5 Poin Kesepakatan Pemkab Maybrat & Pemkab Sorsel Pasca Pengusiran Mama Maybrat di Pasar Kajase

Dudk bersama, Wakil Bupati Maybrat & Wakil Bupati Sorsel

MAYBRAT, (Maybrat News) - Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Daerah (Pemda) Maybrat dan Sorong Selatan, telah menyepakati lima poin penting dalam kesalahpahaman mama-mama Papua dari Maybrat, yang diusir saat berjualan di Pasar Kajase, Teminabuan, pasca Pemilu 2019 lalu.

Kesepakatan ini ditandatangani Wakil Bupati Maybrat, Drs. Paskalis Kocu, M.Si, Ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Salosa, SE dan Wakil Bupati Sorong Selatan, Drs. Martinus Salamuk dan Ketua DPRD Sorong Selatan Jevries N. Kewetare,SP.

Penandatangan tersebut disaksikan oleh anggota DPRD Maybrat, pimpinan OPD dari kedua wilayah penerintahan dan tokoh masyarakat yang hadir.

Lima kesepakatan itu, pertama kesalahpahaman yang terjadi di Pasar Kajase Teminabuan, bersifat situasional yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan suku tertentu.

Selanjutnya kedua pemerintahan sepakat menjamin keamanan, kenyamanan dan kebebasan aktifitas perekonomian (jual-beli) yang lakukan oleh masyarakat di kedua kabupaten. Kemudian kedua pemerintahan mengkoordinasikan dengan Kepolisian LO Maybrat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pos pengamanan Pasar Kajase dan Pasar Athabu.

Serta menindaktegas setiap oknum yang menghalangi atau mengganggu keamanan, kenyamanan dan kekebasan para pelaku ekonomi di kedua kabupaten terkait. Keempat dari kesepakatan ini akan dilakukan pertemuan antara Bupati Maybrat dan Bupati Sorong Selatan, guna menjajaki kerjasama kedua pemerintahan dalam segala aspek pembangunan dan kemasyarakatan.

Dan kelima, kedua pemerintahan berkewajiban melakukan sosialisasi isi kesepakatan itu kepada masyarakat. Wakil bupati Maybrat, Drs. Paskalis Kocu, mengatakan lima kesepakatan itu akan segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi ke masyarakat.

“Agar kedepan tidak ada lagi kesalahpahaman, dan ada keterlibatan kedua pemerintahan ini bahu membahu melakukan perubahan didaerah ini,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Sorong Selatan, Drs. Martinus Salamuk, mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Maybrat, yang secara bersama menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi ditengah masyarakat

“Sebenarnya hal itu tidak terjadi karena kelompok tertentu yang dipengaruhi Minuman Keras (Miras),” tegasnya.

Ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Salosa, SE, menambahkan hal ini perlu diapresiasikan kepada Pemerintah Sorong Selatan dan Maybrat, yang menyelesaikan persoalan ini ditataran pemerintah.
“Selain persoalan ini, masih banyak persoalan yang kita akan bahas, seperti tapal batas, DOB Lrovinsi Papua Barat Daya dan Otsus berakhir 2021, sehingga kesepakatan ini perlu dikawal,” tutupnya.(es)

35 Bendahara Kab. Maybrat Mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan

 Kepala Bidang Ferivikasi Pelaporan dan Pembukuan BPKAD Kabupaten Maybrta, Aser Way, SE. (pegang mike). Foto Grafer. Ros Ita

MAYBRAT, (Maybrat News) -  Pemerintah Kabupaten Maybrat  melalui Ba­dan Pengelolaan Ke­ua­ngan dan Aset Daerah  (BPKAD) meng­­ge­lar Bimbingan Tek­nis (Bimtek) Penyusunan La­poran Keuangan bagi OPD Tahun 2019 yang bertempat di Valdos Hotel Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat,  Selasa 25/6/2019.

Kegiatan yang berlang­sung selama 4 hari, mulai  dari hari selasa 25-26 Juni 2019  ini dibuka se­cara resmi oleh  Kepala BPKP Provinsi Papua Barat atau yang diwakili oleh KORWAS APD, Yuli Kurnianto yang di ikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari bendahara pengeluaran dan bendahara barang yang berasal dari  Pejabat Penatausahaan Ke­ua­ngan (PPK) dan aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keua­ngan OPD di Lingkungan Pem­kab Maybrat .

Di samping itu, selaku Kepala Bidang Ferivikasi Pelaporan dan Pembukuan BPKAD Kabupaten Maybrta, Aser Way, SE., mengungkapkan bahwa dalam Bimtek ini, kita akan berhadapan dengan beberapa unsur seperti Pejabat Penatausahaan Ke­ua­ngan (PPK), Pengguna Ang­­garan (PA), Aparat Pe­nge­lolaan Keuangan (APK) dan Laporan Keuangan (LK) yang kesemuanya ini adalah bagian dari objek pemerik­saan dan kemudian jika ada hasil pemeriksaan terdapat temuan, maka kita diberi waktu untuk memperbaiki dan menyelesaikannya. “De­ngan demikian, saya me­man­dang apa yang kita la­kukan hari ini sangat pen­ting dan stra­tegis dalam rang­­kaian pen­capaian predi­kat terting­gi dalam penge­lo­la­an keua­ngan yaitu WTP,” ujarnya.

Peserta Bimtek. (fotografer: Ros Ita)

Selain itu untuk mening­kat­kan kualitas Aparatur Pe­ngelola Keuangan Daerah guna mendukung tercip­ta­nya pengelolaan keua­ngan dae­rah yang baik, be­­nar, akun­tabel dan se­suai dengan peraturan per­undang-unda­ngan yang berlaku.

Materi Bimtek ini men­­ca­kup gambaran umum akun­tan­si dan la­poran keuangan dae­­rah, pe­ngenalan dan re­view akun, perkiraan laporan ke­­uangan OPD, akun­tansi pen­dapatan, belan­ja, be­ban, aset lancar, aset tetap dan pe­nyusutan aset tetap, aset lainnya serta akun­tan­si ke­wajib­an. Sedang­kan na­­rasum­ber kegiatan ini ber­asal dari perusa­haan penyedia jasa akun­tan­si nasional. Mrk.

Ketua PGRI Prov. Papua Barat "Harus Ada Perwakilan Maybrat Pada Kongres Nasional PGRI di Jakarta

Ketua PGRI Prov. Papua Barat (Elimelek Wayoi)

MAYBRAT, (Maybrat News) - Ketua PGRI Prov. Papua Barat, Elimelek Wayoi mengawali sambutanya dengan berpantun,  “Kertas Buram Di Pakai Sampul, Harus Di Bungkus Agar Bagus” yang  artinya di Kota Maybrat Kita Berkumpul Mengikuti Konfrensi Daerah II Maybrat Menjelang Kongres. Kumurkek 24/6/2019.

Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang di singkat (PGRI) ini hadir dan tumbuh di Negara ini pada tanggal 25 November 1945 atau setelah 100 hari Indonesia Merdeka baru lahirlah organisasi ini.

Kongres PGRI Nasional akan di mulai pada tanggal 4 sampai 7 juli  di Jakarta. Untuk itu saya berharap setelah pemilihan dan pelantikan kalau bisa ada perwakilan dari maybrat.

Kemudian beliau berpantun lagi “Naik Bis Terbang Tinggi, Bila Bupati Berpihak Kepada  Guru Maka Pendidikan Akan Maju.  

EliMelek sendiri merupakan mantan  pengurus partai politik yang  pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Partai PNBK Provinsi Papua Barat yang kini menjabat sebagai ketua PGRI Provinsi Papua Barat. Beliau telah purna tugas pada tahun 2008 sebagai guru ini, menuturkan bahwa, angkatan-angkatanguru jaman mereka lebih menderita ketimbang angkatan-angkatan guru yang sekarang.

Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin magatakan bahwa jangan kita berikan kesempatan kepada oarng lain lagi tetapi mari kita sendiri yang menggunakan kesempatan ini untuk menentukan nasib kita para guru-guru kedepan.

kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi yang akan mengurus nasib para pahlawan tanpa tanda jasa atau guru-guru Papua khususnya nasib para guru di Kabupaten Maybrat tegas Elimelek.

Dalam mengakhiri sambutanya sebagai ketua PGRI Provinsi Papua barat pada kegiatan KONFERDA II PGRI Kabupaten Maybrat, Ely mencoba berpantun  lagi, “Bila Banyak Makan Ikan, Bakal Sehat Jiwa Raga” (Bila Peduli Akan Pendidikan,Puji Tuhan Masuk Surga) Mrk.

