Tapal Batas Kabupaten Maybrat Dan Teluk Bintuni Telah Menemukan Solusi

 

MAYBRAT, (Maybrat News) - Pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maybrat bersama Asisten I dan pansus DPRD tapal batas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI guna mencari solusi terkait tapal batas Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni membuahkan hasil yang sangat menyenagkan.

Sekda Maybrat Jhony Way mengatakan, tapal batas antara wilayah pemerintahan Teluk Bintuni dan Kabupaten Maybrat telah menemukan solusi sehingga masih menunggu peraturan Mendagri. Dirinya menambahkan bahwa sesuai pertemuan bersama Mendagri, draft telah disiapkan agar Bupati Maybrat bersama Bupati Teluk Bintuni menandatangani surat keputusan.

“Hasil pertemuan dengan Mendagri terkait tapal batas Maybrat dan Teluk Bintuni sudah beres. Bupati Maybrat dan Bupati Teluk Bintuni sudah sepakati. Tinggal menunggu waktu untuk keluarkan peraturan Mendagri saja. Dan puji Tuhan ini moment yang kami tunggu selama ini. Mudah-mudahan peraruran Mendagri dikeluarkan secepatnya,” terang Jhony Way, saat dihubungi via telepon celluler, Senin (5/4/2021).

Pertemuan yang dilakukan bersama Mendagri kurang lebih selama Tujuh kali pertemuan ini akhirnya menemukan hasil yang memuaskan untuk menyelesaikan tapal batas antara kedua wilayah pemerintahan ini.

Upaya untuk menemukan solusi tapal batas tersebut merupakan tugas yang diterima Jhony Way usai dilantik sebagai Sekda Maybrat beberapa bulan lalu. Oleh karena itu dirinya berjuang untuk menyelesaikan tapal batas tersebut dengan menemukan solusi yang tepat, (Mrk).

 

Bernard Sagrim "Kewenangan Otsus Sering Timbulkan Ketidakpastian di Daerah"

                              Bupati Kabupaten Maybrat, Dr. Bernard Sagrim, Drs. MM.,

MAYBRAT, (Maybrat News) – Bupati Kabupaten Maybrat, Dr. Bernard Sagrim, Drs. MM., menyinggung pemerintah pusat Indonesia dalam menjalankan kewenangan di tengah-tengah masyarakat menyangkut desentralisasi simetris dan asimetris (khusus) seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, DI Aceh, Papua dan Papua Barat

Misalnya, kewenangan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat memang sebagai pemicu percepatan pembangunan, seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA). Namun faktanya kewenangan otsus itu sering menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di daerah terutama kabupaten/kota di Tanah Papua.

“Akan tetapi dalam beberapa fakta misalnya kami di Maybrat atau kabupaten/kota di Papua umumnya kewenangan itu justru melahirkan persoalan di lapangan, menimbulkan keraguan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, terutama kewenangan asimetris (khusus) tadi, hampir tidak memberikan dukungan secara optimalisasi terhadap pengembangan SDA yang ada,” terang Sagrim dalam pemaparan Disertasi Doktornya dengan judul ‘Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maybrat’ di Kampus IPDN Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Bernard Sagrim, bila dana otsus dinaikkan jumlahnya seperti yang dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan Papua Barat karena UU Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, dengan alasan itu sudah berlaku sejak 2001. Yang diperpanjang hanya anggaran dua persen dari dana APBN.

“Jadi, seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ini harus distribusikan kewenangannya secara penuh, tak hanya berpusat di provinsi. Hal itu mengingat kearifan lokal yang masih kental sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada seperti tambang, batu-bara, dan lainnya berdampak langsung secara ekonomi bagi masyarakat,” ucap Sagrim.

