Maret, Tiga Kapal Program “Water Taxi” Beroperasi di Pesisir Teluk Bintuni

MAYBRAT (Maybrat News)  Melalui program “water taxi” kerjasama BP Tangguh dengan pemerintah kabupaten Teluk Bintuni maka mulai bulan Maret 2019, ada tiga kapal cepat yang akan beroperasi mengangkut penumpang, warga masyarakat di daerah pesisir Teluk Bintuni. Rute Bintuni ke Babo pergi pulang (PP), Bintuni ke Arandai PP dan Bintuni ke Tofoi PP.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Viktor Ririhena, SE di ruang kerjanya, Rabu (30/1/2019).

Tiga kapal bantuan BP Tangguh dengan kapasitas 20 penumpang itu merupakan dengan kerjasama Pemkab Teluk Bintuni, yang diproduksi oleh PT. Juragan Indonesia itu dalam pengoperasiaannya nanti oleh Perusda Bintuni Mandiri itu, kata Vicktor “launching” perdana pada bulan Maret 2019.

Vicktor Ririhena, SE

Mantan Kepala Samsat Teluk Bintuni itu menjelaskan bahwa, penumpang yang akan mengikuti “taxi laut” itu dapat naik pada jetty yang telah di tentukan seperti di Bintuni, Babo, Arandai dan Tofoi. “Warna masyarakat di distrik atau kampung yang berada dekat dengan Babo naik di Babo. Begitu juga dengan yang dekat dengan Arandai dan Tofoi,” ujarnya.

Program pengadaan speed atau kapal ini, kata Vicktor sebagai jawaban Bupati Ir. Petrus Kasihiw MT atas kebutuhan warga masyarakat yang melakukan aktivitas bepergian lewat laut di daerah pesisir Teluk Bintuni. “Karena selama ini masyarakat masih kesulitan transportasi laut,” tandasnya. (Iwan, Kontributor)

Jurnalis             : Iwan
Fotografer        : Iwan
Editor               : Mrk

Maret, Tiga Kapal Program “Water Taxi” Beroperasi di Pesisir Teluk Bintuni

MAYBRAT (Maybrat News)  Melalui program “water taxi” kerjasama BP Tangguh dengan pemerintah kabupaten Teluk Bintuni maka mulai bulan Maret 2019, ada tiga kapal cepat yang akan beroperasi mengangkut penumpang, warga masyarakat di daerah pesisir Teluk Bintuni. Rute Bintuni ke Babo pergi pulang (PP), Bintuni ke Arandai PP dan Bintuni ke Tofoi PP.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Viktor Ririhena, SE di ruang kerjanya, Rabu (30/1/2019).

Tiga kapal bantuan BP Tangguh dengan kapasitas 20 penumpang itu merupakan dengan kerjasama Pemkab Teluk Bintuni, yang diproduksi oleh PT. Juragan Indonesia itu dalam pengoperasiaannya nanti oleh Perusda Bintuni Mandiri itu, kata Vicktor “launching” perdana pada bulan Maret 2019.

Vicktor Ririhena, SE

Mantan Kepala Samsat Teluk Bintuni itu menjelaskan bahwa, penumpang yang akan mengikuti “taxi laut” itu dapat naik pada jetty yang telah di tentukan seperti di Bintuni, Babo, Arandai dan Tofoi. “Warna masyarakat di distrik atau kampung yang berada dekat dengan Babo naik di Babo. Begitu juga dengan yang dekat dengan Arandai dan Tofoi,” ujarnya.

Program pengadaan speed atau kapal ini, kata Vicktor sebagai jawaban Bupati Ir. Petrus Kasihiw MT atas kebutuhan warga masyarakat yang melakukan aktivitas bepergian lewat laut di daerah pesisir Teluk Bintuni. “Karena selama ini masyarakat masih kesulitan transportasi laut,” tandasnya. (Iwan, Kontributor)

Jurnalis             : Iwan
Fotografer        : Iwan
Editor               : Mrk

WARNING " Maybrat Dalam Radar KPK"

MAYBRAT (Maybrat Nesw): Usai makan malam di Swees Belhotel Sorong, salah satu staf Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyampaikan bahwa, Papua Barat rawan dengan kasus korupis kata staf KPK RI yang enggan sebutkan nama, ketika lawatanya ke Papua Barat yang konon bersamaan dengan lawatan Kementrian Hukum dan HAm.

ketika di tanya kabupaten mana yang masuk target buruan KPK, Ia menjawab yang saya ketahui Kabupaten Maybrat masuk dalam radar KPK, ketika di tanya lebih lanjut ia enggan menjelaskan apa dan mengapa statement itu di keluarkan,

sambil pergi begitu saja dengan menaiki mobil.

