Asisten II Maybrat Lalukan Rapat Koordinasi di Kemendagri Terkait Penarikan Kendaraan Dinas

Kegiatan Rapat Koordinasi di Gedung Depdagri Jakarta (Foto Mrk)

MAYBRAT, (Maybrat News) – Asisten II Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, SH, M.Si., menuturkan kalau dalam kegiatan koordinasi dengan pejabat pengelolaan barang milik daerah di Kementrian Dalam Negeri  (Kemendagri) ini, terkait dengan surat edaran KPK tentang penarikan kendaraan dinas, untuk itu kami dari pemerintah Maybrat baik dari Eksekutif  maupun Legislatif  datang kemari untuk melakukan koordinasi terkait soal gencar-gecarnya penertiban barang milik daerah,.

Jadi kalau mau dilihat jumlah kendaraan dinas yang paling banyak di setiap kabupaten di kepala burung ini, sepertinya Kabupaten Maybrat yang memiliki kendaraan dinas paling banyak.

Dari roda  empat sampai dengan roda dua yang berjumlah 986 unit, yang terdiri dari roda dua (motor) sebanyak 600 lebih sedangkan sisanya itu roda empat (mobil). Itu di belanjakan mulai dari tahun 2009 sampai dengann sekarang (2019).

Dimana kendaraan ini sebagian besar kita sudah tarik, sesuai dengan anjuran atau aksi dari KPK. Nah jadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tentang hak keuangan. Dimana ada yang dapat keuangan dan ada yang dapat transportasi, tetapi setelah adanya instruksi dari KPK bahwa semua kendaraan dinas harus di tertibkan atau harus di tarik kembali maka ini yang menadi dilemma bagi.

Kita juga merujuk pada salah satu  Staf  KPK,  Bapak Maruli, bahwa DPR hanya mendapatkan tunjangan transportasi, lalu kita yang pejabat di eksekutif tidak boleh miliki kendaraan dinas lebih dari satu. Namun sesuai dengan medan atau situasi topografi di daerah kita, maka sebagian besar kendaraan dinas kita mengalami kerusakan yang parah.

Kemarin saya dengan bapak sekda ngotot kepada KPK bahwa kalau bias teman-teman di DPR ini pakai dulu kendaraannya, nati sampai dengan TMT selesai baru nanti kita tarik kembali.

Kemudian kondisi selanjutnya adalah mobil-mobil yang di tarik kembali ini kira-kira kita mau apakan mobil ini,

Sedangkan di Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2014 menghendaki harus di lakukan penjualan atau pelelangan atau dalam bentuk dum, minal 4 tahun,

Diskusi Bersama Pak Edwin, Staf Bidang Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Gedung Kemendagri (Foto;Mrk)

Sedangkan menurut, Kabid Aset, Erik Tenau SE, menuturkan bahwa kalau dari saya mungkin terkait tindak lanjutnya seperti apa, inikan perencanaanya kita kumpulkan dulu, setelah itu nanti kita minta petunjuk dari Depdagri terkait SOP nya seperti apa, supaya kami juga ada punya dasar untuk melakukan pelelangan atau penjualan., atau mungkin juga kita bias optimalisasi ke beberapa OPD yang memang selama ini belum memiliki kendaraan operasional tandas Erik, saat rapat koordinasi dengan Pak Edwin, Kepala seksi pengelolaan asset daerah Kemendagri.

Tambah Erwin, kalau kita di sana belum ada perda tetapi Prbub sudah ada,  di mana perbub pengelolaan BMD baru 2019.

Sedangkan dari perwakilan DPRD sendiri merasa bahwa dengan adanya penarikan kendaraan dinas ini membuat kita jadi dilematis, misalnya aktifitas dari sorong ke maybrat, setelah kendaraan di tarik, teman-teman di DPRD bilang kami mau lakukan aktifitas ke sana dengan apa, di mana jarak dari sorong maybrat saja 4 jam  kalau dengan kendaraan.

Nah jika memang demikian maka bagaimana kalau DPRD mau hering atau mau kunker ke distrik-distrik sedangkan transportasi kami sudah di tarik kembali. Sehingga menurut kami di DPRD bagaimana kalau kendaraan ini kita gunakan dulu, seperti yang sudah di katakana oleh Asisten II Kab Maybrat dan Kabid Aset.