Dengan adanya kewenangan full ke kabupaten kota di Papua, lanjut Sagrim, akan meningkatkan pendapatan asli daerah. “Kalau ini diberikan secara penuh melalui kewenangan atrubutif yang melahirkan kewenangan lain lagi di daerah, saya kira ini lebih bagus agar tidak ada ketergantungan lagi di daerah seperti subsidi dana-dana perimbangan dan lainnya yang menjadi hal yang digumuli setiap tahun,” ungkapnya. (Mrk)

 

 

Sekda Maybrat "Promosi Doktor Bernard Sagrim Tidak Menganggu Aktivitas Pemerintahan"

MAYBRAT, (Maybrat News) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maybrat Papua Barat, Jhony Way menegaskan bahwa ujian promosi Doktor Bupati Maybrat, Bernard Sagrim pada tanggal 30 Maret 2021 tidak mengganggu aktivitas pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Hal ini karena sebagian besar pejabat tetap berada di tempat untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan sebagaimana biasanya yang dikoordinir oleh Asisten II Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot.

Sementara Sekda bersama SPKD lainnya menjalankan tugas yakni melakukan rapat bersama Menteri Dalam Negeri terkait tapal batas antara wilayah pemerintahan Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Bintuni.

“Pejabat yang menghadiri ujian promosi Doktor Bernard Sagrim dalam hal ini Bupati Maybrat, hanya sebagian kecil saja. Dan kami yang lain bersama asisten I menjalankan tugas bertemu dengan Mendagri. Jadi kalau pihak dari mana saja seperti Ombudsman yang menilai bahwa aktivitas pemerintahan tidak terlaksana dengan baik itu salah,” tegas Jhony Way, Kamis (1/4/2021)

Jhony Way mengaku bahwa aktivitas pemerintahan sejak meninggalkan Maybrat pada tanggal 29 Maret untuk melaksanakan urusan pemerintahan, tetap terlaksana dengan baik. Dan penilaian dari berbagai pihak sebenarnya tidak memahami kondisi geofrafis di Kabupaten Maybrat.

“Karena saat itu Bupati sedang berhalangan, saya selaku Sekda pun menjalankan perjalanan dinas bersama beberapa pejabat lainnya di Manokwari dan Jakarta. Di Jakarta, kami jalankan tugas, bukan hanya datang menghadiri ujiannya pak Bupati. Wakil Bupati kebetulan belum ada, tapi aktivitas pemerintahan tetap terlaksana. Kami biar bagaimana pun tetap menjalankan tugas. Jadi jangan dinilai dari Satu segi saja tapi melihat dari berbagai segi,’ terangnya.

Bertepatan dengan ujian promosi Doktor Bupati Maybrat Bernard Sagrim dan pejabat lainnya berhalangan, sehingga menjadi sebuah bahan perdebatan publik dengan mempertanyakan aktivitas pemerintahan Kabupaten Maybrat.

“Kalau sama sekali pejabat tidak ada di kantor, oke lah kami salah. Tapi di situ ada sebagian pejabat yang ada di kantor termasuk Asisten II juga hadir di Kantor. Jadi apakah itu aktivitas pemerintahan tidak terlaksana,” tutupnya. (Mrk)

Tra Pake Lama "Kabupaten Maybrat Akan Peroleh Layanan 4G"

MAYBRAT, (Maybrat News) - Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun Tower Base Transceiver Station (BTS) 4G di seluruh desa yang belum terjangkau layanan telekomunikasi termasuk Kabupaten Maybrat Papua Barat untuk pemerataan akses jaringan telekomunikasi 4G.

Sebelum pembangunan BTS dikerjakan di Kabupaten Maybrat, namun perlu dilakukan survey lokasi oleh Tiga perusahan besar diantaranya, PT. Lindu Papua, PT. BKU dan PT. JTE.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Maybrat, Agustinus Nauw saat dihubungi melalui via telepon celuler menjelaskan bahwa sekitar akhir bulan April 2021 pembangunan BTS 4G akan dikerjakan di Tiga wilayah besar Maybrat diantaranya wilayah Aifat Raya dan Mare, wilayah Aitinyo dan wilayah Ayamaru yang ditanganin oleh ketiga perusahan tersebut.

