah. Papua ini diatur dalam rumah-rumahnya dalam bentuk
provinsi, itu sudah diatur dalam undang-undang dasar,” tegasnya.
Kelly mengatakan, “Masyarakat di Papua Barat minta penambahan
provinsi, masyarakat di Papua Tengah minta penambahan provinsi,
masyarakat di papua selatan juga minta penambahan provinsi, ini harus
diperhatikan.”
Meski dana otonomi khusus triliunan rupiah yang diturunkan ke Papua
selama ini menurut Kelly tidak dapat mambangun tanah papua. Nah, untuk
membangun papua, harus dibangun berdasarkan keinginan masyarakat papua
bukan keinginan masyarakat Jakarta.
“Masyarakat minta pemekaran, penambahan provinsi, kok yang dikasi
justru jalan rel kereta api, ini siapa yang punya teori begini, ini
teori tidak masuk akal, siapa yang mau gunakan, sekarang ini kita tata
dulu negeri ini dalam bentuk provinsi, sehingga provinsi mampu
megakomodir dan mengelola lima daerah dibawahnya,” tegasnya.
Journalis: Dedy
Editor: Mrk
Pic: Dedy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar