Dinkes Maybrat Gelar Rapat Kerja Program Pelayanan Tahun 2019

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Maybrat, menggelar Pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2019, Kamis (17/10/2019).

 MAYBRAT, (Maybrat News) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Maybrat, menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2019, Kamis (17/10/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Maybrat ini dihadiri 14 Kepala Puskesmas, Perwakilan Pustu dan Ketua Kader.

Kegiatan ini dibuka Plh, Sekda Maybrat, Ferdinandus Taa, SH, M.Si, dengan mengangkat tema Singkronisasi, Optimalisasi dan Kolaborasi Pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat menuju Universal Health Coverage (UHC).

Plh, Sekda Maybrat, Ferdinandus Taa, mengatakan kegiatan ini, dapat membangun komitmen bersama dalam merumuskan arah yang jelas untuk menentukan program kebijakan pembangunan kesehatan menuju masyarakat yang maju dan sehat.

“Apa yang dialami atau menjadi kendala dilapangan dalam tugas dan pelayanan kesehatan itu yang disampaikan didalam pra Rakerda tersebut,” tuturnya.

“Sedangkan Raker tanggal 23 Oktober 2019, nanti menuju pada sebuah keputusan bersama yang akan dilaksanakan di tahun 2020,” jelasnya.

Dia mengatakan masih banyak masalah seperti masih tingginya disparitas status kesehatan masyarakat diempat zona pelayanan antara daerah terpencil, tertinggal, berbatasan dan daerah terisolir.

Selain itu, masalah lainnya seperti, rendahnya usia harapan hidup, mordinlitas dan mortalitas tubuh tinggi, kurangnya akses pelayanan kesehatan, petugas kesehatan sangat terbatas, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesehatan, dan tingginya kasus HIV//AIDS.

Kapasitas para media, status gizi pada ibu dan anak yang rendah, kematian ibu dan anak tinggi dan prilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pembangunan kesehatan.

“Masalah-masalah ini muncul karena masyarakat kita banyak yang tinggal didaerah yang sulit dijangkau, karena faktor geografis, ekonomi dan sumber daya kesehatan didaerah yang sulit itu,” terang dia.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nelce Kambuaya menambahkan kegiatan Pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2019, lebih diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat.

Sehingga pembangunan kesehatan didasari prikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, keadilan, merata dan mengutamakan manfat.

“Persoalan yang dialami, rasakan dan temui dilapangan itu yang disampaikan dalam Pra Rakerda ini, sehingga kekurangan itu kita putuskan dan programkan untuk tahun 2020 nanti,” tandasnya.

Dia berharap, krgiatan ini dapat menghasilkan suatu program yang baik dan tepat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan kesehatan di Maybrat. (Mrk)

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM bersama Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Drs. Pratikno, M. Soc.Sc

Sepus M. Fatem Raih Doktor Ilmu Kehutanan di UGM

MAYBRAT, (Maybrat News) - Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Kampus Universitas Gadjah Mada. sepus berhasil menyelesaikan pendidikan doktor alnya selama 3 tahun 11 bulan. “Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., selaku ketua tim penguji saat membacakan hasil ujian terbuka promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).

Ketua tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengatakan Sepus Marten Fatem mendapat gelar akademik tertinggi dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia mengharapkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pembangunan di tanah Papua. “Setelah ini, Anda akan banyak mendapat tugas berat untuk mengembangkan Papua. Pembangunan Papua harus dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk melindungi kepentingan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.

Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem mengatakan Tambrauw merupakan kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 kilometer persegi. Sekitar 80 persen administrasi pemerintahan wilayah ini mencakup hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya sebagai wilayah yang hampir semuanya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa pola konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua masih tetap dipertahankan. “Ada lima komunitas besar atau lima suku besar yang masih menjadikan kawasan hutan untuk adat, beberapa lokasi dijadikan daerah leluhur sehingga wajib dijaga,” katanya.

Konsep kabupaten konservasi, menurutnya, dimaknai sebagai kegiatan pemerintahan menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Menurutnya, pemerintah kabupaten perlu mendorong upaya perubahan tata kelola sebagai perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang mengedepankan aspek konservasi sebagai domain pembangunan daerah secara kolektif. Selanjutnya, pemkab dan pemda perlu meningkatkan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya melalui penataan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pengembangan destinasi wisata sebagai sektor primer pembangunan,” katanya.

Selain itu, ia mengusulkan dilakukan peninjauan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar proses rasionalisasi fungsi hutan dan kawasan dapat mendukung pembangunan kabupaten ini sebagai kabupaten konservasi. “Minimal 70 persen kawasan lindung darat, pesisir dan laut tetap dipertahankan,” katanya (Mrk)

Babinsa Ayamaru Bantu Siswa SMP Negeri 3 Ayamaru Buat Kerajinan

MAYBRAT, (Maybrat News) – Dalam rangka mendukung tugas pokok, Babinsa harus terus melaksanakan komsos dengan mempererat tali silaturahmi dan kerjasama seperti yang dilakukan saat ini oleh Babinsa Distrik Ayamaru Selatan Koramil 1802-10/Ayamaru Serda Suwarjono.

