"Korban Penembakan di Abepura Dimakamkan di Kampung Yukase"

Jenasah Almarhum Maikel Kareth Yang Siap Di Berangkatkan Dari Jayapura Menuju Manokwari dan Selanjutnya Di Bawa Ke Maybrat Untuk Di Makamkan

MAYBRAT, (MaybratNews) - Jenasah almarhum Maikel Kareth, korban penembakan di Abepura, Jayapura provinsi Papua Minggu (1/9/2019) lalu, diterbangkan ke kampung halamannya di Maybrat.

Informasi yang dihimpun media ini, Jenasah Maikel Kareth diterbangkan dari kota Jayapura dengan mengunakan pesawat Lion Air dari Bandar Udara Sentani, tujuan Sorong, kemudian di antar dengan mobil jenasah tujuan kampung Yukase, Distrik Ayamaru Utara, untuk di makamkan, Rabu (4/9/2019).

Almarhum Maikel Kareth merupakan anak kedua dari keluarga Apsalom Kareth dan ibu Sofia Semunya, Almarhum merupakan anak kedua dari Enam bersaudara.Almarhum Maikel Kareth adalah Mahasiswa Universitas Cenderawasih Fakultas Teknik Tambang angkatan tahun 2016. (Mrk

Jenasah Almarhum Maikel Kareth yang diterbangkan, Selasa kemarin, di jemput oleh keluarga, sanak saudara dan aparat keamanan terdiri dari Koramil Ayamaru dan Polsek Ayamaru Utara.(Mrk)

Bupati Maybrat Menghimbauw "Agar Seluruh ASN Non Papua Yang Berprofesi Sebagai Guru, Mantri & Suster Agar Kembali Melakukan Aktifitas Seperti Biasa"

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM.

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., Menghimbau kepada seluruh warga pendatang atau warga Non Papua agar segera kembali lakukan aktifitas seperti biasa.

Terutama warga pendatang atau warga non Papua yang berstatus sebagai PNS di bidang Guru, Suster Atau Mantri agar segera kembali ke tempat tugas di lingkup PEMDA Maybrat.

Sekali lagi saya Bupati Kabupaten Maybrat menegaskan agar seluruh warga non Papua yang berprofesi sebagai Guru, Suster dan Mantri  yang telah meningalkan tugas karena isu yang beredar mengenai kejadian di Jawa Timur sehingga harus tinggalkan Maybrat, agar segera kembali untuk melaksanakan tugas seperti biasa, himbauan ini bersifat resmi.

Oleh sebab itu saya selaku Bupati Maybrat memberikan jaminan penuh, kepada para Guru, suster dan Mantri yang non Papua agar segera kembali.

Hal ini saya sampaikan mengingat, anak-anak didik kita baik, SD, SMP bahkan SMA/SMK kini sudah tidak menerima mata pelajaran seperti biasa.

Sama halnya dengan para orang sakit atau "Pasien" kata dalam ilmiu medis, yang kini melakukan pengobatan dan perawatan di berbagai Puskesmas.

Mereka mau datang berobat tetapi petugas medis atau kesehatanya tidak ada di tenmpat, kalau untuk pengobatan umum bisa di layani tetapi untuk penyakit khusus, orang kita yang memiliki kemampuan secara medis di bidang itu belum ada (dalam arti dokter specialis kita OPA belum ada untuk menangani penyakit yang di maksud).

Oleh sebab itu, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh ASN yang Non Papua yang berstatus sebagai PNS di bidang Guru dan Kesehatan di Kabupaten Maybrat agar segera kembali menjalankan tugas dan profesinya di Kabupaten Maybrat sesuai dengan bidang kerja masing-masing. (Mrk)

Bupati Maybrat Minta "Presiden Luluskan Seluruh OAP Yang Ikut Tes CPNS & Mekarkan Seluruh DOB Yang Diminta"

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM.

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo agar segera membuka penerimaan CPNS dengan cara manual, tidak usah pakai sistem Computer Assisted Test (CAT) yang berlaku di seluruh Tanah Papua. 

Kembalikan kewenangan penentuan kelulusan CPNS kepada kepala-kepala daerah di seluruh Tanah Papua, karena kami yang lebih tau kebutuhan di masing-masing daerah.

Selain itu juga Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo segera mekarkan seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) yang sedang di usulkan, sehingga seluruh orang Papua yang mengikuti Tes CPNS ini bisa lulus dan bekerja di seluruh daerah yang telah di mekarkan, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Dengan demikian maka Orang Asli Papua atau OAP ini dengan sendirinya akan merasa bahwa  kami adalah bagian dari NKRI, kami sekarang sudah tinggal di dalam rumah NKRI bukan lagi di ruang tamu. tegas BS

Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., menuturkan bahwa pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada Gubernur , Bupati dan walikota se tanah Papua untuk menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kasih gaji masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat.

Sagrim juga menuturkan bahwa terhitung Tahun 2020 mendatang, saya akan menggunakan dana Otonomi Khusus untuk kasi gaji seluruh Orang Asli Papua di Kabupaten Maybrat, dimana pembayaran gaji tersebut akan di lakukan setiap bulan dengan kategori, Sarjana, Rp. 1.500.000, SMA/SMK, Rp. 500.000, SMP&SD, Rp. 300.000

Sedangkan untuk orang dewasa yang tidak berkeluarga dan yang sudah berkeluarga akan dibayar sesuai dengan status kependudukan, “tegas Sagrim.

Sagrim juga menuturkan bahwa, untuk membangun Orangrang Asli Papua itu bukan dengan berbagai macam teori, tetapi bagaimana mebangun OAP ini dengan pendekatan kebudayaan atau pola kearifan lokal, yang berlaku di masing-masing daerah di seluruh tanah Papua. 

Lanjut Sagrim, yang perlu di lihat di sini adalah, Pemberian gaji kepada Orang Asli Papua, serta jagan dilihat dari besar atau kecil nilainya tetapi yang perlu di lihat adalah kebijakannya, “Ujar  Sagrim, Selasa (27/8/2019).

” Masa Presiden saja bisa gunakan dana pinjaman untuk  memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang sebenarnya tidak Urgen atau mendesak, lalu kenapa orang Papua yang selaku penguasa diatas tanah Papua ini tidak bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang asli Papua, agar mereka bisa tenang dalam NKRI, maka solusinya adalah:

1. Buka Tes CPNS dengan cara manual

2. Berikan kewenangan penentuan kelulusan CPNS kepada kepala-kepala daerah di Papua

3. Mekarkan seluruh usulan Daerah Otonom Baru (DOB), baik Provinsi, Kabupaten & Kota

 “tutup orang nomor satu di Kabupaten Maybrat" ini. (Mrk)

Bupati Maybrat "Tidakan Rasis ini Berkaitan Dengan Penerimaan CPNS"

Buapti Maybrat. Drs. Bernard Sagrim, MM Saat Berdiskusi Bersama Kompol Tutur Opusunggu Dari Porles Sorong Selatan.

Dinamika OAP (Orang Asli Papua Ini) ini terjadi  di seluruh tanah Papua. fakta yang ada sampai dengan kemarin, cuma eskalasi yang tinggi ada di kota Fak-Fak. 

Namun seuai dengan laporan yang di sampaikan oleh Pak Wakil Bupati Maybrat ini, ada tiga titik utama  aktifitas para pendemo.

Tiga titik diantaranya yaitu, pertama di Kumurkek,  kedua Bandara Udara Kambuaya dan yang ke tiga yaitu di Fratafen, Sagrim juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi ini sudah sampai ke kami. di mana aspirasi yang di sampaikan oleh seluruh Orang Asli Papua ini pada intinya semua sama dari Sorong sampai Merauke.

Menurut Sagrim, yang jadi masalah ini adalah siapa yang menyebar informasi hoaks ini, kemudian informasi ini apakah benar atau tidak. dimana sesuai informasi ada yang mengatakan bahwa mahasiswa Papua buang bendera merah putih di Got, Parit atau Selokan yang mengakibatkan anak-anak kami yang Mahasiswa ini di serang oleh Organisasi Masa radikal yang ada di sana.

Dimana ORMAS ini tidak memferifikasi bahasa atau informasi ini dengan baik, akhirnya mereka melakukan penyerangan sepihak yang kemudian memunculkan kata-kata bersifat rasis seperti kata Monyet yang sekarang lagi firal di berbagai media baik media domestik maupun media manca negara.

Statement ini yang membuat Orang Asli Papua (OAP) tidak menerima ucapan demikian, maka dari itu munculah seperti situasi sekarang ini.

Oleh sebab itu serkali lagi saya tegaskan bahwa informasi ini kami belum tau benar atau tidak, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Maybrat untuk menjaga keamanan serta jangan membuat hal-hal yang akan memicu konflik yang lebih besar lagi.

 Sagrim juga menuturkan bahwa dalam aspirasi ini juga ada beberapa hal yang di sampaikan terutama mengenai penerimaan CPNS, beliau menyatakan bahwa hal-hal seperti ini harus di sampaikan, karena ini merupakan bagian-bagian yang penting yang membuat sehingga Orang Asli Papua merasa bahwa apa istimewahnya bagi kami kalau memang benar kami ini istimewah.

Kami ini "aparatur sipil negara yang bebicara berdasarkan kepercayaan yang di berikan buat kami. 

Tetapi secara pribadi saya "Bernard Sagrim" sangat tersinggung berat  dengan perkataan Monyet, memangnya Monyet itu ada di Papua k tutur Sagrim.

Menurut Sagrim Monyet inikan cuma ada di pulau jawa saja tidak ada di papua, silahkan cek dari Sorong sampai ke Merauke kan tidak ada, kalaupun ada mungkin dari kehutanan yang melakukan penyitaan berdasarkan UU sehingga ada satu atau dua begitu saja di Papua, tetapi kalau di lihat secara habitat Monyet ini hanya ada di Pulau Jawa sedangkan di Papua tidak ada. 

Sagrim juga menuturkan bahwa, kalau kamu atau masa ini tau siapa yang menyebutkan kata Monyet untuk Orang Asli Papua itu segera tangkap dan bawa dia ke sini ke depan saya, supaya saya mau tanya dia bahwa dia itu latar belakangnya bagaimana, Orang Tuanya Dari Mana, Bapanya nama siapa keturunan dari mana.

Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Maybrat bahwa saya ini sangat tersingung dengan perkataan Monyet yang bersifat Rasisme tandas BS. (Mrk)

"Bupati Maybrat Terima Aspirasi Para Pendemo Menentang Tindakan Rasisme"

Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Maybrat Menerima Aspirasi Para Pendemo di Kantor Distrik Aitinyo Raya. Foto (Mrk)

MAYBRAT, (Maybrat News) -Ribuan warga masyarakat kabupaten Maybrat turun  ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menentang perilaku rasisme yang terjadi di jawa timur. Dalam aksi ini masa meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri dan Panglima TNI segera usut tuntas kasus pencemaran Rasisme bagi mahasiswa Papua disurabaya dan Malang Jawa Timur.

Waka polres Sorong Selatan. Kompol Tutur Opusunggu, mengatakan, jumlah anggota yang hadir untuk pengamanan aksi damai itu berjumlah 120 personil Polisi dan 120 anggota Brimob,

” Dari awal hingga selesai, saya ikuti, makanya saya memberikan apresiasi kepada masyarakat Maybrat yang melakukan aksi dengan tertib dan santun dimuka umum, mereka sangat mengerti tentang aturan, sehingga dalam aksi tersebut tidak ada pengrusakan, tidak ada korban dan lain sebagainya, “tutur Waka Polres Sorong Selatan.

Ratusan warga masyarakat Maybrat yang turun jalan terdiri dari dua tempat, dipusatkan didepan kantor Sekretariat Daerah, Kumurkek Distrik Aifat, dan satu kelompok bertempat di segitiga Frataven distrik Ayamaru kabupaten Maybrat, Rabu (21/8/2019).

Masyarakat kabupaten Maybrat dalam apresiasi pernyataan tertulis yang dibacakan oleh Yongky Kosmah yaitu, sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda beda tetapi tetap satu, walaupun beda suku, Ras, Agama, warna kulit, bahasa dan Agama, tetapi kita tetap satu, NKRI yang wajib dijaga bersama dan wajib junjung tinggi.

Sangat Miris dan sangat disayangkan dimomen dalam memperingati hari kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 kemerdekaan bangsa Indonesia, namun orang Papua kembali dilecehkan dan diusir oleh suku Jawa melalui salah satu aparatur sipil negara bahwa rakyat Papua adalah Monyet dan pulangkan mereka ketanah Papua hal itu merupakan pelecehan dan Fitnah.

Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2008 yaitu segala hujatan dan diskriminasi rasisme itu bertentangan dengan nilai nilai Pancasila dan UUD negara republik tahun 1945.

Solidaritasi pemuda peduli Papua kabupaten Maybrat mempunyai 9 tuntutan yaitu, kepada yang terhormat Presiden republik Indonesia Ir. Haji Joko Widodo segera menanggapi hujan fitnah dan Rasisme tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pelajar Papua Ras Melanesia di Surabaya dan Malang Jawa timur. Kami minta kepada presiden republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri agar segera membentuk tim investigasi mengungkapkan pelaku dan mempolisikan pelaku sebenarnya inseden disurabaya dan Malang.

” Kami Minta Kapolri segera usut tuntas pelaku adanya dibalik bendera diasrama Papua disurabaya dan Malang.

Kami minta panglima TNI agar segera mencopot oknum anggota TNI yang kolaborasi dengan ormas FPI dengan tindakan penyerangan di asrama Papua disurabaya, ungkapnya.

” Kami minta kepada Kapolri jenderal Toto Karnavian segera mencopot Kapolda Jawa timur kerena telah melakukan pembiaran terhadap ormas FPI dan anggota TNI dan polri. Kami minta kepada presiden republik Indonesia agar segera mengeluarkan surat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ,Perpu tentang Rasisme orang Papua, “sebutnya.

” Kami minta kepada Gubernur Papua barat ,DPRD , MRPB Papua barat segera pulangkan Rash Melayu dari tanah Papua dan segera mengeluarkan Perda untuk membatasi arus masuk bagi orang non-Papua diatas tanah Papua.

Kami minta kepada Bupati Maybrat, Sekda, DPRD kabupaten Maybrat agar segera mengawasi dan memproteksi status kependudukan di Maybrat agar membatasi penduduk bukan orang asli papua dimaybrat.

Bupati Maybrat,DPRD serta Masyarakat kabupaten Maybrat harus menyuarakan pelecehan harakat dan martabat rakyat Papua ke mata mata dunia, apabila pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab untuk mengukap insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang maka segera lepaskan kami dari Bingkai NKRI alias Mereka, “pintanya.

Ratusan warga yang melakukan aksi damai itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Maybrat Drs. Paskalis Kocu,M.Si yang didampingi Waka polres Sorong Selatan Tutur Opusunggu, Asisten II Ferdinandus Taa, anggota DPRD Maybrat Lewy saa.

Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim, MM., dalam arahannya, Aspirasi ini kami terima dan kami akan lanjutkan kepada gubernur Papua Barat pada rapat koordinasi Forkompinda dimanokwari nanti.

Wakil walikota Malang sudah di panggil oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta untuk memberikan keterangan terkait dengan insiden yang terjadi. (Mrk)

Ferdinandus Taa : KPK Berikan Waktu Dua Minggu untuk penertiban Kendaraan Dinas di Maybrat

Ferdinandus Taa, SH, M.Si., Saat Membaca Surat Perintah Dari KPK RI. Foto: Mrk

MAYBRAT, (Maybrat News) - Asisten II Bidang pemerintahan kabupaten Maybrat, Ferdinanduss Taa, SH, M.Si mengungkapkan, sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara Sekda Maybrat bersama pimpinan OPD dengan KPK pada hari Rabu 31 Juli 2019 di Kota Sorong, hasilnya KPK memerintahkan semua kepala daerah Se-Papua Barat agar segera menertibkan kendaraan dinas milik pemerintah daerah, yang dimiliki oleh setiap pejabat maupun staf yang lebih dari satu agar dikembalikan, “ujar Feri kepada Maybrat News (1/8/2019).

Berdasarkan surat pemberitahuan dari KPK untuk para pejabat yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu, agar segera dikembalikan kepada pemerintah daerah dengan tenggang waktu dua minggu, berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah kabupaten Maybrat dengan KPK.

Apabila tidak dikembalikan maka akan ditarik secara paksa oleh pihak keamanan sesuai surat perintah KPK.

Ditambahkan Ferdinandus Taa, KPK sudah menginstruksikan bahwa setiap pimpinan hanya diberikan satu unit kendaraan dinas, sedangkan untuk Eselon III dan IV hanya mendapatkan satu unit sepeda motor.

Anggota DPRD kabupaten Maybrat yang menjabat 10 tahun dan mendapatkan kendaraan operasional dinas akan dikembalikan kepada pemerintah daerah, kendaraan dinas hanya untuk 3 pimpinan DPRD yaitu, Ketua dan wakil ketua I dan II saja, “Kata dia.

Ditambahkan Ferdinandus Taa, direncanakan Senin 5 Agustus 2019 Kepala Daerah, dan wakil kepala daerah, Sekda dan pimpinan OPD dilingkungan pemerintah kabupaten Maybrat adakan aksi untuk pengembalian kendaraan dinas yang selama ini mereka miliki lebih dari satu.

Kendaraan dinas yang di kembalikan kepada pemerintah daerah itu dikordinir langsung oleh asisten II bidang pemerintahan Fery Taa ,SH, M.Si. (Mrk)

Bupati Maybrat Beserta Jajarannya Kembalikan Kendaraan Dinas

Bupati Kabupaten Maybrat, Saat Memberikan Arahan Terkait Pengembalian Kendaraan Dinas. Foto: Mrk

MAYBRAT, (Maybrat News) -Pejabat dilingkup Pemkab Maybrat melaksanakan perintah KPK RI terkait pengembalian kendaraan dinas. Selasa (13/8/2019).

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim.MM, Wakil Bupati Kabupaten Maybrat , Drs. Paskalis Kocu M.Si, Sekda Kabupaten Maybrat, Drs Agustinus Saa, M.Si, mantan Bupati Kabupaten Maybrat, Karel Murafer. SH, MA, Plt. Bupati Kabupaten Maybrat, Albert Nakoh S.Pd ,MM , Asisten II Ferdinandus Taa, SH, M.Si,  Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maybrat, Melianus Saa,SH ,Yoram Bosawer dan beberapa pimpinan OPD secara resmi menyerahkan mobil dinas mereka yang dipakai selama ini.

Proses penyerahan ini diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAAD) Kabupaten Maybrat Anthonius Ranjabar SE, M.Si, yang diwakili oleh Salah satu staf BPKAAD yang bertempat dihalaman sekretariat daerah kabupaten Maybrat. 

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM, menuturkan bahwa perintah KPK RI ini guna proses kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tertib seperti yang kita laksanakan saat ini.

Menurut Sagrim, jika kita semua ingin agar Kabupaten Maybrat ini lebih baik dan berkembang maju maka, sebaiknya kita harus dukung proses yang dilakukan KPK, sebab ini langkah yang paling tepat.

Sehingga anggaran yang minim ini, belanja aparatur dikurangi dan belanja modal itu dinaikan agar pelayanan kepada masyarakat tercapai dengan baik, terutama pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan ekonomi dan perputaran uang yang dirasakan masyarakat kita,”ujarnya. 

Bupati Bernard Sagrim menjelaskan, kita kembalikan Asset pemerintah, termasuk tanah, rumah dan kendaraan. Tetapi di Maybrat hanya kendaraan dinas.

Jadi tahap pertama itu Legislatif dan tahap kedua ini adalah Eksekutif, kalau untuk pimpinan  pimpinan DPRD itu sampai pelantikan bulan November baru dikembalikan.

Hal yang dilakukan saat ini merupakan langkah cepat dan etikat baik yang dilakukan pemerintah Maybrat setelah kota Sorong dan kabupaten Sorong, “ungkapnya.

Sesuai dengan ketentuan dari KPK bahwa dikabupaten Maybrat diberikan waktu dua Minggu untuk penertiban kendaraan dinas akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2019, apabila ada pejabat yang tidak kembalikan kendaraan dinas maka akan berurusan dengan pihak penegak hukum, dalam Hal ini kejaksaan Negeri Sorong sebagai penegak hukum.

Dari pantauan Maybrat News, penyerahan kembali mobil dinas ini kebanyakan bermerek Hilux , Triton dan avansa. (Mrk)