Michael R Kareth "Pengisian Jabatan DOB PBD Wajib Prioritaskan Orang Asli Papua"

                                                    Dr. Michael Rafael Kareth, S.Hut, M.Si

Dr. Michael R Kareth, S.Hut,  M.Si., mantan Aktifis dan Wartawan ini Menyapiakan agar Pj. Gubernur Papua Barat Daya (PBD) agar memprioritaskan orang asli Papua (OAP) dalam setiap kebijakan yang diberlakukan. Hal itu termasuk dalam pengisian jabatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini di sampaikannya, mengingat bahwa SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) asli Papua juga memiliki kualitas kepemimpinan dan manajerial yang baik untuk ditugaskan di setiap OPD. Selain itu, hal ini juga merupakan aspirasi masyarakat Papua dan sesuai dengan amanat UU pembentukan provinsi baru tersebut.

Menurutnya, Selain untuk mempercepat laju pembanguna, kesejahteraan dan pelayanan publik, kehadiran DOB juga untuk menjamin hak-hak dasar, harkat dan martabat OAP di atas tanahnya sendiri, melalui kebijakan-kebijakan afirmasi yang diamanatkan melalui UU Otsus,”tambahnya.

Lebih lanjut, Michael R Kareth juga menegaskan bahwa, Undang-undang pembentukan provinsi baik UU 14/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU 15/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, UU 16/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan UU 29/2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, telah secara jelas dan terperinci mengatur afirmasi bagi OAP, termasuk tentang proporsi formasi ASN 80 persen adalah OAP dan 20 persen non-OAP. tutp Michel. (YK)

 

 

Yanpiter Bosawer : PBD Ada karena Dukungan Kelompok Nusantara

 

 Wakil Sekertaris Tim Presidium Pemekaran Provinsi PBD, Yanpiter Bosawer,SH.

 

MAYBRAT, (Maybrat News) - Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendesak Pejabat Gubernur PBD segera menunjuk dan atau melantik para pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah provinsi PBD untuk  membantunya dalam efektifitas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Daya.  Penegasan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Tim Presidium Pemekaran Provinsi PBD, Yanpiter Bosawer. SH

Mengenai nama-nama yang akan dilantik, Yanpiter Bosawer menegaskan bahwa penempatan pejabat sepenuhnya adalah hak prerogatif Penjabat Gubernur, namun hendaknya tetap mempertimbangkan aspek proporsionalitas, profesionalitas dan obyesifitas berdasarkan ketentuan UU Otonomi Khusus dan ketentuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kita harus hargai bahwa provinsi ini hadir karena ada saudara-saudari kita Kelompok Nusantara seperti Harjito, Rahman, Gamar Malabar,  H. Laode Kolombu, bersama-sama dengan tim juga ikut berjuang sehingga provinsi ini bisa hadir,” tandasnya.

Mantan Ketua SMPT Uncen ini mengatakan, dengan banyaknya komponen masyarakat yang turut berkontribusi memperjuangkan hadirnya Provinsi PBD, maka sesama anak bangsa yang mendiami wilayah Sorong Raya harus saling menghargai satu sama lain. “Negara ini punya sistem dan sistem itu punya aturan.  Jadi kalau kita katakan bahwa kita dukung PJ Gubernur maka mari kita dukung kebijakan yang PJ lakukan, salah satu contoh dalam penempatan pejabat dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan antar waktu di Provinsi PBD ini,” tandasnya.

Karena itu, ia mengharapkan kepada semua pihak baik itu politisi, birokrasi, intelektual, para tokoh, diharapkan untuk sama-sama melegitimasi dan memberikan dukungan kepada PJ Gubernur dan PJ Sekda Papua Barat atas kebijakan yang dilakukan.   “Perjuangan panjang untuk menghadirkan Provinsi PBD ini tidak hanya kita sendiri tapi berkat dukungan dan kerja sama semua lapisan masyarakat termasuk saudara-saudara kita kelompok Nusantara yang ikut memberikan kontribusi besar, baik dukungan pembiayaan sampai dengan support sistem di tingkat daerah sampai dengan pusat di kementerian_lembaga. Perjuangan mereka harus dihargai, jadi kita harus obyektif, tidak boleh subyektif menilai sesuatu menurut pemahaman kita pribadi,” tegasnya.

“Penghargaan, penghormatan terhadap hak-hak kita orang asli Papua itu mutlak, number one, namun kita juga patut memberi pengakuan terhadap kesetaraan yang proporsinya tetap berpedoman pada UU Otonomi Khusus,” sambungnya.