Jurnalis  : Mrk

Editor    : Mrk

Warinussy Sesalkan Sikap MENKUHAM yang Kabur Dari Wartawan Manokwari

''Aktivis Pembela Hukum dan HAM, Yan C Warinussy, SH''

Manokwari,  (Maybrat News) – Kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di Manokwari, Papua Barat, Rabu (30/1), meninggalkan kesan buruk bagi para jurnalis. Tindakan Mentri Hukum dan HAM ini membuat aksi demo jurnalis di Manokwari di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Barat menjadi curiga akan posis Yasonna Laoly. Awak Media dengan maksud dapat bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM terkait pemberian Grasi bagi I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap wartawan Radar Bali, Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa tidak tersampaikan.

Sikap MENKUHAM ini bukannya jalan terbaik Namun Menkumham malah kabur untuk menghindari aksi jurnalis tersebut. Aktivis Pembela Hukum dan HAM, yang juga merupakan salah satu advokat Senior di Papua Barat, Yan C. Warinussy, SH, menilai sikap Menkumham sangat mengecewakan dan tak etis. 

“Saya menyesalkan sikap tidak etis dari Saudara Yasonna Laoly sebagai seorang pejabat Negara, dalam menyikapi aksi damai para wartawan di Manokwari,” terangnya melalui rilis, Rabu malam.

Menurutnya, yang dipersoalkan adalah adanya kebijakan negara yang terkait erat dgn tugas dan kewenangan dari saudara Menkumham RI,  yakni pemberian remisi kepada narapidana pembunuh wartawan di Bali.

“Aksi rekan-rekan wartawan dijamin dan dilindungi sesuai amanat Pasal 28 UUD 1945,” bebernya.

Warinussy menegaskan kehadiran Menkumham sebagai pembantu Presiden, dinantikan untuk merespon positif terhadap berbagai aspirasi masyarakat di Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

“Utamanya aspirasi yang terkait mengenai penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia secara umum, termasuk di Tanah Papua,” pungkas Warinussy yang juga pernah sebagai jurnalis SKH Cenderawasih Pos Jayapura ini.

ketika Jumpa Pers di Kantor LP3BH, Warinusi menilai Kemenkuham Mengambil Sikap yang tidak etis, mengapa karena di era digitalisasi ini tidak ada problem yang perlu di sembunyikan lagi dari publik, apalagi ini suda masuk musim pemilu. ini tindakan yang tidak bisa di asumsikan sebagai tindakan pengalihan isu. pungkasnya.

Jurnalis          : Bambang

Foto Grafer   : Bambang

Editor           : Mrk

Buka Kegiatan Study Analisis Beban Kerja " Sekda Minta Pendamping PKH Profesional"

Robin Ataribab Tengah dan Mr. Marco Baju Biru

MAYBRAT (Maybrat News) Sekda Kabupaten Maybrat Drs. Agustinus Agustinus Saa, M.Si  membuka Kegiatan Study Analisis Beban Kerja Pendamping (PKH) di Aula Sekretariat Kabupaten Maybrat Kumurkek. (Rabu 31 Januari 2019).   

Dalam sambutanya Sekda Agus Saa menyampaikan Bahwa Pemda Kabupaten Maybrat menyambut  Baik kegiatan Kementrian Sosial ini, dengan harapan agar kedepan masyarakat kita dapat memahami dan mengerti akan arti kesenjangan sosial akibat persaingan global ekonomi. di samping itu beliau juga berharap agar para pendamping dapat memahami tujuan dari kegiatan ini, sehingga nantinya mereka juga bisa menjadi Agen perubahan di masa yang akan datang.

Kordinator Wilayah Program  Keluarag Harapan (PKH) Robin Ataribaba menuturkan Bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah Kemiskinan yang terjadi apabila tidak ditangani secara serius akan memberikan dampak yang berkepanjangan. Menyadari pentingnya permasalahan tersebut, pemerintah melakukan segala upaya untuk menganggulangi permasalahan yang terjadi akibat kemiskinan. 

Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin. Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan ketentuan tertentu. Dalam pelaksanaan PKH terdapat tugas pendampingan RTSM/KSM yang penerima programnya dapat membantu kelancaraan pelaksanaan PKH. 

