"Nehaf Sau Bonout Sau" "Satu Hati Satu Komitmen"

Jumat, 18 September 2020

Ketua Fraksi Golka "Pengisian Kekosongan Wakil Bupati Maybrat Dikerjakan Pansus"

Ketua Fraksi Golkar Kabupaten Maybrat: Yohanes Yumame, Amd.Tek

MAYBRAT, (Maybrat News) - Terkait meninggalnya almahrum Paskalis Kocu sebagai wakil Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat, maka untuk mengisi kekosongan tersebut akan dibentuk panitia khusus (pansus), namun masih menunggu 40 hari meninggalnya almahrum Paskalis Kocu.

Oleh karena itu, ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maybrat, Yohanes Yumame menegaskan bahwa penetapan wakil Bupati Maybrat akan berdasarkan mekanisme dari Empat Partai pengusung pada pemilu kada tahun 2017 lalu, diantaranya partai Golkar memperoleh 7 kursi, partai PDIP memperoleh 3 kursi, partai Nasdem memperoleh 1 kursi dan partai PKS memperoleh 1 kursi. Dan masing-masing partai memiliki anggaran dasar rumah tangga sehingga mekanisme penetapan wakil Bupati Maybrat akan berdasarkan aturan politik.

“Saya mau tegaskan bahwa tidak ada oknum berasal dari partai Golkar yang mengatasnamakan partai untuk memberikan pernyataan. Kecuali ketua Fraksi. Dan penetapan wakil Bupati pun pansus yang akan bekerja. Ketua pansus harus dari partai pengusung,” tegas Yohanes Yumame melalui via telephone seluler, Jum’at (18/9/20)

Sementara itu, koordinator lapangan (korlap) pemenang pasangan SAKO, Kornelius Kambu berharap, untuk sementara semua partai pengusung pasangan SAKO harus tenang dan tidak diperbolehkan untuk mendahului mekanisme yang ada, sebab masih menunggu 40 hari meninggalnya almahrum Paskalis Kocu. Sebab penetapan wakil Bupati Maybrat akan memilih figur yang akan bersinergis dengan Bupati untuk melancarkan aktivitas pemerintahan secara baik.

Dirinya menegaskan bahwa tidak ada faktor kepentingan dalam pengisian kekosongan wakil Bupati tersebut namun harus terlaksana berdasarkan mekanisme yang benar.

“Semua partai jangan keburu untuk mendahului. Semuanya nanti mekanisme dan aturan yang akan menentukan. Karena kita memilih orang yang akan mau bekerja sama dengan Bupati. Bukan orang yang kontra. Sebab akan mengakibatkan pembangunan di Maybrat,” terang Kornelius Kambu.

Dari pantauan media ini, sebelum pansus bekerja untuk pengisian kekosongan wakil Bupati Maybrat, terdapat partai pengusung yang telah mempersiapkan kadernya sebagai calon untuk mengisi kekosongan tersebut berdasarkan optimisme yang dimiliki. (Mrk)

 

Warga 9 Kampung di Mare Tanya Nota Pergantian Kepala Kampung?


MAYBRAT, (Maybrat News) – Warga dari  sembilan kampung di Distrik Mare, Kabupaten Maybrat mempertanyakan nota kepala kampung yang sering diganti-ganti. Sebab kondisi ini,  dapat dan menimbulkan konflik antara masyarakat disana. Melkianus Nauw didampingi 9 kepala kampung di Mare Rabu, (16/9) menyampaikan kepala kampung yang sebelum keluar nota tanggal 9 Juli 2020 sudah bekerja dari tahun 2017 mengelola kegiatan dana kampung baik itu, Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Dana Kampung sudah lakukan dengan baik dan tidak ada masalah. Namun kenapa malah masuk nota dinas ketiga tanggal 9 Juli 2020. “Ini yang menjadi masalah di masyarakat,”ujar Melkianus kepada Maybrat Nesw

Ia menjelaskan sudah ada nota pada 17 September 2017, lalu muncul lagi nota dinas 4 Juni 2020 untuk 5 kepala kampung yang  menggugurkan nota dinas 2017, selanjutnya ada nota dinas lagi tanggal 9 Juli 2020 yang membuat masalah buat status kepala kampung Rufases, Waban, Bakrabi, Suswa, Nafasi dan Sawo. “Katanya, ada nama kepala kampung baru untuk menggantikan 6 kepala kampung itu. Padahal 6 kepala kampung ini sudah membuka specimen, namun hanya ada nama, tetapi tidak ada nota dinas,”tanya dia.

