Bupati Kabupaten Maybrat Buka Kegiatan Sosialisasi E-LHKPN

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM. Dengan resmi membuka kegiatan E-LHKPN

SORONG, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM. Dengan resmi membuka kegiatan E-LHKPN dari KPK. Dalam Sambutanya Sagrim mengaku sangat terbantu atas kehadiran Tim Sosialisasi Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan sistem elektronik (e-LHKPN). di mana menurutnya sosialisasi e-LHKPN yang ditujukan bagi para pejabat di jajaran eksekutif dan legislatif, merupakan tindak lanjut dari program pencegahan korupsi melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara yang disampaikan kepada KPK. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggara negara dalam mentaati azas-azas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta membangun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.

“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis. Kehadiran tim KPK kita harapkan memberikan pencerahan bagi kami di jajaran eksekutif,” ujar Bupati tadi siang saat membuka Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan sistem elektronik (e-LHKPN) di Vega Hotel Sorong, Senin (Senin 11 Februari 2019).

Para Pimpinan SKPD/OPD Kabupaten Maybrta

Sagrim juga mengatakan bahwa, rata-rata kita punya pejabat baik eksekutif maupun Legislatif di Kabupaten Maybrat ini hampir semua Orang Asli Papua (OAP). oleh karena itu kesulitan yang kami hadapi adalah tidak semua pejabat ini memahami Information Technology (IT), misalnya untuk menggunakan laptop saja belum tentu semua bisa, kemudian memahami ruang lingkup LHKPN itu seperti apa, target dari itu apa dan juga subtansinya itu apa. nah inikan butuh penjelasan sebelum mereka masuk pada proses pengisian atau input data pada program tersebut. dengan demikian workhshop ini dapat memberikan pemahaman dasar kepada semua pejabat di lingkup pemerintahan Maybrat baik eksekutif maupun legislatif, sehingga nantinya puncak dari kegiatan workshosop  LHKPN yang akan di lakukan pada hari Kamis Tanggal 14 Februari nati dapat di ikuti dengan baik sehingga nantinya semua harta kekayaan dari pejabat yang ada di Kabupaten Maybrat ini bisa terpantau oleh KPK serta juga ada di data base kita di KPK.

Bupati, Ketua DPRD dan Kepala BKD Kabupaten Maybrat

 Selain itu bupati Fenomenal ini, Drs. Bernard Sagrim,MM. juga menekankan bahwa, yang namanya pejabat eksekutif inikan bukan sekali menjabat tetapi bisa saja kedepan di promosi lagi ke jabatan yang lebih tinggi, dan juga anggota DPR (legislatif) yang ada ini juga, mungkin bisa pindah ke status yang lebih tinggi yaitu ke provinsi atau juga bisa 10 tahun lagi menuju ke DPR RI, inikan data base suda ada jadi lebih praktis lagi bagi mereka (KPK). Apalagi ada penegasan dari KPK bahwa sekalipun pejabat itu sudah di tetapkan untuk di lantik tapi kalau belum menginput data LHKPN nya ke KPK ya dengan sendirinya yang bersangkutan belum bisa di lantik.

Dalam pantauan Maybrat News, Sosialisasi dan pendampingan E-LHKPN ini  diikuti oleh seluruh penyelenggara negara di kabupatn Maybrat terdiri dari Bupati, Pejabat eselon, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maybrat. Tim dari KPK atau yang di wakili berjumlah satu orang yang melakukan sosialisasi / pendampingan E-LHKPN.

Ditanya Mengenai Nota Dinas Maupun SK Bupati mengenai pejabat Daerah dalam melakukan pelaporan E-LHKPN...?

Sagrim menuturkan bahwa, mau nota dinas atau disposisi, ya namanya juga otoritas yang sudah di berikan oleh  Bupati atau Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, jadi yang namanya sebagian kewenangan di bidang keungan atau kepegawaian yang telah di serahkan kepada pejabat itu ya di laksanakan, dia harus membuat E-LHKPN, mengapa karena yang namanya kita mengelola jabatan ini kan terkait dengan masalah keuangan negara dan keuangan daerah jadi sangat berisiko, apakah yang pegang nota dinas itu tidak memiliki spesimen di Bank atau tidak tanda tangan spesimen di Bank jadi uang tidak keluar, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada urusan yang namanya nota dinas, disposis atau mendapat legitimasi dari kepla daerah, itu sudah sah karena secara otomatis sudah ada pelimpahan kewenangan yang ia kerjakan di bidangnya, jadi mau tidak mau ya harus ia laksanakan dan bertaggung jawab seta tidak ada alasan. tndas Bupati Kabupaten Maybrat.

Jurnalis           : Mrk

Fotografer      : Mrk

Editor             : Mrk

Tes CPNS Maybrat "Di Buka Setelah PEMILU Usai"

Kepala BKD Kabupaten Maybrat, Drs. Yakob M Kareth, M.Si

SORONG, (Maybrat News) - Terkait  rencana pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Maybrat akan di lakukan setelah Pemilihan Umum (PEMILU), kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Maybrat, Drs. Yakob M Kareth, M.Si, di Vega Hotel paska kegiatan Workshop "Pengisian-E- Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Bersama KPK-RI untuk Seluruh Pejabat Eselon II, Pimpinana dan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat"  (Senin, 11 Februari 2019).

Kata Yakob, penerimaan CPNS ini sebenarnya harus dilaksanakan di tahun 2018 tetapi selalu tertunda terus, dimana faktor penundaan ini di akibatkan oleh ulah kita orang Papua sendiri. diantaranya kepentingan politik dimana kepentingan-kepentingan yang lain ikut tergabung didalamnya sehingga dengan terpaksa formasi itu di tunda. menurut Yakob sebenarnya kita harus pararel dengan daerah-daerah lain di indonesia. mau bicara Online dan Offline menurut beliau sama saja karena hasil perekrutan dan hasil dari server akan di bawa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Jakarta untuk dibuka dan dilihat hasilnya itu tutur beliau, hanya karena Offline ini belum di sosialisasikan sehingga setiap orang akan beranggapan begini dan begitu. beliau juga mengatakan bahwa dulunya menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dimana lembaga yang menyusun soal, lembar jawan dan lain-lain sudah di bubarkan. jadi kalau mau Offline lagi berarti harus bentuk lembaga ini lagi dimana perguruan tinggi harus di libatkan lagi untuk menyusun soal, kunci jawaban, tim pemeriksan dan lain sebagainya. dengan menunggu peraturan KemenPAN-RB.

  Ditanya mengenai persyaratan tes CPNS, beliau mengungkapkan bahwa persyaratan yang di butuhkan adalah,

 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Kartu Keluarga (KK)

3. Ijazah (dari pendidikan dasar s/d perguruan tinggi dan

4. Transkip Nilai

Ini saja yang di butuhkan, nanti setelah tembus baru lengkapi berkas yang lain, karena menurut beliau kalau di suruh urus semua persyaratan tapi toh kalau tidak tembus atau lolos kan kasian juga si pencaker.

Dengan 4 persyaratan dasar ini akan menunjukan bahwa si pencaker ini adalah Orang Asli Papua (OAP) yang sekaligus mengkafer perengkingan 80-20. Dimana 80 untuk Orang Asli Papua (Kategoti Satu), dan 20 untuk orang non Papua  (yang merupakan kategori dua) di mana akan dilihat dari garis patrilineal yaitu garis keturunan Ayah (Bapak) yang Papua. Kemudian utnuk keturunan Ibu (Mama) Papua masuk dalam kategori tiga dan yang masuk dalam kategori Empat yaitu yang Bapa dan Mamanya mrupakan pekerja sebgai Guru Injil atau sudah mengabdi lebih dari 30 Tahun ke atas.

