Rapat Kerja (Raker) IV AM Sinode GKI di tanah Papua secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang disaksikan oleh Ketua Sinode GKI, Pdt. Andrikus Mofu, Pangdam Kasuari XVIII Mayjen I. Nyoman Cantiasa, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Tornagogo Sihombing dan 450 peserta sidang dari masing-masing Klasis di seluruh tanah Papua, yang berlangsung di lapangan Ella Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat, Selasa (16/3/2021).
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan gereja hari ini dituntut untuk mau melihat setiap perubahan yang ada dengan berbagai jenis dinamika yang terus mempengaruhi perubahan perilaku kehidupan umat dan masyarakat secara luas. Sehingga gereja tidak boleh terperangkap dalam suasana atau tradisi yang bisa saja secara tidak sengaja menghambat peran gereja yang sesungguhnya yakni menjadi garam dan terang dunia.
"Oleh karena itu, Pemerintah dan gereja diminta untuk berperan aktif dan juga berhati-hati dalam menjalankan panggilan dan misi gereja di tengah-tengah dunia yang terus berubah"
oleh sebab itu saya berharap nanti pada saat pembahasan materi-materi gereja yang sudah disiapkan oleh tim yang ditunjuk BP AM-Sonode akan dibahas dalam komisi-komisi nantinya kiranya bisa mendapat masukan-masukan yang positif sehingga nantinya dapat menghasilkan perubahan dan keputusdan yang baik guna mencapai pelayanan gereja yang baik, tegas Gubernur.
Gubernur juga berharap agar hasil Raker ini, apabila ada kemungkinan-kemungkinan diputuskan baik yang internal maupun yang eksternal oleh Sinode GKI di tanah Papua Sendiri tetapi juga ada perlu di rekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sehingga didalam kebijakan pembangunan kedepan sehingga kita juga tau mana yang menjadi tangung jawab atau kewenangan pemerintah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat sehingga kami dari pihak pemerintah bisa memberikan dukungan.
Lanjut Gubernur, mengapa demikian karena sejarah mencatat yang membangun tanah papua ini adalah Gereja, artinya Gereja lah yang lebih dulu membangun tanah Papua baru kita pemerintah, jika dilihat secara antropolog, kita lebih dulu ada di daerah-daerah pedalaman, mendidik, mengajar, menuntun sampai masrakat mengerti barulah kita pemerintah baru masuk. tutup orang nomor satu Papua Barat. (Mrk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar