Sudah 4 Hari Jaringan Telkomsel di Kumurkek Non Aktif

MAYBRAT, (Maybrat News) – Jaringan Telekomunikasi Satelit (Telkomsel) di Kumurkek, Ibu Kota Kabupaten Maybrat sudah 4 hari hilang (non aktif), terhitung sejak Selasa (14/7/20) sampai saat ini.

Kabid Kominfo Kabupaten Maybrat, Risiart Sikirit yang dihubungi media ini mengutarakan, terkait komunikasi dengan pihak Kementerian Kominfo RI, bahwa jaringan yang hilang itu dikarenakan adanya gangguan satelit.

“Kami sudah tanyakan ke Kementerian Kominfo pada Rabu, (15/7/20), terkait jaringan Telkomsel di Kumurkek non aktif, kata mereka itu masih ada problem di satelit, itu info dari Jakarta,” ujar Risiart.

Menurut Risiart, jaringan signal mengalami gangguan menjadi tanggungnjawab pihak Kominfo RI. “Jadi, ada masalah signal di wilayah Maybrat kita selalu kordinasikan ke pusat. Mudah-mudahan satu dua hari lagi sudah aktif kembali,”tandasnya. (Mrk)

Pendidikan di Maybrat Mulai Dibenahi

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si

 MAYBRAT, (Maybrat News) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si mengatakan berbagai masalah masih menghantui dunia pendidikan di Maybrat.

Masalah itu di antaranya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lingkungan, serta regulasi.

Menurutnya, terkait regulasi hingga kini pendidikan belum diletakkan sebagai prioritas utama seperti K13 dan lainnya.

“Hingga kini pendidikan di Maybrat mulai dibenahi dimana tahun 2018 kabupaten Maybrat masih urutan 13 dari kabupaten kota di Provinsi Papua Barat sehingga 2 tahun mulai alami peningkatan dari urutan 13 naik urutan 2 untuk SD dan 4 untuk SMP se-Provinsi Papua Barat,” ujar Kornelius yang ditemui awak media di Kumurkek, akhir pekan lalu.

Meski demikian, ia masih tetap mengakui hingga kini kualitas pendidikan Papua termasuk Maybrat masih jauh dari yang diharapkan. Kabupaten Maybrat juga belum memiliki grand design pendidikan jangka panjang. Termasuk sarana dan prasarana yang masih minim, juga perbedaan kualitas pendidikan sekolah satu dengan yang lainnya. Akibatnya, mayoritas orang tua siswa ingin anaknya masuk sekolah-sekolah tertentu yang dianggap berkualitas.

Ke depan, saya memprogramkan semua sekolah setara. Tidak boleh lagi ada sekolah yang lebih baik dan ada yang tidak. Sarana prasarana dilengkapi, guru-gurunya kita siapkan dengan baik,” ucapnya.

Untuk itu, ia menyatakan mesti ada standar pencapaian dunia pendidikan di Papua sejak era Otonomi Khusus atau Otsus.

“Standar pendidikan di Papua khususnya Maybrat sejak Otsus itu berapa persentasenya dan apakah sudah tercapai. Kemudian hal berbagai masalah lain ini mesti dipetakan dan dibenahi. Apa yang tercapai dan belum tercapai,” kata Kornelius.

Menurut mantan Kabag Pemerintah Kampung Setda Maybrat itu, meski Otsus Papua sudah bergulir 20 tahun akan tetapi masih terjadi lekurangan sana sini dalam dunia pendidikan di tanah Maybrat.

“Sekolah di pinggir jalan saja, menerima akses mudah masih banyak keurangan. Apalagi di daerah pedalaman,” ujarnya.

Katanya, selain masalah kekurangan guru dan sarana prasarana penunjang, hingga kini biaya pendidikan gratis yang selalu digaungkan pemerintah selama ini, belum sepenuhnya terlaksana. (Mrk)

Pariwisata Masuk Program Strategis

MAYBRAT, (Maybrat News) – Pemerintah Kabupaten Maybrat telah mengagendakan potensi pariwisata masuk dalam program strategis daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupten Maybrat, Yohanes Sentuf, S.Pd.,M.Pd kepada awak media, Selasa (13/7/20).