Maka itu, menurut dia, beberapa minggu ini, pihaknya mau ketemu bupati Maybrat minta kejelasan, tetapi belum bertemu. “Kami melihat adanya nota itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, hanya kami melihat konflik yang terjadi di masyarakat, karena masyarakat bertanya, kenapa ada nota tanggal 4 Juni 2020 untuk 5 kepala kampung menggugurkan nota dinas 2017, selanjutnya ada nota dinas lagi tanggal 9 Juli 2020, itu yang kami minta ada kejelasan,”tanya dia.

Dikatakanya, kepala distrik tidak pernah ikut mengamankan situasi itu, walaupun masyarakat konflik malahan membiarkan begitu saja. Ia berharap pemerintah segera menyikapi persoalan nota dinas bupati diatas nota dinas bupati untuk 6 kepala kampung di distrik Mare. “Kami minta sebaiknya aktifkan nota dinas kepala kampung yang dikeluarkan 4 juni 2020 terkait penggunaan anggaran yang telah digunakan oleh kepala-kepala kampung tersebut,”ucap Melkianus. (Mrk)

Kamis, 17 September 2020

Sebagian Besar Masyarakat Maybrat Terdaftar Dalam Program JKN-KIS


MAYBRAT, (Maybrat News) - Peserta JKN-KIS di Kabupaten Maybrat Papua Barat hingga 31 Agustus 2020, dapat dikategorikan masuk dalam taraf Universal Health Covergae (UHC), yang berarti bahwa sebagian besar warga telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tersebut pada BPJS Kesehatan

Hal itu dibenarkan kepala kantor BPJS cabang Sorong, Ivan Ravian, ketika ditemui awak media usai pertemuan bersama antar forum komunikasi kemitraan dan koordinasi pengawasan dengan pemangku kepentingan utama di lingkup pemda Maybrat pada, (15/9/20) di kantor Bupati

Ivan mengatakan, untuk kabupaten Maybrat sendiri, tercatat ada sebanyak 3.482 orang pekerja penerima upah pegawai negeri (PPU PN), 24 orang pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU), 260 orang pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP), 4.520 orang penerima bantuan iuran dari APBD (PBI APBD), dan 34.620 orang yang terdaftar dalam penerima bantuan iuran oleh APBN (PBI APBD)

"Untuk kepesertaan program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Maybrat ini sudah mencapai UHC (universal health covergae), artinya hampir seluruh masyarakatnya terdaftar dalam program JKN-KIS ini, memang ada saudara-saudara kita yang belum terdaftar mungkin salah satunya adalah penduduk yang belum memiliki data kependudukan dalam sistem dukcapil," Sebutnya.

"Kalau dilihat dari data yang kami miliki, karena datanya volatil atau berubah-berubah gitu kan, ada data dari disdukcapil, ada data yang lain-lain untuk saat ini mungkin sekitar 5 persenan lah yaa, karena memang ada data-data yang perlu dilakukan diverifikasi juga,atau ada data-data baru yang mungkin dukcapil ambil dari daerah, atau dari dinas sosial juga yang diambil dari lapangan" Tandasnya

Ivan menambahkan, dalam menjalankan program di BPJS kesehatan, tentunya membutuhkan dukungan dan sinergitas antara berbagai pihak terutama pemerintah daerah itu sendiri yang mana sebagai pemangku kepentingan utama