Kotak Saran & Busana Baru Para Guru Akan Diberlakukan di Maybrat

Bupati Kabupaten Maybrat. (Drs. Bernard Sagrim, MM)

MAYBRAT, (Maybrat News) – Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM, menegaskan akan menyediakan kotak saran dan Pakaian Dinas yang baru guna menghimpun keluhan, masukan, saran serta untuk membedakan para guruy dan pegawai dari tenaga pengajar diwilayah tersebut.

Keluhan tersebut bisa berupa upah, kenaikan pangkat dan lainya. Dan ini berlaku bagi semua tingkatan sekolah.

“Kotak saran ini, akan diletakan di tiga titik, yaitu Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. Jadi masalah hak dan kewajiban bisa dimasukan dalam kota ini, tanpa harus mencantumkan penulisnya,” ujar Sagrim, usai membuka Konferda Ke II PGRI Kabupaten Maybrat di Kumurkek Senin, (24/6/2019).
Selain itu, para guru juga dapat menyampaikan ide-idenya terkait pengembangan pendidikan di Maybrat.

“Seperti contoh ada yang mengusulkan penggunaan satu seragam bagi tenaga pendidik, serta seragam khusus untuk SMU/SMK, sekalipun kewenangan ada di provinsi, tetapi kita bantu jahit seragamnya saja,” terang Sagrim.
Sagrim menambahkan, adanya kontak saran ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi baik antar sesame tenaga pengajar, murid-murid sekolah maupun Pemerintah Daerah.
“Ini cara mudah agar kita bisa membangun komunikasi, sehingga mereka punya masalah Pemda cepat menangkapnya,” tutup Sagrim.

150 Orang Mengikuti Kegiatan KONFERDA II PGRI Maybrat

Kegiatan KONFERDA II PGRI se Kabupaten Maybrat ini di buka langsung oleh Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM, di Aula Sekretariat Daerah, Kumurkek  24/6/2019.

 "Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu S.Sos, M.Si dalam penyampaian laporan menuturkan bahwa",

peserta yang hadir dalam KONFERDA II PGRI Maybrat  ini berjumlah, 150 orang yang terdiri dari pengawas SD & SMP sebanak  5 orang, Kepala Sekolah SD sebanyak  61 Orang, Kepla Sekolah SMP sebanyak  13 orang, Kepala Sekolah TK/PAUD  sebanyak 5 orang, Kepala Sekolah SMA sebanyak 3 orang,  Kepala Sekolah SMK sebanyak 1 orang dan tamu undangan sebanyak 62 Orang.

Sedangkan untuk  biaya yang di butuhkan dalam KONFERDA II PGRI Kabupaten Maybrat ini adalah bersumber dari  APBD Kabupaten Maybrat, pos anggaran rutin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat. Mrk.

Bupati Maybrat Resmi Membuka KONFERDA II PGRI

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM., resmi membuka kegiatan Konferensi Daerah (KONFERDA) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Kumurkek 24/6/2019.

Dalam sambutanya Bupati menyampaikan bahwa, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita tetapkan di konferensi sebelumnya, dimana kita lebih focus kepada hal-hal yang lebih substansi atau hal-hal yang inti, artinya hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan guru yaitu fakta sekarang yang kita hadapi tentang kepentingan guru.

Kita lebih bagus bicara sedikit hal tapi bermanfaat dan bisa di laksanakan daripada kita bicarakan hal-hal yang terlalu banyak tetapi tidak bias di laksanakan sama saja percuma.

Berbicara tentang Guru ini kan ada yang di kelolah oleh pemerintah dan ada juga yang  dari mitra kita atau sekolah-sekolah yang ada, seperti YPK dan YPPK mereka ini adalah mitra dari pemerintah yang di dalamnya ada guru-guru yang bekerja.

Guru-guru inikan nasibnya tidak sama, ada yang mendapat perhatian lebih ada juga yang tidak, ada juga yang mendapat fasilitas ada juga yang tidak, baik itu dari sisi kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah atau kelembagaan. 

Berbicara tentang guru, berarti kita juga harus paham tentang kepentingan guru itu apa saja, kita tidak bisa bicara kelembagaan saja,   kalau lembaga sekolah bagus tetapi gurunya tidak di perhatikan ya sama saja,  target-target dalam pendidikan tidak jalan karena semua ini ada keterkaitant dengan kesejahkteraan guru. 

