Akhir Maret "Masyarakat Di Kumurkek Bisa Nikmati Layanan 4G"

MAYBRAT, (Maybrat News) - Layanan sinyal 4G direncanakan bisa di akses oleh seluruh masyarakat yang berada di kabupaten Maybrat pada akhir bulan Maret 2020, mengingat saat ini Telkom Sorong akan mengintegrasikan Backbon yang sudah dibangun dengan jaringan Palapa Timur.
 

Untuk perangkatnya sementara dalam pengiriman, kalau sudah ada akan kami integrasikan untuk layanan 4G di Kumurkek dan sekitarnya, kata Brian Sawiyai, Manager Pembangun Telkom Sorong di Kumurkek, Sabtu, (7/3/2020).

Untuk layanan 4G ini perlu di dukung oleh listrik 24 jam, namun di kumurkek listriknya belum maksimal, Sehingga ini perlu ada kerja sama dengan Pemkab setempat, Ucapnya.

Sementara penanggung jawab program ISO, Dinas Kominfo Maybrat, Fransiskus X.F Tenau mengutarakan sebagaimana mitra di Kementrian  Kominfo, pihaknya hanya melanjutkan pekerjaan infrastruktur, seperti pembentangan kabel dan tiang.

Setelah pekerjaan selesai, mekanisme dari daerah tinggal menggandeng pihak penyedia Telkom dan Telkomsel untuk pengembangan, Memang Telkom Sorong melakukan pekerjaan itu melalui kesepakatan hitam diatas putih,  dimana hal ini menunjukan komitmen untuk menyediakan layanan kepada masyarakat di Maybrat, ujarnya.

Jadi listrik NSI atau tower harus hidup 24 jam di Kumurkek, kalau tidak di support penuh maka akan berpengaruh ke semua layanan di wilayah Ayamaru, Aitinyo, Yumases dan Aifat tandasnya. (Mrk)

Tiga Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Asal Maybrat Lakukan Kunker

MAYBRAT, (Maybrat News) - Ketiga lagislator tersebut adalah, Esterlita Ety Sagrim, Herdomina Isir SE , dan Karel Murafer SH, MA, yang mana telah melakukan kunjungan kerja  dikabupaten Maybrat yang dipusatkan distrik Ayamaru Utara, Sabtu (7/3/2020).

Dalam Kunjungan kerja tersebut, Karel menuturkan kalau kami bertiga melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Maybrat untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (Asmara) karena masyarakat kabupaten Maybrat, Sorong Selatan dan juga kabupaten Tambrauw yang mana pada proses pemilihan anggota legislatif  tahun lalu telah memberikan kepercayaan atau memberikan hak suara kepada kami sehingga kami bisa di tetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat sebagai anggota DPRD provinsi Papua Barat periode 2019-2024.

Kami bertiga dan juga sudara kami pa Ortizan Sagrim yang tidak berkenan hadir bersama kami ini punya tujuan yang sama yaitu dalam rangka kunjungan kerja sekali Gus penjaringan aspirasi masyarakat untuk program program yang masyarakat sampaikan seperti bidang pendidikan yang usulkan seperti SMA di wilayah Ayamaru, Aitinyo dan Aifat itu merupakan kewenangan provinsi yang penting kami bertiga mengawal program dan kegiatan apabila usulan itu resmi dari kabupaten Maybrat,Kami Anggota DPRD provinsi dan pemerintah daerah mengawal pembangunan di daerah ini.

Karel murafer menyikapi aspirasi masyarakat bahwa di provinsi Papua barat itu banyak program kegiatan yang diarahkan langsung ke tingkat kabupaten di tahun ini kurang lebih 100 miliar untuk kabupaten Maybrat, Sorong Selatan dan juga kabupaten Tambrauw itu digunakan untuk pembangunan ruas jalan demi mensukseskan kegiatan skala besar yaitu Raker Am Sinode yang akan dilaksanakan diklasis Ayamaru kabupaten Maybrat sebagai tuan rumah”ujarnya.

Selain itu ditambahkan anggota DPRD provinsi Papua barat Herdomina Isir ,SE dari partai Demokrat “kami bertiga kunjungan kerja ke kabupaten maybrat melakukan penjagaan aspirasi masyarakat distrik Ayamaru Utara dan Ayamaru Utara timur kabupaten Maybrat guna penjaringan aspirasi masyarakat melalui usulan, saran dan masukan yang mereka sampaikan itu kami tampung secara tertulis kemudian kami bawa pada hasil Musrenbang di tingkat provinsi sekaligus dimasukkan dalam program kegiatan pada tahun 2021 nantinya.