Yohanes menyebutkan, spot wisata seperti air terjung, petik bintang dan lainnya di Maybrat sangat menjanjikan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah masuk ke Maybrat dipastikan akan meningkat jika spot-spot wisata tersebut dikelola dengan baik. “Belum dikelola seperti Gunung Petik Bintang, Kali Ombak Mare, Danau Uter, Danau Ayamaru dan lainnya saja sudah banyak pengunjung, apalagi dikelola baik pasti jumlah kunjungan akan semakin meningkat,” ujar Yohanes.

Ia mengaku, saat ini, Dinas Pariwisata Maybrat telah melakukan pemetaan obyek wisata yang ada, dan membuka peluang berinvestasi, agar spot-spot wisata itu bisa menjadi potensi dan ikon daerah serta memberi pemasukan melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). “Kalau spot wisata kita kelola baik dan pengunjung semakin banyak, tentu akan mendatangkan income bagi daerah serta bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar spot wisata tersebut, makanya kita fokus kelola pariwisata ini sebagai program prioritas,” pungkasnya. (Mrk)

Dr. Naomi Netty Howay, S.Km.,M.Kes Menilai Kepala Kampung Perlu Dibimbing Dalam Penggunaan Dana Covid-19

Kepala Inspektorat Kabupaten Maybrat, DR. Naomi Netty Howay, S.Km.,M.Kes

MAYBRAT, (Maybrat News) – Inspektorat daerah Kabupaten Maybrat telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan dana Covid-19 yang dikelolah setiap kepala Kampung se-Kabupaten Maybrat.

Melalui monitoring tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Maybrat, DR. Naomi Netty Howay, S.Km.,M.Kes menilai bahwa sebagian besar kepala Kampung dapat menggunakan dana Covid-19 berdasarkan petunjuk teknis (juknis) untuk membantu masyarakat atas bimbingan para pendamping Kampung.

Namun sebagian kecil kepala kampung yang tidak menggunakan dana Covid-19 berdasarkan juknis karena tidak memahami juknis tersebut. Oleh karena itu, kata Naomi Netty Howay, akan melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga semua kepala Kampung dapat memahami penggunaan dana Covid-19. Naomi Netty Howay mengatakan, perlu ada pendampingan yang baik terhadap kepala Kampung karena dana yang digunakan terus diawasi sehingga dapat digunakan tepat pada sasaran.

“Sebagian kecil saja kepala kampung yang tidak menggunakan dana sesuai dengan jenis pembelanjaan. Nah ini juga kelalaian dari pendamping kampong, yang tidak mendampingi kepala kampung dengan baik,” terang Naomi, Kamis (9/7/20) lalu.

Naomi optimis, setelah mengadakan pembinaan dan pendampingan, maka kepala kampung akan memahami terkait penggunaan dana Covid-19 sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar. (Mrk)

Bersama Dinsos "Wabub Maybrat Salurkan BST Bagi 1.750 KPM"

Wakil Bupati Maybrat, Drs. Paskalis Kocu, M.Si

MAYBRAT, (Maybrat News) – Dinas Sosial Kabupaten Maybrat melakukan launching penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 1.750 kelompok penerima manfat (KPM) yang tersebar di 24 distrik di wilayah Kabupaten Maybrat.

Launching dilakukan wakil bupati Maybrat, Drs. Paskalis Kocu, M.Si yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada warga KPM di Aula Pertemuan Setda Maybrat, Selasa (14/7/20).

Wabup dalam arahannya meminta masyarakat agar menerima bantuan tersebut secara iklhlas serta tidak melihat dari jumlahnya. Bagi yang belum menerima, wabup meminta agar bersabar karena tetap akan diperjuangkan untuk bisa mendapatkannya pada kesempatan berikut.

“Memang ada keluarga yang terima dan ada yang sama sekali tidak terima. Tetapi yang tidak terima akan didata ulang untuk nanti berikutnya bisa dapat,” ujar wabup.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat, Makdalena Tenau, S.Sos yang ditemui awak media mengutarakan pihaknya telah melakukan rapat via video conference bersama BPK RI perwakilan Papua Barat, beberapa waktu lalu terkait distribusi bantuan sosial dan evaluasi data ganda.