Ditanya Mengapa Proses Penerimaan Harus Diadakan Di Kabupaten Sorong?

Yakob mengatakan, kalau mau penerimaan di Maybrat ya harus ada penambahan Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. (tambah beliau, karena ini bukan dari saya untuk menyarankan ini tetapi di sarnakan dari Badan Kepegawaian Nasioanl).

Mantan Kepala Badan Keuangan ini juga mengatakan bahwa kita jangan lupa bahwa sejak adanya moratorium yang di keluarkan ini juga berdampak pada para Pencaker, dimana setiap tahun pasti ada Sekolah Tinggi maupun Universitas yang mengeluarkan sejumlah Pencaker atau para sarja dan sarjanawati. nah oleh sebab itu untuk mengkafer Offline ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) artinya bahwa ketika seleksi CPNS di lakukan dan ada yang tidak lolos jadi CPNS maka, yang rata-rata umurnya 35 tahun keatas itu akan masuk dalam PPPK yang tidak langsung di rekrut tetapi melalui mekanisme seleksi yang sudah di tetapkan lagi. seperti kami di maybrat untuk tahap pertama kami di Maybrat cuma dua orang saja. ditanya apakah orang papua beliau menjawab saya sendiri juga belum lihat hasilnya apakah orang Maybrat atau bukan. dan juga hasil ini di keluarkan berdasarkan databes yang sudah ada tidak bisa lagi kita mabil yang dari luar tutup Beliau.

Jurnalis            : Mrk

Fotografer       : Mrk

Editor              : Mrk

   

Pendaftaran Pegawai Honorer PPPK Dibuka Sore Ini, Simak Syaratnya

Jakarta (Maybrat-News)-Pemerintah membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK tahap I mulai sore hari ini, Senin, 11 Februari 2019 pukul 16.00 WIB. Pendaftaran akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara via laman sscasn.bkn.go.id.

Simak: Kemenpan RB Buka Pendaftaran Pegawai Honorer PPPK Mulai Besok

“Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer KementerianPendidikan dan Kebudayaan,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulis di situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 7 Februari 2019. Rekrutmen itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan terhadap ASN yang mendesak.

Penerimaan PPPK tahap pertama ini, ujar Ridwan, meliputi tenaga harian lepas penyuluh, dosen perguruan tinggi negeri baru, serta eks tenaga kerja honorer kategori II untuk jabatan guru, termasuk guru Kementerian Agama; tenaga kesehatan, serta penyuluh pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013. Para pelamar mesti memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya berusia maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah, pelamar mesti mengantongi ijazah minimal S1 dan masih aktif mengajar hingga saat ini. Adapun untuk tenaga kesehatan kualifikasi pendidikannya minimal D3 di bidang kesehatan dan memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku. "Kecuali untuk epidemiolog, entomolog, administrator kesehatan, dan pranata laboratorium kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D3 atau S1 kimia atau biologi," kata Ridwan. Adapun syarat mendaftar sebagai penyuluh pertanian adalah berpendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan bidang pertanian atau Sekolah Menengah Atas plus sertifikasi di bidang pertanian.

Ridwan menegaskan bahwa masa hubungan kerja PPPK paling singkat satu tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. “Masalah perolehan gaji untuk PPPK pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN, dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD, serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia. Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN. 

Mrk. (di Kutip dari https://bisnis.tempo.co)

OPINI PUBLIK "Pemasangan Logo Pemda Mobil Dinas" Banyak kendaraan dinas yang dipakai bukan untuk kegiatan dinas.

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, maka muncullah tajuk diatas, opini tersebut muncul ketika banyak masyarakat yang bercerita tentang hal ini. demikian juga di tegaskan oleh Aktifis Senior yang kini wartawan The Star Bangkok (Thailand) Andreas Harsono. 

Menurutnya untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan kendaraan dinas, maka harus ada terobosan baru dari setiap kepala daerha untuk membuat kebijakan baru terkait penggunaan mobil dinas. Kebijakan itu dijalankan dengan cara memasang logo kabupaten serta stiker bertuliskan 'Kendaraan Ini Dibeli Dari Hasil Pajak Rakyat'. Tujuan kebijakan ini di buat agar Kendaraan Dinas (KD) yang di miliki oleh para pejabat tidak di gunakan di luar jam dinas atau di gunakan untuk pergi ke tampat-tempat hiburan malam atau mabuk-mabukan.

 

Andreas menuturkan bahwa betapa eloknya apabila semua mobil dinas di seluruh Indonesia dipasangi logo Pemda dan tulisan " MOBIL INI DIBELI DARI HASIL PAJAK RAKYAT".  Biasanya mobil dinas pemerintah atau pejabat ditandai dengan pelat warna merah. Kadang ada yang curang, ketika pelat diganti dengan warna hitam saat mobil digunakan untuk kepentingan pribadi.
 

Kata  Andres, apabila mobil diberi label khusus atau ada logo dan tulisan dinas atau bagian di bodi mobil dan Di bawahnya dilaberii tulisan 'MOBIL INI DIBELI DARI HASIL PAJAK RAKYAT'. ma

ka secata langsung mobil tersebut pasti menjadi sorotan dan diawasi banyak orang. Dimana semua ini "Untuk transparansi, efisiensi, dan meminimalisir kesalahan penggunaan,"(Mrk)

Gubernur Papua Terima Penghargaan Golden Award Siwo PWI 2019

SURABAYA, (Maybrat News) - Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, menerima penghargaan “Golden Award” SIWO PWI, dalam kategori Peduli Olahraga. Penghargaan Golden Award diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mewakili Gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 Februari 2019 malam.

Golden Award SIWO PWI diberikan dalam rangkaian Hari Pers Nasional yang puncaknya akan digelar di Grand City Surabaya, Sabtu, 9 Februari 2019. Selain Gubernur Lukas Enembe, sejumlah tokoh peduli olahraga juga memperoleh penghargaan Golden Award dalam kategori berbeda. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sekda Papua Hery Dosinaen kepada wartawan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Siwo PWI, yang sudah memberikan penghargaan kepada Gubernur Papua atas kepeduliannya terhadap olahraga di bumi cenderawasih. Menurut Sekda, Siwo PWI juga talah mengetuk hati para penyelenggara pemerintah dan seluruh masyarakat Papua untuk peduli terhadap kemajuan olahraga di tanah Papua.

"Olahraga menyatukan bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujarnya. Kepedulian gubernur terhadap olahraga, kata Sekda, Gubernur telah berjuang untuk Papua menjadi tuan rumah PON XX tahun  2020. Perjuangan itu dimulai sejak tahun 2014, dengan melakukan road shouw ke 34 Provinsi se Indonesia untuk mencari dukungan. Tidak hanya menguras pikiran dan tenaga, tetapi juga membutukan biaya yang sangat besar.

Tetapi hal itu tidak menjadi hambatan dan tantangan untuk mewujudkan Papua menjadi tuan rumah PON 2020. Dan Papua menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaran PON di luar wilayah pulau Jawa. Mudah-mudahan dengan PON XX tahun 2020, Papua lebih bisa dan percaya, dari ufuk yang paling timur, kami siap untuk melaksanakan PON dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara Ketua SIWO PWI Pusat AAGWA Ariwangsa mengatakan, acara Golden Awards tahun ini sangat istimewa karena momentumnya disemangati sukses Indonesia, sebagai tuan rumah dan pencapaian prestasi atlet Asian Games dan Asian Para Games 2018. Khusus untuk pencapaian prestasi, Indonesia menembus posisi empat besar Asian Games 2018 dengan raihan 31 medali emas, serta berada pada posisi lima besar Asian Para Games dengan torehan 37 medali emas.