Namun menurut, Bapak. Edwin, Kepala Seksi Barang Milik Daerah (Kemendagri) bahwa kalau kita bicara regulasi, dimana Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur barang milik daerah ini adalah  PP No. 27 Tahun 2014, dimana amanat PP 27 Tahun 2014 ini terkait pengadaan barang milik daerah di atur lebih lanjut dalam permendagri, (peraturan menteri dalam negeri) maka keluarlah permendagri No. 19 tahun 2016, dimana amant dari permendagri No.19 tahun 2016 ini yaitu aturan lebih lanjut di atur dengan Perda (peraturan Daerah) dengan tetap merujuk pada permendagri.

Jadi di maybrat kan belum ada perda terkait permendagri No. 19 tahun 2016 sedangkan yang ada cuma Perbub, sedangkan aturanya PP, Permen,  Perda baru Perbub, jadi nanti di susun dulu Perdanya dengan meruuk pada permendagri di atas tadi.

Kita pun terinformasi dengan adanya PP No.18 tahun 2017 terkait hak keuangan DPRD, memang di situ kan di sampaikan bawa untuk anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi, meskipun peraturanya baru keluar  tahun 2017 tetapi di daerah-daerah lain sudah di tarik sebelumnya.

 Jadi sebelum ada aksi KPK ini, di daerah lain sudah ada penarikan kembali kendaraan dinas. Kita ambil contoh, teman-teman di Pemprof  DKI, itu mobil merek Toyota Alvis  belum sampai dua tahun sudah di tarik. (Mrk)

Bupati Maybrat "Persiapan Raker Am Sinode GKI ke IV di Ayamaru pada bulan Oktober Tahun 2020 sudah di atas 65%"

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM. (foto: Mrk)

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM., menuturkan kalau Kegiatan Raker sampe denga hari ini, suda sampai pada persiapan-persiapan yang kalau di bilang kita siap ya kita nsudah siap, (senin 16/9/2019).

Artinya untuk infrastruktur, terkait dengan tempat kegiatan inikan ada fasilitas pemerintah yang ikut mendukung, seperti ada ruang pertemuan, ada Samu Bah, kemudian ada fasilitas-fasilitas Gereja yang di bantu oleh pemerintah, seperti kantor Klasis Ayamaru, jadi kalau mau dilihat ya progress kita sudah di atas 65%.

Jadi kita harapkan semua  bangunan-bangunan ini sebelumm oktober 2020 sudah siap semua untuk mendukung kegiatan Raker. Termasuk juga jalan-jalan utama dan jalan penghubung

Atas Koordinasi kami, Kebetulan di sini, saya sebagai Bupati Kabupaten Maybrat yang di percayakan sebagai Ketua Panitia, jadi saya sudah berkoordinasi  juga dengan kementrian lembaga terkait dan Bapak Gubernur Papua Barat. Sehingga bantuan untuk pembangunan jalan, seperti  jalan utama ini sudah mulai di kerjakan. Saya harap tahun 2020 semua jalan ini sudah licin semua

Mulai dari Satker, atau mulai dari Kampung Welek, sampai Kambuaya dan di Jitmau ini kedepannya sudah tidak ada masalah mengenai jalan utama lagi, semua sudah licin semua.

Kemudian jalan-jalan pendukung ke tempat kegiatan, seperti Samu Bah ketas ini, BTS di atas ini, dimana bantuan Gubernur 2020 sudah di kerjakan, di mana jalan dari tiang BTS itu putar ke Samu Bah diatas, turun ke Fraharoh, SD Inpres, trus keluar ke Pasar Mama-Mama Papua dan terus melingkar ke sini lagi.

Lapangan LA ini sekarang sudah mulai di kerjakan tahun ini guna mendukung kegiatan pembukaan nantinya, namun ntahun depan kita akan benahi lagi, terutama tribun bagian timur yang nanti tahun depan akan mulai di bangun.