“Tim survey sudah datang sari Kota Sorong ke Maybrat untuk melakukan survey lapangan. Nah setelah survey baru dilakukan pembangunan BTS 4G. Ini program dari Kementerian Kominfo agar layanan intetnet dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Maybrat,” jelas Agus Nauw, Rabu (31/3/2021)

Dirinya menambahkan, upaya percepatan koneksi internet ke seluruh pelosok tanah air dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur agar operator telekomunikasi dapat melayani masyarakat hingga ke pelosok.

Oleh karena itu, Agus Nauw meminta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Maybrat agar mendukung program tersebut sehingga pembangunan BTS dapat dikerjakan dengan aman dan nyaman.

“Tidak bisa kami dari dinas Kominfo yang sendiri bekerja tanpa dukungan dari semua pihak termasuk Masyarakat. Harus ada dukungan sehingga pembangunan dapat dikerjakan dengan baik sesuai terget yang diharapkan,” tutupnya. (Mrk)

 

Bernard Sagrim "Sang Maestro Maybrat Yang Raih Gelar Doktor Cumlaude"

MAYBRAT, (Maybrat News) - Setelah menempuh pendidikan selama dua tahun enam bulan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak Jakarta Selatan, Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim,MM menyelesaikan program doktoral dengan Indeks Nilai Komulatif 3,82. Atas prestasi tersebut sebagaimana dibacakan penguji (CoPromotor),Prof. Dr. Ngadisah,MA, Bernard Sagrim resmi menyandang gelar doktor bidang ilmu pemerintahan dan resmi tercatat sebagai mahasiswa ke 133 yang lulus dengan predikat cumlaude.

Dihadapan 10 dosen penguji, Dr., Drs. Bernard Sagrim,MM menyampaikan disertasinya yang berjudul Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

Dihadiri 10 dosen penguji pada ujian promosi Doktor diantaranya, Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo,MM, sebagai ketua sidang, Pof. Dr. Ngadisah,MA, Kaprodi Doktor Pascasarjana IPDN, Prof.Dr. Murtir Jeddawi,SH,.M.Si, Open Ahli, Dr. Sampara Lukman,MA, Co Promotor, Pror.Dr.H.M. Aries Djaenuri,MA, Openen Ahli, Prof. Dr. khasan Effendy,M.Pd, Promotor, Dr. Kusworo,M.Si, Oponen Ahli, Dr. Irwan Tahir,M.Si, Oponen Ahli, Dr. Dadang Suwanda,SE,MM,Mak,Ak,CA, Oponen Ahli dan Prof.Dr. Ngadisah,MA, Kaprodi Doktor Pascasarjana IPDN.

“Hari ini menjadi sebuah momentum yang terbaik bagi kami secara pribadi untuk bisa diuji dan berhasil menyelesaikan pendidikan yang ditandai dengan ujian promosi doktor di IPDN Jakarta. mudah-mudahan ilmu yang ada ini bukan menjadi sebuah simbol-simbol tapi mudah-mudahan menjadi motivasi dan spirit untuk melakukan kebijakan lebih baik lagi dalam rangka membangun Kabupaten Maybrat,” tutur Bernard Sagrim.

Dari fenomena tersebut, dalam disertasinya, Bernard Sagrim menunjukan bagaimana meningkatkan PAD Maybrat berdasarkan hasil penelitian dalam konteks otonomi khusus guna memberikan kewenangan kepada pemda untuk mengoptimalkan potensi yang ada sehingga peningkatan PAD terwujud.

“Banyak potensi untuk meningkatkan PAD seperti mengelola ekonomi, tata kelolah oemerintahan, urusan pelayanan dan kerja sama dengan pihak lain. Apalagi di Maybrat potensi alam sangat kaya,” terang Bernard.