"Dan momentum menjadi tuan rumah Asian Games ini belum tentu akan terulang kembali hingga 50 tahun ke depan," kata Ariwangsa. Diketahui, penetapan Papua menjadi tuan rumah berdasarkan Surat  Keputusan Menpora Nomor 0110 tahun 2014 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 2 April 2014 oleh Menpora Roy Suryo.

Terpilihnya Papua berdasarkan pertimbangan rapat anggota KONI. Dimana, provinsi Papua memperoleh suara terbanyak dengan 66 suara. Sedangkan dua provinsi lainnya yang ikut proses bidding, Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam, masing-masing memperoleh 46 suara. (wd)

Jurnalsi              : wd

Fotografer         : wd

Editor                : mrk

Bupati Ricky Ham Pagawak Raih Golden Awards 2019

SURABAYA, (Maybrat News)- Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH, M.Si menjadi salah satu dari dua puluh lima bupati se Indonesia yang menerima penghargaan Golden Awards SIWO PWI 2019. Penghargaan itu diberikan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat untuk kategori Bupati Peduli Olahraga yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (8/2) malam.

Penghargaan untuk kategori Bupati Peduli Olahraga itu diberikan secara langsung oleh Ketua PWI Pusat Atal Depari disaksikan beberapa Menteri Negara, para gubernur dan wartawan dari suluruh Indonesia yang berkumpul di kota berjuluk pahlawan itu.

Golden Awards sendiri merupakan ajang tahunan pemberian penghargaan kepada orang-orang yang peduli pada pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga baik itu atlet terbaik putra-putri, pelatih, pembina terbaik pada Asian Games dan Asian Para Games, maupun tokoh-tokoh olahraga serta organisasi olahraga.Selain para bupati terbaik, turut mendapatkan  penganugerahan penghargaaan yakni dua puluh tujuh menteri dan delapan gubernur.

Bupati Ricky Ham Pagawak memberikan apresiasi kepada SIWO PWI yang sudah memberikan penghargaan sebagai salah satu penerima Golden Awards sebagai bupati peduli olahraga.vMenurut Bupati Ricky Ham Pagawak, pemberian penghargaan ini sebagai motivasi bagi pihaknya untuk lebih memberikan dukungan dan perhatian untuk pengembangan olahraga di Kabupaten Mamberamo Tengah, khususnya, Papua bahkan bagi Indonesia  “Apalagi Papua akan menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional (PON) tahun 2020, tentu ini menjadi momen bagi kami juga untuk memberikan perhatian dukungan maupun perhatian,” ujarnya.

Masih menurut Bupati Ricky Ham Pagawak, pihaknya akan bekerja sama juga dengan para wartawan dalam pengembangan olahraga baik di Kabupaten Mamberamo Tengah maupun Papua “Peran wartawan adalah mengekspos pembinaan olahraga di Kabupaten Mamberamo Tengah, khususnya dan Papua termasuk pembangunan, tentu kami perlu bekerja sama dengan wartawan,” ucapnya.

Ia pun memberikan contoh pada cabang olahraga tinju, dimana Kabupaten Mamberamo Tengah sukses meraih juara di Kejurda dan Pekan Olaharaga Remaja. Hasilnya, Pertina Mamberamo Tengah, menyumbangkan beberapa petinju untuk memperkut tim tinju PON Papua.  Selain tinju, Kabupaten Mamberamo Tengah telah menyumbangkan atlet di cabor pengcak silat.

Bupati Ricky Ham Pagawak menilai, ajang Golden Awards ini merupakan bentuk kerja sama yang baik antara berbagai elemen baik pemerintah maupun wartawan demi perkembangan olahraga di berbagai kabupaten, provinsi di Indonesia.

Pemberikan penghargaan kepada para bupati maupun gubernur, kata Bupati Ricky Ham Pagawak, dapat membuat bupati-bupati berlomba-lomba untuk mengembangkan olahraga di setiap kabupaten di seluruh tanah air sehingga nantinya mereka bisa juga mendapatkan apa yang sudah didapatkan para bupati dalam malam Golden Awards ini.