Pendamping PKH Kabupaten Maybrat

Selain itu Spesialis Pendamping perwakilan Word Bank untuk indonesia dibawah kementrian sosial Mr. Marco. Pria berkebangsaan jerman ini menyampaikan bahwa program ini sama dengan beberapa program di negara lain yang merupakan profainding dari word Bank (Bank Dunia). dia di minta untuk menjadi mentor of publik khususnya di Kabupaten Maybrat tutupnya di akhir jumpa pers.

Jurnalis         : Mrk

Foto Grafer  : Mrk

Editor           : Mrk

Penerimaan CPNS "Kabupaten Maybrat 542 Kursi"

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maybrat akan di lakukan di Kabupaten Sorong sebagaimana dikatan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Drs.Paskalis Kocu,M.Si. disela-sela kegiatan  Rapat Evaluasi kinerja OPD yang di gelar di Aula Skretariat Kabupaten Maybrat. 

menurut beliau, hal ini di lakukan mengingat fasilitas penunjang proses penerimaan CPNS Kabupaten Maybrat yang masi minim, seperti fasilitas penerangan atau lampu yang selalu padam, komputer yang masi terbatas, jaringan internet yang belum memadai serta fasilitas penunjang lainya. oleh sebab itu kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat melakukan pinjam pakai fasilitas Kabupaten Sorong untuk melakukan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mana akan di laksanakan pada tanggal 11  sampai dengan tanggal 28 Februari.

Di tanya mengenai kuota/jumlah yang di minta oleh kabupaten Maybrat.Wabub Paskalis Kocu mengatakan jumlah penerimaan yang di berikan oleh Kementrian untuk Kabupaten Maybrat sebesar 542 kursi, yang mana di prioritaskan untuk tenaga pendidik atau guru, tenaga medis dan umum. sedangkan untuk porsi pembagiannya, guru sebanyak 190 kursi, medis sebanyak 90 kursi dan sisanya di bagikan untuk umum yaitu, sosial, hukum, ekonomi dan lain-lain.

Jurnalis          : Mrk

Fotografer     : Mrk

Editor            : Mrk

Wakil Bupati Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja OPD Kabupaten Maybrat

Rapat Evaluasi Kinerja OPD Kabupaten Maybrat Tahun 2019

MAYBRAT (Maybrat News) Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Drs.Paskalis Kocu,M.Si. memimpin rapat evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maybrat yang digelar di Aula Sekretariat Kabupaten Maybrat Kumurkek, (Rabu 30 Januari 2019).

Dalam arahannya, Wakil Bupati mengajak semua pihak untuk melihat secara jeli hasil evaluasi guna mengukur sampai sejauh mana kinerja berupa pencapaian keberhasilan dalam bentuk layanan bagi masyarakat dan keberhasilan program. Wabub Pakalis Kocu menegaskan bahwa untuk kegiatan 2019 ini diharapkan agar semua OPD yang masi ada di ayamaru atau dualisme agar menjadi satu untuk bekerja di kumurkek sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah di sepakati pada tanggal 23 januari.

Dari rapat ini selaku wakil bupati  menyampaikan bahwa akan berlakukan disiplin pegawai mulai awal fbruari. ini akan kita lakukan dengan memantau lewat perbaikan tunjangan penghasilannya. karena di awal feruari kita akan mengunakan  mesin absen sidik jari digital / fingerprint. Mesin absensi elektronik atau Caplok akan di gunakan selama 6 bulan pertama untuk enam OPD diantaranya, Inspektorat, dinas Pendidikan, dinas Kesehatan, dinas Pertanian dan BAPEDA. yang mana ini akan di putuskan pada rapat pembahasan mengenai SOP nya pada tanggal 12 februari mendatang.

Para Pimpinan SKPD/OPD

Di akhir dari rapat evaluasi kinerja OPD ini Wakil Bupati Kabupaten Maybrat menyampaikan bahwa
Seusai dari rapat evaluasi, hasilnya akan menjadi referensi bagi pihaknya dalam memimpin daerah ke depan sebab daerah ini dapat di bangun dengan niat yang tulus dari semua pihak. Diharapkan, melalui rapat evaluasi dapat terpampang keberhasilan-keberhasilan yang dicapai secara keseluruhan tetapi juga secara spesifik di OPD. Secara keseluruhan pembangunan daerah telah berlangsung secara baik dan terwujud nyata dalam capaian-capaian pembangunan di masyarakat.

Jurnalis       : Mrk

Fotografer   : Mrk

Editor          : Mrk