Papua Barat, Provinsi Pertama di Indonesia Terapkan SP2D Online

Foto bersama usai penandatanganan MoU Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan pemda di Kantor BPKP, Jakarta. (Foto Dok BNI)

Manokwari (Maybrat News) – Papua Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang akan menerapkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online. SP2D Online adalah suatu layanan yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan pemerintah daerah (pemda) dengan sistem di BNI.

Menurut Pemimpin BNI Cabang Manokwari, Maruli Ricardo Pardede, sebelumnya, BNI telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pemda dengan menerapkan sistem SP2D Online. “Kerjasama ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan pemda di Kantor BPKP, Jakarta, Senin, 4 Februari 2019,” jelas Maruli dalam siaran persnya, Selasa, 5 Februari 2019. Nota kesepahaman ini, kata Maruli, diteken Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati. 

“Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Abia Ullu. Kehadiran pimpinan Pemda Papua Barat ini dikarenakan implementasi konsep SP2D Online ini pertama kali akan diterapkan BNI di Provinsi Papua Barat,” jelasnya. Maruli juga menjelaskan, SP2D Online menawarkan solusi berupa cash management system. Dengan sistem ini, data keuangan pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD. “SP2D Online bagian dari ekosistem BNI Smart City, memberikan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga,” jelasnya. 

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati mengatakan, sistem SP2D Online dapat dimanfaatkan khusus oleh pemda yang telah menjalankan RKUD di BNI serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dikembangkan oleh BPKP. BNI dipilih dalam pengembangan system SP2D Online karena perseroan dinilai sukses dalam penerapan layanan perbankan berbasis digital untuk mendukung pemerintah daerah dalam penerapan konsep Smart City di berbagai daerah.

“BNI siap mendukung pemda dengan memberikan kemudahan layanan dan solusi transaksi non tunai (cashless)dengan jaringan dan channel BNI yang luas, sekaligus mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi,” kata wanita yang akrab disapa Susi ini dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, penerapan Sistem SP2D Online akan memberikan lebih banyak manfaat bagi pemda, antara lain data keuangan terintegrasi dengan perbankan, data rekonsiliasi bank menjadi real time, data BKU (Buku Kas Umum) Pemda tidak perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu. 

Dengan sistem ini juga, kata Sulistyowati, memungkinkan berkurangnya risiko pengembalian berkas SP2D akibat adanya kesalahan nomor rekening atau nama rekening. “Selain itu, dengan SP2D online, pemda dapat meningkatkan layanan pada pihak ketiga atau vendor Pemda. Penataan data juga akan memungkinkan informasi dan data keuangan yang lebih akurat dalam penyusunan laporan keuangan,” terangnya. Bambang (Kontributor)