Kesejakteraan bukan hanya  bicara tunjangan saja, tetapi mungkin juga karena gajinya di bayar terlambat, tunjangan lauk pauk juga di bayar tapi di potong, atau mungkin juga di bayar terlambat atau tidak tepat waktu. 

Tuntutan ekonomi juga meningkat tetapi tunjangan yang kita kasi juga kurang atau penyebaran guru-guru juga yang tidak merata, ada yang di pedalaman yang membutuhkan aksesibilitas yang membutuhkan biaya yang besar,jadi ada banyak variable yang harus menjadi focus kita.

Nah kalau suda samapai di tahap ini, maka harus ada tim ETHOK yang akan melakukan evaluasi  program-program mengenaik kesejakteraan para guru.

Sehingga di konferdaini kita bicara soal kepemimpinan atau kepengurusan yang harus kita evaluasi, baik kinerja dari pengurus yang ada atau yang sudah di bentuk pada 5 tahun lalu, selama ini kinerja mereka seperti bagaimana, integritasnya bagaimana, komitmennya bagaimana, koordinasinya selama ini bagaimana dengan komunitas guru yang ada di setiap sekolah, hak-hak guru selama ini di fasilitasi dengan baik atau tidak, lalu program yang telah kita sepakati bersama di kawal dengan baik apa tidak.

Nah dari sini kita melihat kalu tidak di jalankan dengan baik ya di ganti semua pengurunya, hal-hal inilah yang yang harus di bicarakan dengan baik. 

Bupati Juga mebnegaskan bahwa tidak usa juga banyak pengurusnya kalau tidak bias berfungsi dengan baik, artinya kaya struktur tetapi miskin fungsi. Jadi saran saya agar dalam pemilihan pengurus yang baru sebaiknya di pilih melalui sistem perwakilan saja, dari PAUD berapa, SD berapa, SMP berapa dan SMA/SMK berapa, biar 10 orang yang penting bias bekerja  daripada banyak orang tetapi tidak bisa bekerja sama saja percuma. 

Bupati juga meminta kepada para guru untuk menunmbuhkan semangat korsa antara guru, membentuk WA Group agar semua bisa di akomodir dengan baik, kemudian para Guru yang sudah memiliki provesi agar professional jangan hanya profesi saja tetapi tidak professional, ini yang nanti di bilang latihan lain main lain. Tutp Sagrim. Mrk

Dinas Kesehatan Gelar Pengobatan Massal di Distrik Mare Selatan

MAYBRAT, (Maybrat News) – Dinas Kesehatan Kabupaten Maybrat bersama tim medis mobail klinik, mengadakan pengobatan massal di Kampung Sire dan Fase, Distrik Mare Selatan, Jumat (21/6/2019).

Kepala Dinas Kesehatan Maybrat dr. Nelce Kambuaya, M.Sc, mengatakan pengobatan masal ini bertujuan untuk mengamati secara langsung penyakit yang dialami oleh masyarakat disetiap kampung, karena umumnya penyakit yang diderita berbeda-beda.

“Setelah kunjungan ini, kita akan laporkan penyakit apa saja yang paling banyak diderita masyarakat pada rapat kerja tingkat dinas nanti,” tuturnya.

Pengobatan massa ini meliputi, pemeriksaan bagi ibu hamil, bayi, balita dan orang dewasa, termasuk pemberian vitamin A kepada bayi dan ibu yang menyusui, serta pemberian imunisasi.

Selain itu dilakukan pemeriksaan sanitasi lingkungan, seperti pemeriksaan terhadap air bersih, penyakit khusus yang dialami masyarakat, kasus polio, kasus vilariasis (kaki gajah).

“Program ini merupakan tugas pokok dan rutin bagi tim dari Dinas Kesehatan, bersama Kepala Puskesmas, Pustu dan petugas medis setempat,” tukasnya.

Ia menambahkan, petugas yang melakukan pengobatan massal itu terdiri dari tiga orang dokter umum, dua orang Kepala Bidang dan petugas kesehatan lainnya.

“Petugas kesehatan juga mengalami kendala pelayanan kepada masyarakat diwilayah Mare, karena faktor jalan rusak berat, apalagi antara kampung ke kampung lain sangat berjauhan,” ucapnya. (es)