“Melalui evluasi itu disampikan secara resmi bahwa bantuan langsung tunai (BLT) itu distribusi lebih awal lalu bantuan sosial tunai (BST) belakangan. Tetapi ada data KPM ganda tetap dibayarkan, karena dari awal belum ada penyatuan data, antara konsultan dari dana desa dengan dinas sosial,” kata Tenau.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Pj Sekda Maybrat, Ferdinandus Taa, SH., M.Si, Kepala Kantor Pos Sorong, kepala kantor pos Sorong Selatan dan sejumlah pejabat lainnya. (Mrk)

Kordinator Pengawas Sekolah Apresiasi Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Maybrat

MAYBRAT, (Maybrat News) – Kordinator pengawas pendidikan di kabupaten Maybrat, Jeni Lanting, S.Pd memberi apresiasi kepada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Maybrat yang dipimpin kepala dinas Kornelius Kambu, S.Sos., M.Si, yang telah mendongkrak peringkat pelayanan pendidikan di Maybrat dari urutan 13 di tahun 2018 dan saat ini naik jadi peringkat 4 tingkat SMP se-Provinsi Papua barat.

Kami mewakili tim pengawas tingkat SD dan SMP, tenaga pendidik dan kependidikan Kabupten Maybrat memberi dukungan penuh kepada kepala dinas pendidikan Kornelius Kambu, S.Sos., M.Si sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan VIII di LAN Makasar,” terang Jeni.

Menurut dia, tahun 2018 progres pendidikan di Kabupaten Maybrat berada diperingkat terakhir yaitu 13 di provinsi Papua barat. Tetapi kata dia, kini sudah alami perubahan yang baik karena atas kepemimpinan kepala dinas.

Sehingga, pemerintah Maybrat saat ini, berada di peringkat kedua pelayanan sekolah dasar dan peringkat keempat untuk SMP.

“Ini sebuah kemajuan yang kita lakukan selama 2 tahun, hal-hal yang dilakukan selama ini oleh kepala dinas bersama komponen pendidikan seperti rapat kordinasi dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, pertemuan guru-guru bersama dinas dengan bupati, hanya bagaimana untuk menyikapi permasalahan pendidikan PAUD/TK, SD dan SMP di kabupaten Maybrat dan apa yang harus dilaksanakan sehingga mutu pendidikan di Maybrat mengalami peningkatan,” ungkapnya. (Mrk)

Kadis Capil Akui Pelayanan Tidak Sesuai Protokol Kesehatan

MAYBRAT, (Maybrat News) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maybrat telah kembali melaksanakan aktivitas di kantor sejak bulan Juni guna melayani masyarakat dengan berbagai keperluan seperti perekaman E-KTP, penerbitan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan keperluan lainnya yang berkaitan pada Disdukcapil.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Maybrat, Yohanis Naa, S.Sos mengatakan, selama masa pandemi Covid-19, dirinya bersama staf hanya dapat melaksanakan tugas di rumah saja guna terhindar dari penyebaran Covid-19 yang membahayakan jiwa manusia.

Setelah aktivitas kembali dilakukan di kantor sebagaimana biasanya, dirinya mengaku bahwa aktivitas pada Disdukcapil tidak dapat menjalankan protokol kesehatan karena Dinas yang dipimpinnya tidak memiliki anggaran untuk membelanjakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, penyediaan air dan sabun serta hand sanitazer.

“Setelah kantor kami dibuka dan aktivitas di kantor kembali normal, kami dari Disdukcapil tidak mengikuti anjuran protokol kesehatan, karena anggaran tidak ada untuk kami di Disdukcapil untuk membelanjakan APD,” kata Yohanis Naa, Rabu (15/7/20).

Lebih jauh Yohanis Naa berjanji akan berjuang guna mengatasi kekurangan yang ada agar dapat mengikuti anjuran protokol kesehatan sehingga pelayanan yang dilakukan tidak berdampak pada penularan virus corona. (Mrk)