Hasil CPNS Formasi 2018 Segera Diumumkan Bersamaan dengan Penerimaan Formasi Baru di Kab. Maybrat

Bupati Kabupaten Maybrat. Drs. Bernard Sagrim, MM.

MAYBRAT, (Maybrat News) - Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 akan dilakukan secara serentak di Provinsi Papua Barat pada tanggal 30 Juli 2020 mendatang.

Pengumuman itu (cpns-red) resmi dilakuan berdasarkan kesepakatan kepala daerah se-Papua Barat melalui video conference (vicon) bersama Gubernur Papua Barat. Dominggus Mandacan yang didampingi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yustus Meidodga baru-baru ini.

Bupati kabupaten Maybrat. Drs. Bernard Sagrim,MM. didampingi asisten dua Engelbertus Turot saat tatap muka bersama para pimpinan OPD di lingkup pemda Maybrat pada senin (6/7/2020) di Kumurkek membenarkan hal tersebut.

Sagrim dalam arahannya menyebut, pengungumuman hasil tes CPNS formasi 2018 untuk kabupaten Maybrat akan dilaksanakan pada tanggal 30 juli 2020 mendatang serentak se-papua barat. Jadi itu (hasil tes cpns-red) akan kita umumkan pada 30 Juli" Terang Sagrim. 

 

Meski begitu, demi Menghindari adanya dugaan seperti intervensi dari pihak tertentu saat penentuan kelulusan, Sagrim secara terang-terangan menyatakan bahwa kelulusan itu murni dari peserta tanpa adanya intervensi kepala daerah. 

Kami kepala daerah sama sekali tidak dikasih kebijakan untuk menentukan kelulusan, itu murni hasil anak-anak itu sendiri "terang Bupati

Saat pengumuman nanti, lanjut Bupati,  sekaligus akan dilakukan pengumuman penerimaan formasi dobel yakni formasi 2019 dan 2020 bagi peserta CPNS berikutnya

Jadi formasi 2019 dan 2020 langsung diumumkan lagi supaya, mereka yang belum ikut bisa langsung masuk di formasi berikutnya"ungkapnya

Puji Tuhan, tutur Bupati, usulan tersebut (pengumuman formasi 2019 dan 2020 -red) telah mendapat persetujuan gubernur maupun kepala BKN sendiri. Hal itu menurut Sagrim dilakukan mengingat asas keseimbangan.

Jadi saya bilang pak gubernur, kita umumkan ini kasih tangan sebelah tidak boleh, harus kasih satu tangan, tangan sebelah juga kita tawarkan biar adil" Tukasnya. Kesempatan itu, bupati berharap bagi yang tidak sempat lulus agar bisa menerima dan mengucap syukur, namun tetap berusaha untuk kesempatan berikutnya. (Mrk)

HIMBAUAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN KELULUSAN CPNS FORMASI TAHUN 2018

Bupati Maybrat Usulkan 3 (Tiga) Nama Calon Sekda

 

Bupati Kabupaten Maybrat. Drs. Bernard Sagrim, MM. (Foto: Mrk)

MAYBRAT, (Maybrat News) Bupati Kabupaten Maybrat, Bernad Sagrim melalui Kepala BKPSDM yang diwakili Kabid pengadaan dan mutasi, Ismail menjelaskan usulan 3 dari 6 nama peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama calon sekda Maybrat oleh bupati yakni Jhoni Way, Viktor F. Solosa, dan Yonadap Sraun.

Tiga nama itu selanjutnya akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta melalui surat Bupati nomor: 800/52/BUP-MBT/VI/2020 tanggal 11 juni 2020, tentang Laporan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat.

“Ini berdasarkan berita acara panitia JPT Pratama Sekda Kabupaten Maybrat, terhadap seleksi wawancara, penulisan makalah dan rekam jejak peserta seleksi JPT pratama sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat,” jelasnya kepada wartawan, Senin 15/6/2020.

Selanjutnya, dari 3 nama yang diajukan ke KASN tersebut, akan ditentukan salah satu nama untuk dipilih dan dilantik sebagai sekda definitif yang rencananya akan dilantik pada hari rabu 17 Juni mendatang.

“Namun, sesuai dengan petunjuk KASN, Bupati akan koordinasi lebih dulu dengan Gubernur Papua Barat sebelum masuk tahap penetapan ataupun pelantikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama calon Sekda Maybrat, ada 6 nama yang berkompetisi diantaranya Yonadap Sraun, Jhony Way, Albert Nakoh, Viktor F. Solossa, Stevanus Kocu, dan Yance Ambaho. (Mrk)

Masyarakat Distrik Aifat dan Pengguna Jalan Minta Pemkab Maybrat Perhatikan Jalan Rusak

MAYBRAT, (Maybrat News) - Distrik Aifat dan para pengguna jalan meminta  perhatian dari Pemkab Maybrat terhadap kerusakan jalan yang menghubungkan empat Distrik yakni Distrik Aifat  Timur ke Tengah, Aifat Timur Tengah ke Aifat Timur, serta Aifat Timur Ke Aifat Timur Jauh dari Aifat Timur Ke selatan dengan kerusakan jalan yang diperkirakan sekitar 49 KM yang tersebar di 32 Kampung.

"Terkait dengan kondisi jalan mulai dari Kabupaten Sorong Selatan sampai di bentuknya Kabupaten Maybrat ini, jalan hanya satu kali diperbaiki yakni pada tahun 2013, setelah itu sampai sekarang jalannya tetap seperti ini”, ungkap Nobertus sedik saat di temui media ini di Kampung Aifat, Kamis (11/06/2020).

Jalan yang merupakan urat nadi perekonomian, sebagai pelayanan pembangunan, dan juga untuk menunjang, mendorong, mendukung, dan mengembangkan atau mengarahkan pembangunan di suatu Daerah perlu ada perhatian dari Pemerintah.

Kalau jalan seperti ini kita seperti kembali pada zaman dahulu pada saat semua masih menggunakan jalan tradisional  yang amat sangat sederhana dengan berjalan kaki,memikul dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang sudah pasti kita mengalami kendala seperti waktu, energi, biaya dan lain- lain, sementara apa yang kita hasilkan dalam pengangkutan itu sangat sedikit.

Kerena jalan merupakan urat nadi dalam pembangunan, misalnya pelaksanaan suatu program pembangunan untuk memindahkan suatu barang dari daerah yang satu ke daerah yang lain dengan menggunakan kendaraan dan jumlah barang yang banyak harus didukung oleh fasilitas jalan baik.

“Padahal baru beberapa bulan yang lalu Pemkab Maybrat berkunjung ke Aifat sebanyak tiga kali berturut- turut bersama Dinas PU dan Bappeda dan dan sudah dilaporkan oleh masyarakat berulang-ulang tapi sampai pada saat ini tidak terealisasi”, kata Nobertus.

Dia juga menambahkan, masalah jalan ini sudah menjadi masalah yang sudah cukup lama, sehingga kami masyarakat, Pemerintah Distrik dan Para tokoh sudah menyampaikan pada Bupati, tapi sampai sekarang kami hanya mendapatkan janji dan janji. Padahal kalau dilihat dalam Visi dan Misi Bupati yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat yang sehati membangun dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahtaraan yang adil dan merata, seharusnya Pemerintahan saat ini sudah merespon tututan ini”. Kami berharap dalam membangun itu harus sesuai dengan Visi dan Misi karena sampai saat ini tidak ada realisasi sesuai dengan Visi dan Misi tersebut.

“Kami di Aifat Timur Raya ini merasa dianaktirikan dalam proses Pembangunan di Kabupaten Maybrat karena sampai saat ini kami merasa tempat lain bisa baru kenapa kita di Aifat Timur Raya tidak bisa, jika jalan ini baik dan bagus banyak potensi yang bisa di kembangkan untuk menunjang pembangunan di daerah ini”, cetus Nobertus.

Sementara salah seorang Sopir yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, semua jalan disini sangat rusak dan setengah mati sekali, apalagi kalau musim hujan.

“Kemarin sampai ada teman saya yang tidur di jalan, saya berharap semoga secepatnya ada perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah terhadap pembangunan jalan di wilayah ini sehingga masyarakat juga dapat menikmati”, ucapnya. (Mrk)

Soal Pembunuhan dan Penganiayaan, KNPB Maybrat Bantah Tuduhan Polda Papua Barat

MAYBRAT, (Maybrat News) - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Maybrat membantah tuduhan Polda Papua Barat yang menyebutkan KNPB sebagia pelaku yang membunuh dan menganiaya dua korban di Maybrat. Pada 14 Juni lalu saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Papua Barat, Adam Erwidin membenarkan adanya informasi Kejadian penganiayaan yang menyebabkan dua warga menjadi korban. Adam menjelaskan, kejadian penyerangan yang menyebabkan dua warga menjadi korban dimana satu orang di antaranya meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka parah. 