"Jadi pertemuan ini tujuannya kami melakukan koordinasi, sehingga pelaksanaan program JKN-KIS, khususnya di kabupaten Maybrat bisa serasi lah, antara harapan dari peserta dengan realita faktual terkait layanan yang mungkin diberikan di lapangan. Termasuk juga dukungan dari pemerintah daerah, baik itu berupa kebijakan, kemudian kerjasama pertukaran dan rekonsiliasi data, serta tentu saja iurannya," Harapnya

Pelaksanaan forum koordinasi tersebut dibuka oleh Sekda Maybrat Jhoni Way, turut dihadiri juga Kajari Sorong Selaku ketua forum koordinasi, Sekwan Maybrat Ferdinandus Taa, Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solosa didampingi Wakil Ketua Dua Agustinus Tenau, Asisten Dua Engelbertus Turot, Kasdim Maybrat Andri, Kapolres Maybrat Bernadus Okoka, serta sejumlah perwakilan SKPD terkait. (Mrk)

 

 

Masyarakat Minta Agar "ASN Maybrat Harus Berada Di Kantor"

Asisten II Setda Maybrat,Engelbertus Turot Memimpin Apel Di Kumurkek

MAYBRAT, (Maybrat News) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maybrat diminta untuk selalu berada di kantor guna melaksanakan tugas sebagaimana biasanya agar dapat melayani kebutuhan masyarakat secara baik dan meningkatkan pembangunan

Himbauan tersebut disampaikan Bupati Maybrat, Drs Bernad Sagrim, MM melalui Asisten II Engelbertus Turot, kepada pimpinan OPD saat memimpin apel di depan kantor bupati di Kumurkek, Maybrat, Papua Barat, Senin (7/9/20)

“Minggu lalu kita sudah rapat bersama Pak Bupati dan mengarahkan kita semua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di masing-masing dinas,” ujar  Turot.

Oleh karenanya, seluruh pimpinan OPD diharapkan arif membagi tugas dan tanggung jawab kepada stafnya secara merata tanpa harus memilih dari segi kekeluargaan atau kepentingan

“Kenapa kita selalu harus di kantor, kasihan banyak warga kita yang datang dari jauh,  mereka ini perlu memperoleh pelayanan yang baik dari ASN,  mereka yang datang ini semua adalah warga kita orang Maybrat,” sebut Turot. (Mrk)

 

 

 

Engel Turot "Pimpinan OPD Maybrat Harus Merancang Program Untuk Menghasilkan PAD"

Asisten II Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Maybrat, Drs.Bernard Sagrim melalui Asisten II Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot meminta kepada pimpinan OPD agar secara profesional dapat merancang program kerja guna menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maybrat. Mengingat potensi di Maybrat sangat banyak, namun pimpinan OPD belum menyusun program secara baik untuk menghasilkan PAD.

Engelbertus mengatakan, apabila PAD Maybrat semakin bertambah, maka pembangunan akan jauh lebih maju dan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Oleh karena itu, harus didukung dengan PAD sehingga semua yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

“Pak Bupati sudah perintahkan agar masing-masing pimpinan OPD bersama staf merancang program agar bagaimna PAD Maybrat bisa bertambah. Karena selama ini PAD Maybrat tidak ada,” kata Engelbertus Turot, Selasa (8/9/2020)

Lebih jauh dirinya mengatakan, mengingat APBD Maybrat sangat kecil, maka perlu dibantu dengan PAD yang sangat berpotensi di Kabupaten Maybrat sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal.

“Kalau kita hanya mengharapkan APBD, tentu tidak mencukupi untuk belanja daerah. Oleh karena itu, pimpinan OPD harus pandai untuk bagaimana bisa menghasilkan PAD. Sebenarnya sumber PAD sangat banyak hanya kita yang belum menggalinya,” tutup Turot. (Mrk)

 

DPRD Kabupaten Maybrat Menyelenggarakan "Sidang Paripurna LKPJ Bupati"

Suasana Sidang LKPJ Bupati Maybrat di Aula Kantor DPRD Maybrat

MAYBRAT, (Maybrat News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat menyelenggarakan rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Maybrat tahun anggaran 2019 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD dibuka oleh ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Solosa,SE, Kamis (10/9/2020)

Rapat paripurna digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga seluruh peserta diwajibkan menggunakan masker, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Maybrat terkait program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019.