Lalu yang berikut, tahap infentarisasi seperti rumah-rumah Pastori, kemudian rumah-rumah warga jemaat yang repsentatif untuk  mendukung akomodasi dari para peserta nanti. Termasuk beberapa perkantoran, ex perkantoran Pemda Maybrat yang ada di Ayamaru sini akan di jadikan tempat penginapan. Dimana ada gedung lantai dua di sini, ada satu di sebelah juga yang akan kita siapkan di mana kita akan rubah jadi tempat akomodasi

Di Tanya memgenai gedung sekolah apakah di gunakan juga?

Sagrim menjawab, gedung sekolah tidak di gunakan, karena fasilitas yang ada ini sudah cukup, di mana ada Hotel, ada Penginapan, ada Mes Pemda dan rumah-rumah warga jemaat serta rumah para pejabat.

Terkait Lampu atau listrik?

Sagrim menjawab, kemarin saya sudah panggil kepala PLN dari Sorsel dan dia sudah naik dan saya sudah perintahkan untuk segera, koordinasi dan minggu depan tanggal 23-24 ini saya akan audens dengan pihak kementrian ESDM, untuk bicara mengenai bantuan Genset. Karena keluhan PLN cabang ayamru ini hanya kekurangan satu buah Mesin Genset. 

Tapi kemarin saya sudah minta dia untuk presentasekan speck dari mesin Genset tersebut. Kemudian nanti saya akan bikin surat kesana mudah-mudahan Tuhan sayang, dan berkehendak ya kita bias dapat bantuan satu Genset lagi, sehingga dengan adanya bantuan genset ini maka lampu sudah bias menyala 24 jam. Jadi pada intinya kami yakin bahwa untuk masalah lampu atau listrik tidak ada masalah.

 Mengenai surat-menyturat?

Sagrim menuturkan bahwa kami sudah siap dengan proposal untuk Pemda Maybrat, Gubernur Papua Barat, di mana kalau gubernur saya sudah sampaikan secara lisan ke beliau dan beliau siap untuk membantu kita, begitu juga dengan para Bupati dan Walikiota, mereka sudah siap untuk membantu, proposal yang kita buat juga tinggal di distribusikan, lalu di dukung oleh para ketua dan bakal ketua klasis se Sorong Raya di bawah BPAM wilayah 7.  

Ini juga sudah siap semua, baik yang bertindak sebagai panitia transit, maupun yang memberikan partisipasi, lain-lain seperti acara pembukaan, isi lagu, paduan suara, itu juga saya sudah siap dengan beliau-beliau itu.

Rencananya tanggal 19 september besok ini kita rapat untuk pengecekan lagi, guna memantapkan semua kegiatan nantinya, dimana hasil rapat ini akan saya bawa untuk presentasekan kesiapan panitia pelaksana Raker  Am Sinode GKI ke IV di ayamaru pada Bulan Oktober Tahun 2020 di Raker  III  nanti di klasis jayapura  pada tanggal 5 Oktober nanti. Tentunya bantuan dari pemda Maybrat sebagai tuan rumah ya sudah pasti ada.

Mengenai kendala apa saja yang di hadapi oleh panitia?

Sagrim menjawab, ya namanya panitia ya begitu suda, banyak yang di lantik atau di pilih sebagai Panitia tetapi sedikit yang bekerja, nanti kalau sudah mau dekat kegiatan baru semua hadir, itulah kebiasaan kita dalam satu panitia, tapi tidak masalah karna itulah kendala kita, tapi kalau semua panitia lengkap saya kira tidak ada masalah, di mana semua berbicara dan menyampaikan pendapat.

 Mengenai situs-situs pekabaran Injil dan spot-spot wisata yang akan di siapkan?

Sagrim menjawab, mengenai situs dan spot ini, sudah ada tim kita yang sudah mulai besok bergerak untuk menginventarisir situs-situs yang ada, baik situs-situs yang berkaitan dengan cerita theologis, juga situs-situ ruben rumbiak di kambuaya, maupun spot-spot pariwisata yang akan kita promosikan di kegiatan ini.

Terakhir mengenai jumlah peserta? 

Ia menuturkan kalau jumlah peserta yang akan hadir berjumlah 1000 peserta.  Yang tediri dari, BPAM sinode berjumlah 134 peserta, kemudian dari klasis, bakal klasisi, jemaat kategoria, Utusan STT GKAI  dan STIA OTTOW GEISLER itu berjumlah 409 Peserta, terus tambah dengan panitia, pendukung dan kelompok penggembira, di mana kelompok penggembira ini dating dari klasis, BPAM SINODE berjumlah 157 kemudian di tambah  dengan panitia local berjumlah 160.  