Menurut Adam, dua warga kabupaten Maybrat dilaporkan dianiaya oleh sekelompok orang dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Maybrat, tepatnya di Kampung Sory Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, Sabtu (13/6) sekitar pukul 02.00 WIT.

Dua pemuda yang menjadi korban tersebut adalah Frins Sewa, dilaporkan meninggal dunia dan Yohanes Sewa dilaporkan mengalami luka parah.

KNPB Maybrat Membantah Tuduhan Polda Papua Barat

Yohanes Assem, Ketua Komisariat Media dan Jaringan KNPB Maybrat menolak tudingan Polda Papua Barat yang seret nama KNPB dan mengkambinghitamkan KNPB sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan di kampung Sorry.

“KNPB tahu cara berjuang. KNPB tahu siapa lawan dan siapa musuh. KNPB bukan organisasi kriminal. KNPB berjuang dengan damai dan bermartabat bersama masyarakat. Polda Papua Barat jangan asal tuduh,” tegasnya menanggapi tuduhan Polda Papua Barat yang sudah diberitakan secara luas di Tanah Papua dan Indonesia.

Asem meminta aparat keamanan di Papua Barat untuk tidak menggunakan alasan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan anggota Brimob di Bintuni, lalu kambinghitamkan KNPB agar operasi militer dan pendropan militer lancar.

Polda Papua Barat jangan bikin kesimpulan dini yang tidak berdasar. Dengan tuduhan ini, sudah jelas bahwa Polda Papua mau targetkan KNPB untuk dikriminalisasi seperti selama ini. Kalau aparat mau kejar pelaku, silahkan. Tapi jangan kambinghitamkan dan bawa nama KNPB dalam kasus tersebut,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Ketua KNPB Maybrat, Adam Sorry juga berpendapat yang sama dan membantah tuduhan Polda Papua Barat yang mengkaitkan KNPB dengan pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kampung Sory.

Adam justru meminta agar pemerintah Kab. Mayrat untuk bertanggungjawab atas keamanan dan kenyamanan warganya. Karena, menurut hemat Adam, saat ini masyarakat di Aifat Timur saling curigai, menuduh, dan saling membunuh.

“Jangan menciptakan isu untuk masyarakat saling mengadu domba. Pemerintah segara mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah pembunuhan Brimob dan pembunuhan antar masyarakat sipil. Pemerintah dan Polda Papua Barat jangan lagi menuduh KNPB tanpa dasar,” tegasnya.

Sory meminta keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan situasi dan keamanan masyarakat di Maybrat. Sebab, kata dia, pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi baru-baru terhadap dua pemuda, adalah karena ada masalah sebelumnya yang belum diselesaikan.

“Pemerintah bertanggungjawab mencari solusi yang tepat. Jangan mengadu domba masyarakat dan jangan lagi. Apalagi tuduh KNPB dan saya terlibat dalam kasus tersebut. Kami berjuang secara damai. Jangan kriminalisasi perjuangan kami,” katanya. (Mrk)

Kabag Umum Sekwan Maybrat Gelar Bimtek Kehumasan dan Protokoler

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bagian Umum Sekretariat Dewan (Sekwan) Maybrat melakukan kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) terkait Kehumasn dan protokoler yang diikuti staf Humas dan Satgas Merah Putih.  

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Setda Maybrat, Engelbertus Turot, SP, M.Si di Aula Sekwan Jumat, (19/6/20).

Kabag Umum Sekwan Maybrat, Yampiter Safkur, SH, saat ditemui usai kegiatan Bimtek mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua bagian yang ada di Sekretariat DPRD tentang kehumasan dan keprotokoleran.

“Saya harap bimbingan teknik yang diikuti ini bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang Kehumasan dan keprotokoleran yang tujuannya agar agenda-agenda DPRD bisa berjalan lebih baik lagi, sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

Selain itu kata dia, untuk memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku secara nasional. Hal ini sangat penting adanya koordinasi antar organisasi atau bagian-bagian agar kegiatan yang dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur termasuk mengurus kegiatan kedewanan di kantor mupun luar kantor agar staf bekerja lebih baik lagi ,”jelasnya. (Mrk)

Warga di Kab. Maybrat Segel Puskesmas dan Pustu Menolak Pergantian Kapus Mare

MAYBRAT, (Maybrat News) - Warga masyarakat Mare Selatan melakukan pemalangan Pustu Mare Selatan di Suksiar karena kesal atas pergantian kepala Puskesmas Mare dan bendahara yang

 dinilai tidak prosedural dan akan memicu konflik di masyarakat Mare dan Mare Selatan.