Rapat LKPJ tersebut dihadiri seluruh anggota DPRD berjumlah 20 orang dan memenuhi forum persidangan sehingga rapat tersebut dinyatakan sah.

Ferdinando Solosa mengatakan, laporan LKPJ Bupati merupakan agenda rutinitas yang diselenggarakan setiap tahun. Meskipun dalam pembahasan terdapat sorotan, namun merupakan sebuah perbaikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, penganggaran hingga pada pelaksanaan di lapangan sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat

“Laporan LKPJ Bupati ini harus diselenggarakan karena ini berdasarkan undang-undang yang mana menjadi sebuah ujuran dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan,” terang Ferdinando Solosa

Sementara itu, Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim menjelaskan, LKPJ tersebut berpedoman pada peraruran pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Satu tahun. Dikatakannya, LKPJ ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, pelayanan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pelayanan umum yang merata dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan visi-misi Bupati dan wakil Bupati Maybrat.

“Tentunya semua pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada visi-misi serta program kerja pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan ini juga bukan pihak eksekutif berjalan sendiri, namun bekerja sama dengan pihak legislatif,” terang Bernard Sagrim.

Sidang LKPJ Bupati tersebut diakhiri dengan melakukan rapat dengar pendapat (hearing-red) antara pihak legislatif dan eksekutif berlangsung selama sejak hari Kamis 10 September sampai Jum’at 11 September 2020. (Mrk)

 

Pemda Maybrat Mencanangkan Gerakan Maybrat Menanam Pasca Covid-19

Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim,MM (Sepatu Kuning)

MAYBRAT, (Maybrat News) - Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat mencanangkan Gerakan Maybrat Menanam untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca covid-19.

Gerakan Maybrat menanam tersebut dicanangkan di Kampung Seneh Distrik Ayamaru Selatan oleh Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, Sabtu (12/9/20).

Dalam pencanangan tersebut, Bernard Sagrim berkomitmen agar masyarakat harus berkebun guna memulihkan perekonomian sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah pandemi covid-19. 

Oleh karena itu, Pemda menjamin terhadap penyerapan pasaran akan bekerja sama dengan PT.BNS dan perusahan lainnya agar hasil pertanian masyarakat dapat dipasarkan tepat sasaran.

Pencanangan tersebut ditandai dengan penanaman jagung karena merupakan target utama yang akan bekerja sama dengan PT.BNS

Gerakan Maybrat menanam tersebut berdasarkan Visi-Misi Bupati dan wakil Bupati Maybrat periode 2017-2022, yang telah bekerja sama dengan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dan telah ditandatangani oleh Bupati Maybrat dan Bupati Minahasa pada bidang pertanian dan peternakan guna meningkatkan kapasitas petani.

“Dari PT. BNS meminta petani harus menyiapkan jagung sebanyak 1000 ton lebih setiap bulan. Dan petani akan bersedia untuk memenuhi permintaan PT. BNS tersebut. 

Dan petani-petani ini akan dikawal oleh Dinas teknis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat,” terang Bernard Sagrim

Sementara itu, kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maybrat, Marthen Howay menjelaskan gerakan Maybrat menanam akan diprioritaskan tanaman jagung, talas imo Jepang dan kacang di lokasi yang merupakan tanah subur bagi ketiga tanaman unggulan lokal tersebut, mengingat telah dilakukan penelitian oleh Universitas Hasanudin

“Kebijakan yang dilakukan oleh pemda ini sangat menbantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Hal ini juga untuk memotivasi masyarakat sehingga rajin berkebun,” tutur Marthen Howay.

Pencanangan gerakan Maybrat menanam ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menstabilkan perputaran perekonomian guna mendukung pembangunan. (Mrk)

 

Michael R Kareth "Pengisian Jabatan DOB PBD Wajib Prioritaskan Orang Asli Papua"

                                                    Dr. Michael Rafael Kareth, S.Hut, M.Si Dr. Michael R Kareth, S.Hut,  M.Si., mantan Aktif...