Ketua SIWO PWI Pusat, Agwa Ariwangsa mengatakan,acara Golden Award di tahun ini menjadi sangat istimewa karena momentumnya disemangati oleh sukses Indonesia sebagai tuan rumah dan prestasi dalam pagelaran Asian Games dan Asian Para Games 2018. (wd)

Jurnalis           : wd

Fotografer       : wd

editor               : mrk

Peduli Olahraga, Bupati Tolikara Diganjar Penghargaan

JAYAPURA, (Maybrat News) - Kepedulian terhadapa olahraga di Kabupaten Tolikara, Bupati Usman Genongga Wanimbo diganjar penghargaan “Golden Award” oleh Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (SIWO) PWI Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI Pusat, Atal Depari kepada Bupati Usman Wanimbo di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (8/2/2019) malam, disaksikan sejumlah menteri dan pejabat tinggi Negara, di antaranya Menpora Imam Nahrawi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat negara lainnya.

Penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang terpilih karena berkontribusi di bidang olahraga. Golden Award Malam Anugerah SIWO PWI 2019 merupakan rangkaian acara utama peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini yang turut dihadiri Presiden RI Ir H. Joko Widodo. “Penghargaan ini saya dedikasikan kepada masyarakat dan atlet berprestasi di Kabupaten Tolikara. Termasuk segenap jajaran pelatih Persitoli Tolikara dan pengurus cabang olahraga lainnya yang begitu serius memajukan dunia olahraga di Tolikara,” kata Bupati Usman Wanimbo dalam sesi wawancara usai prosesi penyerahan penghargaan.

Bupati mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten Tolikara memberi perhatian khusus pada bidang olahraga. Hal itu tercermin dalam tim Galanita Tolikara yang dalam tiga tahun menjadi juara Nasional, bahkan beberapa pemain masuk dalam Timnas Galanitia Indonesia.

Selain itu, tim Persitoli Tolikara juga tahun kemarin lolos hingga babak 32 besar liga 3 Nasional. “bukan saja cabang olahraga sepak bola, kita akan perhatian cabang olahraga lainnya,” terangnya. Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tolikara juga secara konsisten menggelontorkan anggaran untuk pembangunan venue terbang layang.

Venue yang akan digunakan nanti pada saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020,  kini prosesn pembangunanya sudah rampung, dan sekarang sedang dilakukan  proses pengaspalan jalan ke lokasi venue PON tersebut. “Sejak beberapa tahun terkahir, kita konsen membangun sarana dan prasana olahraga di Kabupaten Tolikara, kita harapkan dengan adanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya dalam memajukan olahraga,” ucapnya

Bupati Wanimbo juga menyampaikan mengapresiasi dan berterimakasih kepada SIWO PWI Pusat dan Daerah telah mempercayakannya untuk menerima penghargaan ini, semoga ini menjadi motivasi kami untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Tolikara.

Sementara itu, Kabag Humas Pemda Tolikara Derwes Jikwa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman jurnalis yang tergabung dalam SIWO PWI Papua, yang sudah mengakomodir Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam menerima penghargaan Golden Award SIWO PWI. “penghargaan ini tidak semata menjadi simbol seremoni, tetapi menjadi sebuah pendorong untuk pemda Tolikara lebih pro aktif memberikan forsi yang cukup dalam pembinaan dan kemajuan olagraga di Tolikara,” ungkapnya.

Dikatakannya, selama ini Tolikara sudah punya prestasi di tingkat Nasional lewat sepak bola putri yang dalam tiga tahun terakhir menjadi juara Nasional. Dan Tolikara menjadi tolak ukur dalam pembentukan tim sepak bola putri dalam menghadapi PON XX Papua 2020. Tutupnya (wd. Kontrobitur Maybrat Ndews)

Jurnalis        : WD

Fotografer    : WD

Editor           :Mrk