Dalam ujian promosi Doktor, dihadiri Sekda, sejumlah Pimpinan OPD, Pimpinan dan anggota DPRD lingkup pemerintahan Kabupaten Maybrat dan keluarga untuk memberikan support kepada Bernard Sagrim dalam menjalani ujian promosi Doktor tersebut. (Mrk)

 

Hari Ini Drs. Bernard Sagrim, MM "Resmi Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan"

 

    (Bernard Sagrim Saat Ujian Promosi Doktor) Fotografer Mrk

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM, secara resmi melakukan ujian terbuka promosi gelar Doktor di kampus IPDN Cilandak Jakarta Selatan, serta resmi menerima gelar akademik terakhir dari perjalanan panjang pendidikan dari sejak SD, SMP, SMA, S-1, S-2 hinga S-3, pada hari ini tanggal 30 Maret 2021.

 Gelar akademik ini beliau peroleh dengan berhasil mepertankan disertasinya di depan dewan penguji dengan judul disertasi, "Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat".

Sagrim mengatakan, impiannya untuk mencapai gelar akademisi terakhir ini boleh terkabul karena atas berkat dan campur tangan Tuhan sehingga semua proses ini ia bisa melaluinya dengan mudah, walaupun posisinya yang pada saat ini sangat disibukan dengan jabatan sebagai kepala daerah di kabupa Maybrat dilalui dengan mudah. Meskipun mendapat tantangan untuk meraih gelar Doktor, namun dirinya tak pernah mundur namun tetap menghadapinya dengan penuh perjuangan.

“Namanya mengejar impian, ya tetap saya perjuangkan. Kan tidak ada yang susah, kalau selalu mengandalkan Tuhan. Dan mau jadi orang pintar, harus melalui dunia pendidikan,” tutur Sagrim, (30/3/2021). (Mrk)

Sekda Maybrat "Kepala Dinas dan Bendahara Jangan Sering Ketemu di Jalan-Jalan

MAYBRAT, (Maybrat News) - Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Maybrat, Jhoni Way akhir-akhir ini mulai keluarkan instruksi tegas kepada semua ASN baik itu pimpinan OPD maupun staf untuk tertib dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan terhadap masyarakat.

Penegasan Jhoni Way sejak menjabat sebagai Sekda sering disampaikan dalam apel rutin setiap hari Senin di halaman kantor Bupati Kabupaten Maybrat. Alhasil dari pemilik birokrasi di jajaran pemerintahan Maybrat tersebut, ASN mulai disiplin mengikuti apel rutin setiap hari Senin.

 

Dalam apel rutin Senin tanggal 22 Maret 2021, Jhoni Way menegaskan kepada setiap instansi agar pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan disimpan di kantor bukan dibawa ke rumah. Dirinya juga menekankan agar pimpinan OPD dan bendahara jangan sering ketemu di jalan untuk urusan dokumen negara tetapi harus dilakukan di kantor.

 

"Saya akan periksa ATK semua harus beli dan taruh di kantor. Jangan ATK beli lalu taruh di rumah ya. Kantor harus ada aktivitas. Jangan bendahara dengan kepala dinas ketemu di jalan. Itu tidak boleh ya," tegas Jhoni dalam arahannya saat apel rutin Senin (22/3/2021).

 

 Kinerja seperti itu, kata Jhoni harus mulai ditinggalkan. Harus menjaga harga diri orang Maybrat. "Kita Orang Maybrat itu harga diri harus selalu dikedepankan. Jangan bicara harga diri, bicara sembahyang juga kuat, tetapi kinerja tidak berjalan baik. Itu yang dibilang latihan lain, main lain," pungkasnya.

 

Semua tugas dan tanggungjawab, lanjut Jhoni, harus dikerjakan di Kantor, karena semua dokumen harus tersimpan rapih di kantor. "Apabila dokumen terbakar di kantor atau hilang di kantor tidak apa-apa. Asal jangan dokumen hilang di rumah dan terbakar di rumah, maka kalau diperiksa tidak cerita dan tidak ada istilah saling memaafkan," harapnya.

 

Oleh karena itu, dirinya kembali menegaskan agar semua instansi baik memperhatikan hal tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. (Mrk)