Di akhir wawancara ini, Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM. menuturkan bahwa kenapa sampai jumlah peserta Raker Am Sinode ini sangat banyak, ini karena  Raker ini sangat Istimewah karena di raker ini akan di lakukan “AMANDEMEN” tata Gereja di tataran Am Sinode GKI di Tanah Papua, jadi orang banyak yang ingin mengetaui, yang di amademen ini apa saja, tutup Sagrim. (Mrk)

15 Anggota DWP Maybrat Ikut Seminar Nasional di Jakarta

Ketua DWP Maybrat, Irene Sahetapy, ST. MSi.

MAYBRAT, (Maybra News) – Sebanyak 15 anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Maybrat, siap mengikuti seminar Nasional DWP, yang akan dilaksanakan bulan September 2019 “Temanya nanti, Dharma Wanita Persatuan Kuat Mendukung Suksesnya Pembangunan Nasional, dengan waktu pelaksanaan tanggal 3-4 September 2019,” kata Ketua DWP Maybrat, Irene Sahetapy, ST. MSi.

Dia mengatakan, materinya nanti akan dibawakan oleh ketua DPR RI, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta narasumber lain yang siap membagikan ilmu ke ibu-ibu DWP yang hadir.

“Kegiatan ini hanya fokus bagaimana dapat memberikan atau ada kontribusi kepada DWP untuk bisa lebih berkualitas dan maju, sebagai patner pemerintah dalam membangun pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Dia berharap, anggota DWP Maybrat yang ikut dapat menimba ilmu untuk bisa dipakai dalam membangun organisasi ini kedepan, agar kita lebih bekerjasama dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk kabupaten Maybrat. (Mrk)

"Korban Penembakan di Abepura Dimakamkan di Kampung Yukase"

Jenasah Almarhum Maikel Kareth Yang Siap Di Berangkatkan Dari Jayapura Menuju Manokwari dan Selanjutnya Di Bawa Ke Maybrat Untuk Di Makamkan

MAYBRAT, (MaybratNews) - Jenasah almarhum Maikel Kareth, korban penembakan di Abepura, Jayapura provinsi Papua Minggu (1/9/2019) lalu, diterbangkan ke kampung halamannya di Maybrat.

Informasi yang dihimpun media ini, Jenasah Maikel Kareth diterbangkan dari kota Jayapura dengan mengunakan pesawat Lion Air dari Bandar Udara Sentani, tujuan Sorong, kemudian di antar dengan mobil jenasah tujuan kampung Yukase, Distrik Ayamaru Utara, untuk di makamkan, Rabu (4/9/2019).

Almarhum Maikel Kareth merupakan anak kedua dari keluarga Apsalom Kareth dan ibu Sofia Semunya, Almarhum merupakan anak kedua dari Enam bersaudara.Almarhum Maikel Kareth adalah Mahasiswa Universitas Cenderawasih Fakultas Teknik Tambang angkatan tahun 2016. (Mrk

Jenasah Almarhum Maikel Kareth yang diterbangkan, Selasa kemarin, di jemput oleh keluarga, sanak saudara dan aparat keamanan terdiri dari Koramil Ayamaru dan Polsek Ayamaru Utara.(Mrk)

Bupati Maybrat Menghimbauw "Agar Seluruh ASN Non Papua Yang Berprofesi Sebagai Guru, Mantri & Suster Agar Kembali Melakukan Aktifitas Seperti Biasa"

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM.

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., Menghimbau kepada seluruh warga pendatang atau warga Non Papua agar segera kembali lakukan aktifitas seperti biasa.

Terutama warga pendatang atau warga non Papua yang berstatus sebagai PNS di bidang Guru, Suster Atau Mantri agar segera kembali ke tempat tugas di lingkup PEMDA Maybrat.

