Bupati Maybrat "Satu-satunya Pemekaran DOB di Tanah Papua Hanya Maybrat Sau"

                                      Bupati Kabupaten Maybrat, Dr. Bernard Sagrim, MM

MAYBRAT (Maybrat News) - Bupati Maybrat Papua Barat, Dr. Bernard Sagrim,MM menegaskan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Maybrat Sau tidak boleh dipersoalkan di atas tanah Papua karena telah menjadi konsesnsus nasional. Hal ini telah menjadi sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, pemangku kepentingan Papua Barat dan Kabupaten Maybrat guna menjawab konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat.

“Penyelesaian konflik Ibu Kota Kabupaten Maybrat sudah mendapt solusinya yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Mendagri waktu itu Pak Tjahjo Kumolo, yang mewakili wilayah Aitinyo dan Ayamaru saya Bernard Sagrim, lalu mewakili wilayah Aifat Raya itu pak Agus Saa. Bahwa ibu kota pindah dari Ayamaru ke Kumurkek, dengan catatan solusi bahwa Maybrat Sau harus hadir dan ibu kota di Ayamaru,” tegas Bernard Sagrim, Jum’at (23/4/2021)

Terkait komitmen bersama antara pemerintah pusat, Papua Barat dan Kabupaten Maybrat, maka Bernard Sagrim menegaskan bahwa, jika terdapat pemekaran di daerah lain di Indonesia, maka Maybrat Sau harus hadir.

“Jadi tidak mekarkan DOB di tanah Papua lainnya, tapi Maybrat harus dimekarkan dengan hadirnya Maybrat Sau. Mau mekarkan di mana saja tidak apa-apa, tapi Maybrat Sau harus hadir. Kalau tidak, konflik di Maybrat akan terus berkelanjutan. Entah konflik Papua atau masalah apa, itu bukan urusan kami. Yang kami minta itu adalah pemekaran DOB Maybrat Sau. Itu saja permintaan kami,” ujarnya

Dirinya mengaku bahwa seluruh persyaratan termasuk administratif telah dipersiapkan tinggal menunggu Maybrat Sau hadir, karena telah ditandai dengan penandatanganan bersama.

“Sudah semua persyaratan apa segala macam sudah ada. Tinggal toki palu untuk memutuskan Maybrat Sau dimekarkan. Semua ini bisa saja tidak ada yang sulit direpublik ini,” tutupnya (Mrk)

 

Mewakili Bupati Maybrat "Kornelius Kambu Meresmikan Gereja GPI Jalan Suci Jemaat Nebo"

                       Kornelius Kambu Meresmikan Gedung Gereja DPI Jalan Suci Nebo

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Maybrat melalui kepala Dinas Pendidikan, Kornelius Kambu meresmikan pembangunan gedung Gereja Pekabaran Injil (GPI) Jalan Suci jemaat Nebo Kampung Hosyo Banah Distrik Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat, Jum’at (23/4/2021)

Pada acara peresmian tersebut dihadiri ratusan jemaat dan tamu undangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diawasi oleh Bhabinsa setempat.

Bupati Maybrat, Dr. Bernard Sagrim melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kornelius Kambu mengatakan, pemerintah pada prinsipnya tetap mendukung pembangunan gereja di Kabupaten Maybrat. Karena gereja ada di dalam pemerintah dan pemerintah ada pada gereja. Dukungan tersebut terang Kone Kambu telah dibuktikan dengan berbagai jenis bantuan kepada hamba Tuhan dan pembangunan gereja.

“Di sini ada 8 Denominasi gereja. Jadi setiap Triwulan para hamba Tuhan mendapat konor dari pemda Maybrat untuk meningkatkan semangat pelayanan, dan pemda mensubsidikan dana hiba untuk pembangunan gereja. Dan bantuan tersebut secara proporsional. Yang dilihat dari banyaknya jemaat,” terang Kornelius Kambu.

