MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Maybrat, Dr. Bernard Sagrim, MM menegaskan tidak adanya kewenangan di setiap kepala daerah termasuk kabupaten Maybrat dalam penentuan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akhirnya sulit mengambil kebijakan terkait kearifan lokal dengan mengakomodir marga atau keret yang langka di kabuaten Maybrat seperti marga Maas, Yekwam, Bame, Aikinking dan lainnya masuk sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Saya kira kebijakan apa pun
tetapi harus memperhatikan kearifan lokal dengan mengangkat PNS bagi
marga atau keret yang sedikit atau belum ada di tataran birokrasi
pemerintahan,"ujarnya kepada media ini di Kumurkek beberapa waktu
lalu.
Karena selama ini kata Bernard Sagrim,
PNS hanya di dominasi oleh marga atau keret yang ada diwilayah tertentu
sedangkan daerah atau marga lain tidak terlalu banyak atau sama sekali
tidak ada. Padahal, kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maybrat ini
bahwa ada marga atau keret tertentu yang perlu mendapat perhatian yang
sama. Walaupun orang itu tamatan SD, SMP, SMA dan S1 kita harus angkat
jadi pegawai
"Hal-hal begini yang bagi
saya, orang Papua butuh, kebijakan yang langsung menyentuh agar mereka
(red) juga rasa memiliki dan bagian dalam kehidupan bersama, kehadiran
negara, khususnya kehadiran kabupaten Maybrat,"jelas Bernard Sagrim.
Pemerintahan
di tanah Papua khususnya di kabupaten Maybrat kata Bernard Sagrim itu
pemerintahan adat. Misalnya ada orang sakit, orang meninggal, masalah
dan lainnya pemerintah juga ada disitu. Artinya adanya masalah, orang
meninggal atau orang sakit itulah rakyat yang kita pimpin.
"Bagi
saya selain marga juga wilayah tertentu yang selama ini belum
tersentuhnya pembangunan seperti jalan jembatan, listrik dan jaringan
telekomunikasi karena memang anggaran kita yang terbatas. Agar
pembangunan itu juga benar-benar mereka (red) yang ada diwilayah tapal
batas termasuk marga yang langka itu rasakan sentuhan pembanguan
itu,"terangnya.
Dirinya berharap seleksi CPNS
formasi 2018 dan tahun ini melalui testin online mudah-mudahan semua
bisa terakomodir dengan baik. Anak-anak yang kemarin testin tetapi tidak
sempat masuk termasuk marga langka tadi bisa tembus.
"Mengapa
orang Papua selalu ribut-ribut minta sana dan sini karena hal hal
begini tidak diperhatikan secara baik oleh penentu kebijakan dari pusat
dan daerah. Kalau kewenangan diberikan ke daerah sesuai dengan Otsus
Papua, untuk seleksi pegawai saya kira kebijakan di atur sesuai dengan
kebutuhan daerah di tanah Papua,"tandas Bernard Sagrim. (Mrk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar