Peduli Olahraga, Bupati Tolikara Diganjar Penghargaan

JAYAPURA, (Maybrat News) - Kepedulian terhadapa olahraga di Kabupaten Tolikara, Bupati Usman Genongga Wanimbo diganjar penghargaan “Golden Award” oleh Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (SIWO) PWI Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI Pusat, Atal Depari kepada Bupati Usman Wanimbo di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (8/2/2019) malam, disaksikan sejumlah menteri dan pejabat tinggi Negara, di antaranya Menpora Imam Nahrawi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat negara lainnya.

Penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang terpilih karena berkontribusi di bidang olahraga. Golden Award Malam Anugerah SIWO PWI 2019 merupakan rangkaian acara utama peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini yang turut dihadiri Presiden RI Ir H. Joko Widodo. “Penghargaan ini saya dedikasikan kepada masyarakat dan atlet berprestasi di Kabupaten Tolikara. Termasuk segenap jajaran pelatih Persitoli Tolikara dan pengurus cabang olahraga lainnya yang begitu serius memajukan dunia olahraga di Tolikara,” kata Bupati Usman Wanimbo dalam sesi wawancara usai prosesi penyerahan penghargaan.

Bupati mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten Tolikara memberi perhatian khusus pada bidang olahraga. Hal itu tercermin dalam tim Galanita Tolikara yang dalam tiga tahun menjadi juara Nasional, bahkan beberapa pemain masuk dalam Timnas Galanitia Indonesia.

Selain itu, tim Persitoli Tolikara juga tahun kemarin lolos hingga babak 32 besar liga 3 Nasional. “bukan saja cabang olahraga sepak bola, kita akan perhatian cabang olahraga lainnya,” terangnya. Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tolikara juga secara konsisten menggelontorkan anggaran untuk pembangunan venue terbang layang.

Venue yang akan digunakan nanti pada saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020,  kini prosesn pembangunanya sudah rampung, dan sekarang sedang dilakukan  proses pengaspalan jalan ke lokasi venue PON tersebut. “Sejak beberapa tahun terkahir, kita konsen membangun sarana dan prasana olahraga di Kabupaten Tolikara, kita harapkan dengan adanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya dalam memajukan olahraga,” ucapnya

Bupati Wanimbo juga menyampaikan mengapresiasi dan berterimakasih kepada SIWO PWI Pusat dan Daerah telah mempercayakannya untuk menerima penghargaan ini, semoga ini menjadi motivasi kami untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Tolikara.

Sementara itu, Kabag Humas Pemda Tolikara Derwes Jikwa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman jurnalis yang tergabung dalam SIWO PWI Papua, yang sudah mengakomodir Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam menerima penghargaan Golden Award SIWO PWI. “penghargaan ini tidak semata menjadi simbol seremoni, tetapi menjadi sebuah pendorong untuk pemda Tolikara lebih pro aktif memberikan forsi yang cukup dalam pembinaan dan kemajuan olagraga di Tolikara,” ungkapnya.

Dikatakannya, selama ini Tolikara sudah punya prestasi di tingkat Nasional lewat sepak bola putri yang dalam tiga tahun terakhir menjadi juara Nasional. Dan Tolikara menjadi tolak ukur dalam pembentukan tim sepak bola putri dalam menghadapi PON XX Papua 2020. Tutupnya (wd. Kontrobitur Maybrat Ndews)

Jurnalis        : WD

Fotografer    : WD

Editor           :Mrk

KPK Tetapkan Mantan Plt Kadis PU Pegaf Sebagai Tersangka

''Gedung KPK di Jakarta''

Jakarta (Maybrat News) – Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), menetapkan Mantan Plt Kepala Dinas PU Pegunungan Arfak, Natan Pasomba (NP) dan Anggota DPR Farksi PAN pengurusan dana perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat.

KPK menemukan bukti permulaan cukup dan meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/2) melalui rilis Detik news.com 

 

Dua tersangka ditetapkan KPK sebagai tersangka yaitu Sukiman sebagai anggota DPR tahun 2014-2019 dan Natan Pasomba sebagai Pelaksana Tugas dan Pejabat Kepala Dinas PU Kabupaten Pegaf. Natan diduga memberikan Rp 4,41 miliar pada Sukiman, tapi KPK menyebut Sukiman menerima Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu.

NP (Natan Pasomba) diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak," sebut Saut Sukiman dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Natan dijerat melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Perkara ini merupakan pengembangan yang dilakukan KPK terhadap perkara sebelumnya melalui operasi tangkap tangan (OTT). Dalam perkara sebelumnya itu, KPK menjerat Amin Santono, Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo, dan Ahmad Ghiast.

 Jurnalis  : Mrk
Ediotor    : Mrk

Info Penerimaan CPNS Masih “KJ”

 Hermanus Rumawaropen, SH, MH

Sorong (Maybrat News) - Rencana penerimaan CPNS di Kabupaten Sorong  masih “KJ” alias Kurang Jelas sampai saat ini, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sorong, Hermanus Rumawaropen, SH, MH, di hadapan ratusan pencari kerja (Pencaker) yang mendatangi kantor (BKD) Kabupaten Sorong (6/2/2019).

Dikatanya terkait penerimaan CPNS telah dilakukan pertemuan pada tanggal  23 Januari 2019 di Batam untuk seluruh Indonesia dan 1 Februari pertemuan antara Pemerintah ProvinsiPapua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat mengenai penerimaan CPNS berbasisi offline yang masih belum memiliki aturan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara (KemenPAN-RB). Gubernur Papua dan Papua Barat Baru tanda tangan surat agar mekanisme Offline itu harus di atur dalam peraturan KemenPAN-RB jelasnya.

Mengenai penerimaan CPNS sistim Offline di Papua dan Papua Barat, Rumwaropen masih menunggu petunjuk dari KemenPAN-RB, karena sampai saat saya bicara ini belum ada aturan mengenai penerimaan CPNS dengan system Offline tersebut. Di hadapan ratusan para pencaker yang memadati halaman kantor BKD Kabupaten Sorong, Rumwaropen menyampaikan bahwa hasilnya nanti akan di ketahui di bulan Maret. 

Di tanya mengenai jadwal penerimaan formasi tahun 2019, menurutnya akan di ketahui setelah bulan Juni tahun 2019. tutup beliau. 

Jurnalsi           : Mrk

Foto Grafer    : Mrk

Editor             : Mrk

Papua Barat "Pendaftaran CPNS Dengan Sistem Online Lokal"

Sekda Provinsi Papua Barat. Drs. Nathaniel D Mandacan, M.Si,

Manokwari (Maybrat News) - Sekda Provinsi Papua Barat, Drs. Nathaniel D Mandacan, M.Si, mengatakan bahwa penerimaan atau tes CPNS formasi 2018 di bulan Mareth tahun 2019 akan di lakukan dengan tes online lokal. dia menjelaskan online lokal hanya dapat di akses oleh pencari kerja yang berasal dari daerah tersebut., seperti Papua Barat, pelamar yang berdsomisili di Kabupaten Manokwari tidak bisa pergi tes di Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegaf atau kabupaten mana saja di lingkup Provinsi Papua Barat.

Online lokal itu maksudnya, orang lain dari luar Papua Barat tidak bisa melamar karena mereka akan mengisi Nomor Induk Kependudukan. misalnya pencari kerja dari Manokwari tidak bisa mendaftar di Pegaf karena pakai NIK, jelas Sekda Papua Barat (Drs. Nathaniel D Mandacan, M.Si). ada beberapa hal yang perlu di siapkan dalam tes CNPS dengan program online lokal ini, seperti operator, Fasilitas dan lain-lain. 

Kata Sekda tak hanya pendaftaran yang secara online tetapi tes juga secara online, jadi saya minta kepada para pencaker untuk memahami perkembangan teknologi. zaman sekarang seseorang tak akan terlepas dari teknologi, SMP dan SMA/SMU saja ujian pake teknologi atau ujian secara online, jadi pencari kerja juga harus bisa, kecuali lulusan tahun 90-an. selain itu beliau juga menjelaskan bahwa Pemprov Papua Barat dan Pemprof Papua sepakat untuk mengutamakan Putra/Putri asli papua dengan presntase 80-20 artinya 80% Papua, 20% untuk umum.

Kalau untuk yang non Papua tetapi lahir di sini harus di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk  (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tutup beliau.