Sekali lagi saya Bupati Kabupaten Maybrat menegaskan agar seluruh warga non Papua yang berprofesi sebagai Guru, Suster dan Mantri  yang telah meningalkan tugas karena isu yang beredar mengenai kejadian di Jawa Timur sehingga harus tinggalkan Maybrat, agar segera kembali untuk melaksanakan tugas seperti biasa, himbauan ini bersifat resmi.

Oleh sebab itu saya selaku Bupati Maybrat memberikan jaminan penuh, kepada para Guru, suster dan Mantri yang non Papua agar segera kembali.

Hal ini saya sampaikan mengingat, anak-anak didik kita baik, SD, SMP bahkan SMA/SMK kini sudah tidak menerima mata pelajaran seperti biasa.

Sama halnya dengan para orang sakit atau "Pasien" kata dalam ilmiu medis, yang kini melakukan pengobatan dan perawatan di berbagai Puskesmas.

Mereka mau datang berobat tetapi petugas medis atau kesehatanya tidak ada di tenmpat, kalau untuk pengobatan umum bisa di layani tetapi untuk penyakit khusus, orang kita yang memiliki kemampuan secara medis di bidang itu belum ada (dalam arti dokter specialis kita OPA belum ada untuk menangani penyakit yang di maksud).

Oleh sebab itu, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh ASN yang Non Papua yang berstatus sebagai PNS di bidang Guru dan Kesehatan di Kabupaten Maybrat agar segera kembali menjalankan tugas dan profesinya di Kabupaten Maybrat sesuai dengan bidang kerja masing-masing. (Mrk)

Bupati Maybrat Minta "Presiden Luluskan Seluruh OAP Yang Ikut Tes CPNS & Mekarkan Seluruh DOB Yang Diminta"

Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM.

MAYBRAT, (Maybrat News) - Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo agar segera membuka penerimaan CPNS dengan cara manual, tidak usah pakai sistem Computer Assisted Test (CAT) yang berlaku di seluruh Tanah Papua. 

Kembalikan kewenangan penentuan kelulusan CPNS kepada kepala-kepala daerah di seluruh Tanah Papua, karena kami yang lebih tau kebutuhan di masing-masing daerah.

Selain itu juga Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo segera mekarkan seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) yang sedang di usulkan, sehingga seluruh orang Papua yang mengikuti Tes CPNS ini bisa lulus dan bekerja di seluruh daerah yang telah di mekarkan, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Dengan demikian maka Orang Asli Papua atau OAP ini dengan sendirinya akan merasa bahwa  kami adalah bagian dari NKRI, kami sekarang sudah tinggal di dalam rumah NKRI bukan lagi di ruang tamu. tegas BS

Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim. MM., menuturkan bahwa pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada Gubernur , Bupati dan walikota se tanah Papua untuk menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kasih gaji masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat.

Sagrim juga menuturkan bahwa terhitung Tahun 2020 mendatang, saya akan menggunakan dana Otonomi Khusus untuk kasi gaji seluruh Orang Asli Papua di Kabupaten Maybrat, dimana pembayaran gaji tersebut akan di lakukan setiap bulan dengan kategori, Sarjana, Rp. 1.500.000, SMA/SMK, Rp. 500.000, SMP&SD, Rp. 300.000

Sedangkan untuk orang dewasa yang tidak berkeluarga dan yang sudah berkeluarga akan dibayar sesuai dengan status kependudukan, “tegas Sagrim.

Sagrim juga menuturkan bahwa, untuk membangun Orangrang Asli Papua itu bukan dengan berbagai macam teori, tetapi bagaimana mebangun OAP ini dengan pendekatan kebudayaan atau pola kearifan lokal, yang berlaku di masing-masing daerah di seluruh tanah Papua. 

Lanjut Sagrim, yang perlu di lihat di sini adalah, Pemberian gaji kepada Orang Asli Papua, serta jagan dilihat dari besar atau kecil nilainya tetapi yang perlu di lihat adalah kebijakannya, “Ujar  Sagrim, Selasa (27/8/2019).