Ditambahkannya, NKRI merupakan negara kesatuan yang mempunyai sistem dan sistem itu memberikan kewenangan kepada Pj Gubernur untuk menyusun dan atau memberikan mandat kepada siapa saja yang dipercayainya untuk membantunya dalam mengurus urusan pemerintahan provinsi baru ini. “Jadi kepada semua pihak diharapkan supaya jangan kita berpandangan subyektif yang sifatnya mengklaim hak orang. Lupakan perbedaan, kita membangun kekuatan yang baik sesuai motto Pak Gubernur bahwa Kita Kuat Karena Kita Bersatu,” pungkasnya. (ris)

 

Bupati Asmat ( Elisa Kambu) " MasiTerlalu Pagi Bicara Pemilu PBD"

MAYBRAT, (Maybrat News) - Setalah kurang lebih lima hari berada di tengah-tengah masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Asmat Provinsi Papua Selatan, Elisa Kambu, S.Sos menegaskan kedatangannya di tanah kelahirannya yakni Provinsi Papua Barat Daya (PBD) hanya untuk menghadiri beberapa kegiatan. “Kehadiran saya di Sorong ini pertama untuk menghadiri undangan dari Tim Rekonsolidasi orang Maybrat yang berlangsung sejak 3 Januari di Kambuaya. Kedua, saya sebagai Ketua Panitia Kongres Meja Bakti Anugrah Indonesia ke VI yang akan dilaksanakan  di Kota Sorong pada bulan Juli nanti, makanya saya memanfaatkan kegiatan ini untuk rapat dengan panitia,” jelasnya

Terkait dengan telah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, Elisa menyampaikan sebagai anak Papua Barat Daya kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah mendengar dan mengabulkan kerinduan orang Papua Barat Daya, mengingat perjuangan pemekaran PBD ini sudah berlangsung selama 20-an tahun.

Terkait dengan hal tersebut, di tanyakan apakah dirinya ‘pulang kampung’ untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan di wilayah Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan pesta rakyat Pemilihan Umum (Pemilu) masih lama sehingga belum saatnya hal tersebut dibicarakan atau masi terlalu pagi untuk membicarakan hal tersebut.

Kendati dirinya sebagai kaderisasi orang partai dari Partai PDI Perjuangan, maka dirinya selalu siap untuk menerima penugasan dari Ketua Umum PDIP, kemanapun dan dimanapun. Jika tidak mendapatkan penugasan, maka wajib menudukung orang yang ditugaskan. tegas orang nomor satu di kabupaten asmat tersebut. (Mrk)

"Pj. Bupati Maybrat Segera Pulangkan Pengungsi ke Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya"

Pj Bupati Maybrat memimpin rapat pemulangan pengungsi ke Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya

MAYBRAT, (Maybrat News) – Pj Bupati Maybrat, Dr. Bernhard E. Rodonuwu S.Sos, M.Si., memimpin rapat untuk membahas situasi dan kondisi Kabupaten Maybrat menjelang pemulangan pengungsi ke Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya.

Rapat dilaksanakan bersama Forkopimda, yang diikuti kurang lebih 30 orang, di Aula Kantor Bupati Maybrat, Selasa 03 Januari 2023.

Rapat dipandu Asisten II itu, juga membahas beberapa hal penting, di antaranya tanggung jawab distrik dan kampung agar konsisten dengan pekerjaan dan tupoksinya masing-masing dalam melayani masyarakat, berikut perbaikan jalan Distrik Aifat Selatan, Aifat Timur Raya dan Distrik Mare. Selanjutnya sinegritas pemerintah daerah bersama TNI/Polri.

“Kepala distrik dan kepala kampung seharusnya bertempat tinggal di distriknya dan kampungnya agar aktivitas pelayanan masyarakat dapat terpenuhi di wilayah distrikya masing-masing,” kata Bernhard.

Ia menerangkan, aktivitas masyarakat pengungsi di wilayah Distrik Aifat Selatan Kampung Sorry, Sabah, Tahsimara dan Faan Kahrio akan dipulangkan dalam waktu dekat.

“Untuk itu dibutuhkan kerja sama pemerintah dan stakeholder terkait agar pencapaian pemulangan masyarakat pengungsi dapat tercapai. Begitu juga seterusnya akan berlanjut ke Distrik Aifat Timur Raya kedepannya,” terang Bernhard.

Dalam kesempatan ini, anggota DPRD Kabupaten Maybrat, Sefnat Maomao menyatakan bahwa pihaknya sudah melaksanakan pertemuan berkali-kali.

“Kami meminta kepada kepala distrik dan kepala kampung wilayah terkait menetapkan komitmen agar masyarakat pengungsi dapat dipulangkan dan dapat beraktivitas di kampungnya masing-masing,” katanya.