Kegiatan pendampingan sekaligus membantu mengajarkan kerajinan tangan seperti merangkai bunga dari bahan limbah plastik (sampah non organik) kepada siswa-siswi SMPN 3 Ayamaru Selatan. Selasa (15/10).

Disela tugas kesehariannya sebagai Babinsa dan berbekal ilmu yang pernah diterima saat mengikuti pelatihan ketrampilan, Serda Suwarjono berusaha menularkan ilmunya kepada siswa-siswi SMPN 3 Ayamaru Selatan dalam membantu membuat kerajinan tangan.

“Saya pernah mengikuti pelatihan merangkai bunga dengan bahan dasar sampah non organik, maka untuk meningktkan kreatifitas siswa siswi pada SMP Negeri 3 Ayamaru saya coba membuat sutu kegiatan untuk menularkan ilmu yang saya miliki kepada anak-anak sehingga kedepan mereka dapat berkreasi untuk mengisi waktu mereka di rumah dengan memanfaatkan sampah non organik ini,” terang Babinsa.

Bapak Nelson Kahosadi, S.Th selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Ayamaru Selatan merasa senang dan bangga atas kehadiran dan peran serta babinsa di sekolah. Kami berharap agar pendampingan hal positif seperti ini dan kegiatan lainnya kedepanya dapat terus dilakukan. (Mrk)

Pelantikan Bapak, Ir. Joko Widodo & Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

Keluarga Besar MN Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Bapak, Ir. Joko Widodo & Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 pada, Minggu (20/10/2019) di Jakarta.

Bulan Oktober Lampu PLN Menyala 24 Jam

Manager PT PLN Persero Teminabuan , Hengky Mayaut (Baju Putih) Foto: Mrk

MAYBRAT, (Maybrat News) - Manager PT PLN Persero Teminabuan , Hengky Mayaut dalam jumpa persnya di secretariat daerah Kabupaten Maybrat menuturkan bahwa, kami dari PLN cabang Ayamaru untuk sementara ini ada pemadaman lampu yang di akibatkan karena kita punya mesin pembangkit listrik ini ada tiga Unit yang mengalami ganguan untuk saat ini, (25/9/2019).

Jadi kami sudah berkoordinasi dengan kantor PLN pusat di Jakarta, dan mereka sudah merespon itu dengan mengirim teknisi (tenaga teknis) yang rencananya akan tiba di Maybrat pada tanggal 26 September 2019 mendatang, untuk memperbaiki ketiga mesin tersebut.

Sebelumnya tenaga teknis ini sudah pernah datang, namun kedatangan mereka bersamaan dengan terjadinya insiden demonstrasi akan tindakam rasisme di jawa timur, akibatnya mereka di suruh pulang atau kembali lagi ke Jakarta.

Sebelumnya memang mereka sudah tiba di Maybrat dan melakukan perbaikan mesin-mesin tersebut, namun pada saat perbaikan, sedang terjadi demonstrasi, akibatnya mereka (teknisi) ini merasa tidak nyaman alias ketakutan, akibatnya mereka di suruh pulang kembali ke Jakarta.

Akhirnya untuk mendatangkan mereka kembali ke maybrat lagi, kami harus meminta jaminan dari Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Bupati sudah memberikan jaminan yang sudah di tandatangani langsung  oleh Bapak Sekda.

Berdasarkan jaminan ini maka, dipastikan tanggal 26 September 2019, mereka sudah ada di Maybrat dan segera  melakukan proses perbaikan terhadap ke tiga mesin tersebut, Sehingga proses perbaikan ini bisa cepat selesai dan bisa segera di gunakan.

Oleh sebab itu saya pastikan bahwa pertengahan bulan Oktober tahun 2019 lampu sudah bisa menyala normal (sudah bisa menyala 24 jam) tegas Hengky Mayaut Manager PT PLN Persero Teminabuan. (Mrk)

DPRD Maybrat Minta Jokowi Dialog dengan ULMWP dan KNPB

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa. (CNN Indonesia ArkiLaus Baho).

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, SE, meminta Presiden Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka ruang dialog dengan tokoh (ULMWP) dan (KNPB).

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando dalam forum bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cendrawasih.

Menurutnya, usulan itu merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah di Papua secara bertahap, sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan baik.

"Kami harap bapak KSP memfasilitasi agar kami bisa menyerahkan langsung persoalan ini ke presiden," tuturnya. (Arki)