” Masa Presiden saja bisa gunakan dana pinjaman untuk  memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang sebenarnya tidak Urgen atau mendesak, lalu kenapa orang Papua yang selaku penguasa diatas tanah Papua ini tidak bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang asli Papua, agar mereka bisa tenang dalam NKRI, maka solusinya adalah:

1. Buka Tes CPNS dengan cara manual

2. Berikan kewenangan penentuan kelulusan CPNS kepada kepala-kepala daerah di Papua

3. Mekarkan seluruh usulan Daerah Otonom Baru (DOB), baik Provinsi, Kabupaten & Kota

 “tutup orang nomor satu di Kabupaten Maybrat" ini. (Mrk)

Bupati Maybrat "Tidakan Rasis ini Berkaitan Dengan Penerimaan CPNS"

Buapti Maybrat. Drs. Bernard Sagrim, MM Saat Berdiskusi Bersama Kompol Tutur Opusunggu Dari Porles Sorong Selatan.

Dinamika OAP (Orang Asli Papua Ini) ini terjadi  di seluruh tanah Papua. fakta yang ada sampai dengan kemarin, cuma eskalasi yang tinggi ada di kota Fak-Fak. 

Namun seuai dengan laporan yang di sampaikan oleh Pak Wakil Bupati Maybrat ini, ada tiga titik utama  aktifitas para pendemo.

Tiga titik diantaranya yaitu, pertama di Kumurkek,  kedua Bandara Udara Kambuaya dan yang ke tiga yaitu di Fratafen, Sagrim juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi ini sudah sampai ke kami. di mana aspirasi yang di sampaikan oleh seluruh Orang Asli Papua ini pada intinya semua sama dari Sorong sampai Merauke.

Menurut Sagrim, yang jadi masalah ini adalah siapa yang menyebar informasi hoaks ini, kemudian informasi ini apakah benar atau tidak. dimana sesuai informasi ada yang mengatakan bahwa mahasiswa Papua buang bendera merah putih di Got, Parit atau Selokan yang mengakibatkan anak-anak kami yang Mahasiswa ini di serang oleh Organisasi Masa radikal yang ada di sana.

Dimana ORMAS ini tidak memferifikasi bahasa atau informasi ini dengan baik, akhirnya mereka melakukan penyerangan sepihak yang kemudian memunculkan kata-kata bersifat rasis seperti kata Monyet yang sekarang lagi firal di berbagai media baik media domestik maupun media manca negara.

Statement ini yang membuat Orang Asli Papua (OAP) tidak menerima ucapan demikian, maka dari itu munculah seperti situasi sekarang ini.

Oleh sebab itu serkali lagi saya tegaskan bahwa informasi ini kami belum tau benar atau tidak, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Maybrat untuk menjaga keamanan serta jangan membuat hal-hal yang akan memicu konflik yang lebih besar lagi.

 Sagrim juga menuturkan bahwa dalam aspirasi ini juga ada beberapa hal yang di sampaikan terutama mengenai penerimaan CPNS, beliau menyatakan bahwa hal-hal seperti ini harus di sampaikan, karena ini merupakan bagian-bagian yang penting yang membuat sehingga Orang Asli Papua merasa bahwa apa istimewahnya bagi kami kalau memang benar kami ini istimewah.

Kami ini "aparatur sipil negara yang bebicara berdasarkan kepercayaan yang di berikan buat kami. 

Tetapi secara pribadi saya "Bernard Sagrim" sangat tersinggung berat  dengan perkataan Monyet, memangnya Monyet itu ada di Papua k tutur Sagrim.

Menurut Sagrim Monyet inikan cuma ada di pulau jawa saja tidak ada di papua, silahkan cek dari Sorong sampai ke Merauke kan tidak ada, kalaupun ada mungkin dari kehutanan yang melakukan penyitaan berdasarkan UU sehingga ada satu atau dua begitu saja di Papua, tetapi kalau di lihat secara habitat Monyet ini hanya ada di Pulau Jawa sedangkan di Papua tidak ada. 

Sagrim juga menuturkan bahwa, kalau kamu atau masa ini tau siapa yang menyebutkan kata Monyet untuk Orang Asli Papua itu segera tangkap dan bawa dia ke sini ke depan saya, supaya saya mau tanya dia bahwa dia itu latar belakangnya bagaimana, Orang Tuanya Dari Mana, Bapanya nama siapa keturunan dari mana.

Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Maybrat bahwa saya ini sangat tersingung dengan perkataan Monyet yang bersifat Rasisme tandas BS. (Mrk)