 (Bambang. Kontributor Maybrat News untuk Manokwari)

Jurnalis           : Bambang

Foto Grafer     : Bambang

Editor              : Mrk

Penerimaan CPNS Di Undurkan Bulan Maret 2019

Sekda Provinsi Papua Barat, Drs. Nathaniel D Mandacan, M.Si

Manokwari (Maybrat News) - Jadwal pendaftaran seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) formasi tahun 2018 yang rencananya di buka tanggal 11-18 Februari 2019 sesuai hasil kesepakatan rapat koordinasi Sekda dan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Papua Barat bersama para Sekda dan Kepala BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat batal di laksanakan.

Pembatalan di putuskan setelah di gelar pertemuan antara Pemprof Papua Barat dan Pemprof Papua yang masing-masing di wakili oleh Sekda dan Kepala BKD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs. Nathaniel D Mandacan, M.Si mengatakan, berdasarkan kesepakatan rapat dengan Pemprof Papua, pendaftaran seleksi CPNS formasi 2018 akan di buka di bulan Maret 2019. Pemprof Papua Barat dan Pemprof Papua masih akan bernegosiasi lagi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB.  Nanti ada keputusan bersama antara Gubernur Papua Barat dan Gubernur Papua untuk menindak lanjuti hasil pertemuan kemarin di jayapura. 

Pendaftaran CPNS Dengan Sistem Online Lokal

Sekda Provinsi Papua Barat, Drs. Nathaniel D Mandacan, M.Si, juga mengatakan bahwa penerimaan atau tes CPNS formasi 2018 di bulan Mareth tahun 2019 akan di lakukan dengan tes online lokal. dia menjelaskan online lokal hanya dapat di akses oleh pencari kerja yang berasal dari daerah tersebut., seperti Papua Barat, pelamar yang berdsomisili di Kabupaten Manokwari tidak bisa pergi tes di Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegaf atau kabupaten mana saja di lingkup Provinsi Papua Barat.

Online lokal itu maksudnya, orang lain dari luar Papua Barat tidak bisa melamar karena mereka akan mengisi Nomor Induk Kependudukan. misalnya pencari kerja dari Manokwari tidak bisa mendaftar di Pegaf karena pakai NIK, jelas Sekda Papua Barat (Drs. Nathaniel D Mandacan, M.Si). ada beberapa hal yang perlu di siapkan dalam tes CNPS dengan program online lokal ini, seperti operator, Fasilitas dan lain-lain. 

Kata Sekda tak hanya pendaftaran yang secara online tetapi tes juga secara online, jadi saya minta kepada para pencaker untuk memahami perkembangan teknologi. zaman sekarang seseorang tak akan terlepas dari teknologi, SMP dan SMA/SMU saja ujian pake teknologi atau ujian secara online, jadi pencari kerja juga harus bisa, kecuali lulusan tahun 90-an. selain itu beliau juga menjelaskan bahwa Pemprov Papua Barat dan Pemprof Papua sepakat untuk mengutamakan Putra/Putri asli papua dengan presntase 80-20 artinya 80% Papua, 20% untuk umum.

Kalau untuk yang non Papua tetapi lahir di sini harus di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk  (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tutup beliau.

 (Bambang. Kontributor Maybrat News untuk Manokwari)

Jurnalis           : Bambang

Foto Grafer     : Bambang

Editor              : Mrk

 

Papua Barat, Provinsi Pertama di Indonesia Terapkan SP2D Online

Foto bersama usai penandatanganan MoU Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan pemda di Kantor BPKP, Jakarta. (Foto Dok BNI)

Manokwari (Maybrat News) – Papua Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang akan menerapkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online. SP2D Online adalah suatu layanan yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan pemerintah daerah (pemda) dengan sistem di BNI.

Menurut Pemimpin BNI Cabang Manokwari, Maruli Ricardo Pardede, sebelumnya, BNI telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pemda dengan menerapkan sistem SP2D Online. “Kerjasama ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan pemda di Kantor BPKP, Jakarta, Senin, 4 Februari 2019,” jelas Maruli dalam siaran persnya, Selasa, 5 Februari 2019. Nota kesepahaman ini, kata Maruli, diteken Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati. 

“Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Abia Ullu. Kehadiran pimpinan Pemda Papua Barat ini dikarenakan implementasi konsep SP2D Online ini pertama kali akan diterapkan BNI di Provinsi Papua Barat,” jelasnya. Maruli juga menjelaskan, SP2D Online menawarkan solusi berupa cash management system. Dengan sistem ini, data keuangan pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD. “SP2D Online bagian dari ekosistem BNI Smart City, memberikan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga,” jelasnya. 

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati mengatakan, sistem SP2D Online dapat dimanfaatkan khusus oleh pemda yang telah menjalankan RKUD di BNI serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dikembangkan oleh BPKP. BNI dipilih dalam pengembangan system SP2D Online karena perseroan dinilai sukses dalam penerapan layanan perbankan berbasis digital untuk mendukung pemerintah daerah dalam penerapan konsep Smart City di berbagai daerah.

“BNI siap mendukung pemda dengan memberikan kemudahan layanan dan solusi transaksi non tunai (cashless)dengan jaringan dan channel BNI yang luas, sekaligus mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi,” kata wanita yang akrab disapa Susi ini dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, penerapan Sistem SP2D Online akan memberikan lebih banyak manfaat bagi pemda, antara lain data keuangan terintegrasi dengan perbankan, data rekonsiliasi bank menjadi real time, data BKU (Buku Kas Umum) Pemda tidak perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu. 

Dengan sistem ini juga, kata Sulistyowati, memungkinkan berkurangnya risiko pengembalian berkas SP2D akibat adanya kesalahan nomor rekening atau nama rekening. “Selain itu, dengan SP2D online, pemda dapat meningkatkan layanan pada pihak ketiga atau vendor Pemda. Penataan data juga akan memungkinkan informasi dan data keuangan yang lebih akurat dalam penyusunan laporan keuangan,” terangnya. Bambang (Kontributor)

HUT PI ke 164 Tahun, Menjadi Moment Krukunan Umat Beragama di Tanah Papua

Para pejabat yang menghadiri perayaan HUT PI ke 164 di Pulau Mansinam

Manokwari (Maybrat News) - Wacana Tolenransi antar umaat beragama menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga setiap umat beragama diharapkan memberikan pencerahan pada umatnya agar memperhatikan Toleransi antar umaat beragama.

Terkait Toleransi, Sekretaris Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pdt. Daniel Kaigere menuturkan kehidupan bertoleransi di Tanah Papua, diwujudnyatakan di dalam GKI cukup maju  karena menurutnya, GKI sendiri terdiri dari keberagaman etnis, dan suku.

"Keanggotaan GKI terdiri dari berbagai macam etnis dan suku. Dimana, ditanah Papau sendiri terdiri dari berbagai macam suku, terus ditambah dengan saudara-saudara kita dari luar terdiri dari berbagai macam etnis, hal ini membuat sebenarnya toleransi di dalam GKI itu sesuatu nilai yang sangat kuat".

Kadang dalam banyak hal kita berharap untuk warga dari berbagai denominasi lain agar ikut memahami kita, tetapi terkadang mereka tidak seperti kita yang terdiri dari berbagai macam etnis, mungkin aspek itu juga melemahkan, tetapi kita harus tetap hidup dalam toleransi ini sebab Tuhan sendiri inginkan bahwa kita harus hidup dalam persatuan". Ucapnya.

Hal Senada, dilontarkan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakatoni mengatakan,  melalui HUT PI ke 164 Tahun menjadi momentum menjaga kerukunan Umaat Beraga. "Momentum HUT PI 164 tahun di Tanah Papua di tahun 2019 ini, diharapkan sebagai momentum dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan juga memperkuat kehidupan beragama, kata Lakotani usai menghadiri HUT Pekabaran Injil ke 164 Tahun di Pulau Mansinam, Selasa, (5/2/2019). 

Dirinya berpesan agar Nilai-nilai atau ajaran dari pada injil, sebagaimana Firman Tuhan sudah disampaikan begitu gamblang oleh pendeta agar bisa diwujudnyatakan dalam kehidupan keseharian kita.

Spirit injil itu benar-benar mendorong semua stekholder di tanah Papua, secara khusus di Papua Barat ini agar supaya bekerja lebih giat, menghilangkanhal diperintahkan injil untuk disingkirkan, mari kita singkirkan bersama, agar upaya kita untuk mencerdasakan,  mensejahterakan Rakyat itu bisa mudah diwujudkan, ungkapnya. (Kontributor)

Jurnalis           : Bambang

 Foto Grafer   : Bambang

Editor             : Mrk