Ditanya terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maybrat,apa yang lebih dominan, menurut dia aspirasi yang disampikan seperti pembangunan Air bersih, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ,ditingkat kampung dan Distrik itu perlu harus ada pengusulan dari tingkat bawah yaitu musrembang tingkat kampung , distrik kemudian naik ke kabupaten, nanti dari kabupaten diantar dokumen pengusulan itu ke provinsi untuk musrembang tsmeingkat provinsi dan dikawal anggota DPRD provinsi bersama Gubernur , kepala daerah membahas dan menetapkan sehingga dalam pengusulan itu nanti dilihat mana yang termasuk dalam kewenangan kabupaten dan mana yang masuk kewenangan provinsi sehingga bisa ditetapkan dalam APBD provinsi dan juga APBD kabupaten,sehingga semua program kegiatan itu berjalan dengan baik dan tidak hilang ditengah jalan atau jadi temuan dari BPK dan KPK”ujarnya.

Hadir mengikuti kunjungan kerja pertama anggota DPRD provinsi Papua barat dikabupaten Maybrat dalam rangka penjaringan aspirasi itu terdiri dari”kepala distrik Ayamaru Utara, kepala distrik Ayamaru Utara timur, bersama jajarannya,kepala kampung, ke lima tokoh, serta lapisan masyarakat yang berkenaan hadir mengikuti kegiatan tersebut. (Mrk)

Masyarakat Mengaku Takut dengan Kehadiran TNI di Distrik Mare

MAYBRAT, (Maybrat News) - Kehadiran aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di distrik Mare, kabupaten Tambrauw, Papua Barat, bikin masyarakat takut dan resah. Hal ini diungkapkan sembilan kepala kampung di distrik tersebut. 

Herman Yewen, salah satu perwakilan Kepala Kampung, dari sembilan kepala kampung di distrik Mare mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempertanyakan kehadiran aparat TNI. Kehadiran TNI dipertanyakan karena tidak ada surat resmi tentang tujuan dan tugas kehadiran aparat.

Menanggapi kehadiran aparat tersebut, sembilan kepala kampung meminta kejelasan tentang tujuan kehadiran pihak aparat kepada kepala kampung agar bisa dijelaskan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan ketakutan dan keresahan.

“Kepala distrik suruh kami tanggung (fasilitasi) mobil untuk angkut aparat ke distrik Mare. Dia (kepala distrik) bilang ini perintah bupati. Tetapi sampai sekarang ini kami tidak terima dan lihat surat resmi dari bupati,” ungkap Yewen kepada Maybrat News pada Selasa (3/3/2020).

Menurut Yewen, harusnya semua kepala kampung mengetahui tujuan kehadiran aparat di Mare, sebab kepala kampung dan masyarakatlah pemilik wilayah Mare.

“Kalau ada surat, harus kasih tahu surat itu ke kami dan masyarakat supaya kami tidak bertanya-tanya dan takut dengan kehadiran aparat yang datang tiba-tiba itu. Kami punya masyarakat takut dan resah,” ujarnya.

Menurut Yewen, kehadiran aparat pada prinsipnya baik dan diterima. Tetapi harus diperjelas tujuan kehadiran mereka. Sebab, kata dia, aparat masuk ke sekolah dan cek aktivitas masyarakat di kepala air membuat masyarakat merasa tidak aman.

“Kalau untuk jaga keamanan, itu baik. Kami juga terima. Karena itu hadir untuk jaga keamanan bersama. Tetapi sekali lagi, bahwa harus kasih tahu kami sembilan kepala kampung. Mereka punya gerak-gerik aneh-aneh. Ada yang masuk ke sekolah tiba-tiba. Pergi cek aktivitas kepala air. Mereka tidak boleh bersikap seperti itu,” tegasnya.

Dikatakan, biasanya Babinsa hanya datang untuk cek-cek keadaan di distrik, setelah itu pulang. Namun, saat ini sikap aparat agak aneh, dan membuat masyarakat tidak aman.

Agustina Nauw, perwakilan perempuan, menanggapi kehadiran aparat di Mare mengaku dirinya merasa tidak aman dengan kehadiran aparat.

“Kehadiran mereka bikin kami ketakutan dan tidak berani untuk keluar sendiri termasuk ke kebun. Saya merasa takut. Bukan hanya saya, mama-mama dan perempuan muda di sini semua,” ungkapnya.

Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Ia membeberkan, aparat yang hadir di sana mulai kontrol dan melakukan patroli jam 11 – 12 malam.

“Itu jam tidak ada aktivitas. Tidak ada masyarakat yang mabuk. Mereka ke sungai, tempat perempuan mandi. Kami mau ke kebun, mereka juga mau ikut. Kita sebagai perempuan takut sekali. Mereka datang tiba-tiba. Tidak ada kejelasan. Sikap mereka juga aneh. Kami perempuan mau keluar sendiri-sendiri sudah takut,” bebernya.

Sembilan kepala kampung yang mempertanyakan kehadiran aparat tersebut adalah kepala kampung Suswa, Kombif, Seya, Waban, Rufases, Nafasi, Bakrabi, Sawo, dan Mahos.

Sementara itu, Acep, perwakilan aparat TNI di Mare menjelaskan, kehadiran aparat TNI untuk ikut membantu pembangunan di distrik Mare. Selain itu, mereka juga sebagai Koramil persiapan.

“Kami partner kerja dengan distrik dan kepala kampung. Kami bekerjasama dengan distrik dan kepala kampung. Di sini kami ikut membantu pembangunan di distrik Mare,” kata Acep.

Diketahui, pada 19 Februari 2020, 14 anggota tentara tiba di kampung Suswa. Siswa SD, siswa SMP dan para guru menyambut kedatangan aparat TNI.

Pada 25 Februari 2020, dua aparat masuk ke SD YPPK Mare. Langsung mengajar tanpa ijin ataupun surat tugas mengajar. Pada 26 Februari 2020, aparat masuk dalam kelas SD. Memeriksa buku-buku yang digunakan guru-guru di sana untuk mengajar.

Pada 26 Februari 2020, sore hari, aparat menanyakan kepada anak-anak tentang keberadaan Pastor Bernard Baru, OSA. Pada 28 Februari 2020, satu aparat masuk mengajar Matematika tanpa ijin di guru kelas, namun tidak lama, dan pada 29 Februari 2020, meminta ijin kepada guru untuk mengajarkan anak-anak cara memasukan peluru dan menembak tepat sasaran, tetapi para guru tidak mengijinkan. (Mrk)

Nebrianus Kambuaya "Musrembang Kampung dan Distrik Jangan Hanya Jadi Seremonial Saja"

Nebrianus Kambuaya

MAYBRAT, (Maybrat News) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya merupakan forum yang sangat strategis, untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Nebrianus Kambuaya, meminta supaya usulan prioritas dalam musrenbang harus dilaksanakan. Sehingga, program-program pemerintah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Maybrat.

“Hasil musrenbang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang kampung, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kampung dan distrik yang bersangkutan. Sehingga ini harus terakomodir agar tidak membuat resah masyarakat ditingkat bawah,” ujarnya, Sabtu (7/3/2020).

Anggota DPRD dari Dapil II Aitinyo, ini mengaku sering kali terjadi pengusulan program dari masyarakat tingkat kampung, distrik hingga ke tingkat kabupaten, namun ditiadakan atau diabaikan oleh pejabat berwenang.

“Usulan dari masyarakat kampung ke distrik hingga tingkat kabupaten ini yang harus jadi dasar penyusunan rencana pembangunan oleh OPD terkait, agar dijadikan dasar penyusunan rencana kerja pada tahun 2021,” jelasnya.

Politisi asal Demokrat ini juga menyinggung arahan Kepala Inspektorat, Dr. Naomi Netty Howay S.KM, M.Kes, yang meminta Kepala Bappeda, agar tidak asal menghilang program usulan dari masyarakat, tetapi harus dilihat program yang menjadi prioritas dan tidak.

“Jadi yang terakomodir dan tidak perlu disampaikan kepada masyarakat melalui surat, sehingga masyarakat paham dan menjadi harapan. Ini juga telah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,” tukasnya.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah harus bisa memperhatikan kebijakan daerah mulai dari kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten, kemudian dilanjutkan ke tingkat distrik dan kampung.

Sementara sesuai hasil musrenbang, sebagian besar anggaran diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur di ibukota kabupaten Maybrat di Kumurkek dan infrastruktur yang belum dibangun seperti wilayah Mare, Aifat Timur dan wilayah Aitinyo, agar menjadi asas keseimbangan diwilayah Maybrat. (Mrk)