"Nehaf Sau Bonout Sau" "Satu Hati Satu Komitmen"

Senin, 07 Februari 2022

"Universitas Gajah Mada (UGM) Gelar FGD Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya di Maybrat"

                               Tim UGM disambut pemerintah dan Waga di Maybrat

MAYBRAT, (Maybrat News) - Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan diskusi terfokus atau Focus Grup Discussioan (FGD) tentang pemekaran provinsi Papua Barat Daya pada 2 Februari 2021 di Samubah Ayamaru, Kabupaten Maybrat Papua Barat. 

FGD tersebut digelar Gugus Tugas Papua UGM lewat kerja sama dengan pemerintah kabupaten Maybrat dan Tim Kerja Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 

Agenda FGD, UGM terkesan terburu dan potong kompas karena terlihat mereka hanya menyaring aspirasi bukan memaparkan kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh tim dari UGM. 

"UGM hanya datang untuk menyaring aspirasi, bukan memaparkan hasil kajian. Terkesan UGM terlalu buru-buru untuk melakukan kegiatan semacam itu karena masyarakat pada umumnya menolak pemekaran provinsi di Tanah Papua,"ungkap Jhoni peserta FGD kepada media ini Selasa, (2/2) 

Menurutnya, perlu ada bahan kajian yang disampaikan oleh Tim UGM terkait hasil kajian dari sisi politik, ekonomi, budaya, masyarakat adat bagimana ketika dimekarkan. 

Tetapi yang terjadi kata dia kebijakan mendahului berdasarkan analisis keamanan atau mereda gerakan Papua Merdeka tanpa ada kajian yang baik, tepat dan hasilnya nanti terukur. 

"Walaupun peserta FGD itu dari unsur pemerintah, perwakilan perempuan, agama, masyarakat adat, pemuda, dan lainnya menyetujui tetapi tak disadari bahwa bicara pemekaran bukan soal dapat jabatan tetapi menyangkut hak hidup orang asli Papua, SDM, apakah sudah siap atau belum dan jumlah penduduk. Jangan sampai kita buka peluang untuk orang lain kuasai kami,"terangnya. 

Harus telusuri berapa orang  Papua yang mendukung pemekaran dan pemekaran di tanah adat siapa karena ini terkesan terlalu terburu-buru,” terang Jhoni. 

FGD yang dilakukan UGM di Maybrat dan tanah Papua Barat khsusunya Sorong raya, setelah pemerintah Pusat mewacanakan untuk mekarkan Papua Barat Daya di Tanah Papua barat.

Menurut banyak kalangan di Tanah Papua, pemekaran provinsi di Tanah Papua hanyalah ambisi pemerintah Pusat. Karena saat ini tidak perlu tambah provinsi baru, hal ini diperkuat dengan munculnya gelombang penolakan pemekaran. 

Gabriel Lele Ketua Tim Gugus Papua komisi penelitian menegaskan bahwa kehadiran mereka hanya menyaring aspirasi dari masyarakat dan mereka didatangkan oleh tim pemekaran Papua Barat Daya ( PBD) untuk menyiapkan naskah akademik calon provinsi PBD sebagai salah satu syarat pemekaran. 

“Kami di sini hanya menyaring aspirasi dari masyarakat. Kami belum bisa memaparkan materi atau kajian. Dari aspirasi ini kami akan analisis dan menyaring lagi. Hari ini, tim kami lainya di Manokwari dan Tambrau, besok, Sorong kota dan kabupaten Raja Ampat,”papar Gabriel Lele. (ES)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Michael R Kareth "Pengisian Jabatan DOB PBD Wajib Prioritaskan Orang Asli Papua"

                                                    Dr. Michael Rafael Kareth, S.Hut, M.Si Dr. Michael R Kareth, S.Hut,  M.Si., mantan Aktif...