Sementara itu, ketua cabang GPI Jalan Suci di Maybrat, Penatua Yulianus karet dalam sambutannya mengatakan, jumlah Jemaat GPI Jalan Suci yang berada di seluruh tanah Maybrat sebanyak 3257 jemaat. Sementata jumlah hamba Tuhan sebanyak 41 orang yang melayani 34 jemaat yang tersebar di Kabupaten Maybrat.

Melalui peresmian gedung gereja baru tersebut, dirinya menegaskan kepada seluruh jemaat dan hamba Tuhan agar bersatu meningkatkan pelayanan dengan memberikan nilai-nilai religius yang benar sehingga dinyatakan dalam perbuatan di tengah masyarakat.

“Mari kita bersatu tekat untuk menciptakan keharmonisan di tengah jemaat, masyarakat terutama keluarga kita untuk meningkatkan pelayanan gereja dan mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena semuanya itu untuk kesejahteraan kita bersama,” ajak Yulianus

Yulianus Karet memberikan apresiasi kepada pemda Maybrat melalui Bupati Bernard Sagrim yang telah mendukung acara peresmian gereja dengan berbagai jenis bantuan untuk menyukseskan acara tersebut. (Mrk)

 

 

Nikah Masal "Program Prioritas DWP Maybrat"

MAYBRAT (Maybrat News) - Badan pengurus terpilih Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Maybrat Papua Barat yang baru dilantik beberapa bulan lalu menyelenggarakan ibadah syukur sebelum melaksanakan program kerja. Ibadah tersebut dirayakan di sekretariat daerah Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Kamis (22/4/2021)

Wakil ketua DWP Kabupaten Maybrat, Juliana L. Taa saat ditemui mengatakan, ibadah tersebut dilakukan agar meminta berkat dan petunjuk dari Sang Pencipta sehingga dapat menghasilkan program kerja yang baik pada saat pembahasan dan penetapan nantinya agar dapat bermanfaat bagi anggota DWP dan masyarakat.

“Sebelum kami membahas program kerja, kami minta berkat dari Tuhan sehingga menghasilkan program yang benar-benar menyentuh. Jangan asal susun program saja tapi sebentar hasilnya tidak ada. Karena program ini juga harus searah dengan visi-misi kepala daerah. Tidak bisa kami menyusun program tanpa arah,” tutur Juliana.

Dirinya menjelaskan bahwa sebuah program prioritas yang akan dibahas diantaranya adalah akan mendata istri setiap ASN dan Distrik yang belum menikah sah secara tata cara agama dan pemerintah, akan melakukan nikah masal.

“Program ini baru pertama kali kami lakukan sehingga ASN harus menikah sah secara agama dan pemerintah. Tetapi sebelumnya kami akan melakukan pendekatan. Jika menemukan yang masih berhalangan, akan kami mencari solusi” teranganya.

Sementara itu, penasehat DWP, Dr. Naomi Netty Sagrim sangat mendukung program-program kerja DWP seperti nikah masal namun perlu membangun kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya sehingga program kerja dapat dilakukan dengan baik sesuai target yang direncanakan. Ditambahkannya Program yang dilakukan DWP ini harus melakukan edukasi secara baik sehingga program tersebut dapat terjawab.

“Saya selalu mendukung program prioritas DWP seperti istri ASN harus menikah sah secara gereja dan pemerintah. Karena di Kabupaten Maybrat ini banyak yang belum menikah secara gereja dan pencatatan sipil, hanya mereka nikah secara adat saja. Nah ini peran DWP mengambil alih,” tutur Naomi

Lebih jauh Naomi menegaskan bahwa perlu ada kerja sama yang baik diantara ke-Tiga organisasi wanita yang ada di Maybrat diantaranya PKK, DWP dan GOW agar dapat berkolaborasi dalam program kerja dengan mengutamakan komunikasi yang baik dan harmonis. (Mrk)