Berikut ini hasil kesepakatan antara  kepala distrik, kepala kampung serta para tokoh masyarakat:

1. Pada prinsipnya masyarakat berkeinginan untuk pulang ke kampungnya masing-masing, khususnya untuk wilayah Kampung Sorry, Sabah, Kamundan dan Faan Kahrio.
2. Permintaan masyarakat agar pemerintah daerah membangun ruas jalan Kampung Sorry, spoting aspal sampai ke Kamundan. Berikut dari Kampung Faan Kahrio sampai ke Kampung Kamat harus segera dikerjakan.
3. Terkait pola pendistribusian logistik akan diberikan kepada yang akan bertanggung jawab sesuai dengan SK yang dikeluarkan.
4. Persoalan dimulainya kegiatan gereja dan kesehatan yang berada di wilayah Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya harus segera dilaksanakan.
5. Prioritas listrik penerangan dan jaringan telekomunikasi untuk masyarakat. (Mrk)

 

"Pj. Bupati Maybrat Bersama 253 Pengunsi Tiba Di Kisor"

                        Pj. Bupati Maybrat Berbicara Di Depan Ratusan Pengungsi Di Kisor

MAYBRAT, (Maybrat News) - Sebanyak 253 warga Kampung kisor yang mengungsi kini telah keembali ke kampung halamannya. Ratusan pengungsi itu merasa senang dan bahagia bisa kembali ke rumah mereka.

Penjabat Bupati Maybrat mengatakan, kami menjamin penuh keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kisor Raya. selasa, (8/11/2022).

"Pemerintah hadir di sini menjamin keamanan bagi bapak ibu semua," kata Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard R. Rondonuwu, S.Sos, M.Si.

Kami juga berharap agar dengan adanya kehadiran, TNI/Polri dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di kampung tersebut.

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan perlengkapan fasilitas rumah bagi para pengunsi dimana Kami sudah siapkan semua daun pintu dan jendela baru serta logistik bagi para pengungsi yang rumahnya sudah rusah parah. (Mrk)

 

 

"Pegawai di Pemda Maybrat Akan Kuliah Magister dan Doktor di Kampus Unsrat"

MAYBRAT, ( Maybrat News) - Pj. Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu bersama perwakilan dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) melakukan diskusi terkait kesiapan Pemda Maybrat dalam mendukung peningkatan kompetensi pegawai dengan melanjutkan pendidikan magister dan doktor bagi para pegawai Pemda Maybrat.

Perwakilan dari Universitas Sam Ratulangi yang hadir di antaranya, Willem Alfa Tumbuan dan Arrazi Hasan Jan. Mereka langsung bertatap muka dengan Pj Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu.

"Kita menerima perwakilan dari Universitas Sam Ratulangi, untuk melakukan diskusi mengenai kesiapan Pemda Maybrat dalam mendukung peningkatan kompetensi pegawai, melalui kerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi. Kerja sama itu dalam hal pendidikan lanjutan magister dan doktor bagi pegawai di Pemda Kabupaten Maybrat," ujarnya.

Ia melanjutkan, hal itu merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam pengembangan diri pegawai. Sehingga dengan terpenuhinya salah satu hak pegawai diharapkan akan meningkatkan kinerja yang baik bagi Pemda Maybrat. 

 

"Nantinya pegawai yang akan melanjutkan pendidikannya di Unsrat akan disesuaikan prodi dan jurusannya dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Maybrat," tutupnya. (Mrk)

 

 

   

"Pj. Bupati Maybrat Dorong Kepala Kampung Kembangkan Ekonomi Kreatif"

                Foto: Pj. Bupati Maybrat Bersama Seluruh Kepala Kampung Se-Aitinyo Raya

MAYBRAT, (Maybrat News) - Penjabat Bupati (Pj) Maybrat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, Sos, M.Si., menjadi pembicara Workshop Penjajakan Bisnis Mitra Usaha BUMKAM. Kegiatan ini berlangsung pada, Senin (31/110) dengan menghadirkan Pusat Konsultasi Pemda Maybrat bekerja sama dengan pemerintah kampung se-Kabupaten Maybrat.

Peserta yang hadir di antaranya para kepala-kepala kampung di Kabupaten Maybrat, turut hadir juga perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pj Bupati Maybrat mengungkapkan para kepala kampung merupakan ujung tombak pemerintahan. Selain itu kepala kampung juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

 

"Saya minta agar para kepala kampung memperhatikan dengan baik data. Karena saat ini akan digunakan sebagai pijakan dalam mengambil keputusan dalam pembangunan Kabupaten Maybrat," tegasnya.

Pj Bupati Maybrat melanjutkan, dana kampung yang seyogyanya disiapkan pemerintah haruslah digunakan tepat sasaran untuk pembangunan yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat.

 

Selanjutnya juga bupati menekankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik di mana pelayanan kepada masyarakat seyogyanya dilaksanakan di kantor."Kepada badan pengurus kampung agar dapat mengembangkan ekonomi kreatif pada masing-masing kampungnya dalam bentuk buah tangan, sehingga Maybrat memiliki oleh-oleh khas dari Kabupaten Maybrat yang dapat bersaing di tingkat lokal maupun nasional," tutupnya. (Mrk)