Pantauan media ini, warga yang diperkirakan sekitar puluhan orang itu melakukan penyegelan dengan palang kayu di pintu Pustu dan kantor distrik Mare Selatan di Suksiar Rabu, (17/6/20).

Ortisan Yumte Intelektual Mare sebagai kordinator aksi kepada media ini mengatakan kami masyarakat dan intelektual yang berada di Mare Selatan merasa kecewaan karena ada salah satu oknum anggota DPRD Maybrat utusan dari wilayah Mare dari fraksi Demokrat atas nama Naftali Hara, S.Sos yang ikut mengintervensi masalah pergantian kepala Puskesmas dan bendahara, padahal menurutnya mereka yang diganti inilah selalu aktif melaksanakan tugas di Puskesmas dan Pustu disana dari pada yang mendapat nota saat ini.

"Iya, kami masyarakat sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan anggota DPRD yang diangkat oleh masyarakat harus melihat dari kepentingan masyarakat di Mare Raya, bukan kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.

Ortisan yang didampingi massa aksi menegaskan jika kami sebagai masyarakat Mare Raya mendukung penuh kebijakan dan keputusan pemerintah kabupaten Maybrat  tetapi kami menolak intervensi dari seorang anggota DPRD Maybrat, Naftali Hara, S.Sos yang juga ketua Fraksi Demokrat sehingg kami palang kantor distrik dan Pustu di Mare Selatan

"Situasi Virus Covid 19 yang melanda dunia termasuk kita tetapi mengapa proses pergantian Kepala Puskesmas (Kapus) dan bendahara secara mendadak dilakukan ?" tanya dia. 

Ia juga menjelaskan, kita sudah mediasi dan bicara dengan pihak dinas kesehatan tetapi disampaikan bahwa nanti dilakukan mediasi lagi, tetapi kami menunggu sampai saat ini dan tiba-tiba ada kepentingan oknum DPRD Naftali Hara dengan Bupati dia langsung minta nota di bupati untuk menonaktifkan kepala puskesmas dan bendahara. 

"Mereka inikan selalu aktif melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan keliling diwilayah Mare. Sedangkan 6 orang termasuk yang mendapat nota sejak jadi calon pegawai negeri tidak melaksanakan tugas selama ini, malahan tidak pernah masuk kantor dan kerja di puskesmas Mare tetapi bisa mendapat nota sebagai kepala puskesmas dan bendahara," kesal dia.

Ia minta perhatian dari pemerintah dan pihak keamanan untuk melihat persoalan ini, agar memediasi untuk kita bicara dengan hadirkan 6 orang itu. 

"Apa yang dilalukan ini, secara tidak langsung dapat memancing konflik di masyarakat, sebagai seorang anggota DPRD juga menyadari bahwa keluarga dan masyarakat ini yang mengangkat dia sebagai anggota dewan itu," ucapnya

Selain itu, Samuel Yumte tokoh pemuda Mare Selatan yang juga mantan anggota KPU Maybrat ini menambahkan, pergantian ini tidak melewati prosedur yang berlaku, karena menurut dia masalah ini sudah terjadi sudah 1 bulan yang lalu dan mereka telah melakukan statement tetapi kami sudah mengklarifikasi itu di dinas kesehatan. 

"Ini pergantian secara mendadak atas nama desakan dari saudara Naftali Hara, S.Sos yang juga sebagai ketua fraksi partai Demokrat. Sebenarnya dia punya tugas lain bukan ikut untuk mengintervensi kepala dinas kesehatan tetapi penilaian dinas atas kinerja selama ini apakah kurang baik maka diganti agar pelayanan kesehatan diwilayah Mare berjalan maksimal.

Samuel menilai bahwa cara-cara yang dilakukan seorang anggota DPRD, Naftali Hara gagal dan dia tidak berhasil sebagai anggota DPRD utusan wilayah Mare. 

"Tujuan kami melakukan pemalangan ini agar pemerintah dan pelaku pelapor bahkan penggugat untuk mediasi untuk kita bicara sama-sama baru palang ini dibuka kalau tidak palang ini tidak dibuka sampai waktu yang ditentukan," tandasnya.(Mrk)