BAWASLU Maybrat Tunda PAW Panwaslu Distrik

Maybrat (Maybrat News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Maybrat menunda proses pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) distrik dikarenakan adanya aksi penolakan dari sejumlah Panwas Distrik yang diberhentikan tidak hormat. Aksi penolakan ini terjadi pada Selasa, 22 Januari 2019 lalu. Pendemo meminta agar Bawaslu Maybrat tidak melantik anggota Panwas Distrik baru karena dinilai menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. 

Dari aksi ini, salah satu pentolan dari pendemo bernama Apilius Sinon, S.E  membacakan tuntutan mereka agar Komisioner Bawaslu Kabupaten Maybrat menunjukan bukti pelanggaran yang telah mereka lakukan, “Selama ini kami bekerja sebagai panwaslu distrik, pelanggaran apa yang sudah kami lakukan,” tegas Apilus.

Komisioner Bawaslu Maybrat menurut Apilus, telah melanggar kode etik dengan melakukan PAW terhadap sejumlah Panwas Distrik di Maybrat, padahal mereka (panwas red) tengah menjalankan tahapan Pemilu 2019.“Kami selaku panwas distrik sudah menjalankannya hingga tahapan ke-15 yang hanya menyisakan dua tahapan lagi yaitu, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara,” ujar Apilius. Tak hanya itu, Apilius dan rekan-rekannya meminta agar Bawaslu Maybrat menunjukan surat panggilan atau surat teguran sehingga pihaknya dipecat dari keanggotaan panwaslu distrik. “Mana surat teguran SP I, SP 2 dan SP 3. Kami minta segera ditunjukkan,” tegasnya.

Mengacu pada Undang-Undang nomor 15/2010 pasal 99 dan penjelasannya. PAW hanya bisa dilakukan jika anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap lainnya seperti cacat fisik permanen dan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila tidak melaksanakan tugas atau kegiatan penting yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat, Topan Baho mengaku jika pihaknya melakukan PAW terhadap panwas distrik karena tidak ada laporan hasil pleno dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), serta berita acara pleno dari Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ungkap ketua Bawaslu bahwa Sesuai keputusan, dalam waktu dekat kami melakukan pelantikan panwas distrik yang baru, tandasnya.

Jurnalis  : Mrk 

Editor     : Mrk

Februari "Raja Ampat Buka Pendaftaran CPNS 2019"

  Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si

Raja Ampat (Maybrat News) - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan membuka seleksi penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direncanakan pada bulan Februari 2019. Penerimaan formasi CPNS ini sebagai bagian dari program nasional terkait penerimaan CPNS secara online di Indonesia tahun 2018 lalu, dimana Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan kebijakan khusus untuk seleksi CPNS secara offline.

“Jika tidak ada perubahan maka pada bulan Februari 2019, kita akan selenggarakan seleksi penerimaan CPNS,” ujar Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si di Halaman Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (28/1).

Kepada peserta apel, Yusuf Salim meminta kepada pegawai honorer dan masyarakat Raja Ampat umumnya untuk mempersiapkan diri, baik persiapan dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses penerimaan itu maupun mempersipakan diri untuk proses dan pengerjaan soal-soal.

“Tanggal pelaksanaan memang belum dipastikan, tapi yang perlu saya ingatkan agar mempersipakan diri dengan baik, misalnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan, maupun melatih diri untuk mengerjakan soal-soal test,” ujar Sekda Raja Ampat. Dikatakannya sesuai hasil rapat koordinasi para sekretaris daerah dan kepala Badan  Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se- Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu bahwa penerimaan CPNS 2019 ini akan diperioritaskan bagi orang asli papua (OAP) sebesar 80 % dan sisanya non Papua (20 %). 

Selain itu ia Yusuf Salim menjelaskan dua bidang yang akan menjadi prioritas penerimaan CPNS Offline tahun 2019 di Papua Barat dan Raja Ampat yakni bidang kesehatan dan pendirikan. “Priotasnya adalah bidang kesehatan dan pendidikan,” tegas Yusuf Salim. “Sementara kuota penerimaan CPNS Raja Ampat tahun 2019 ini kurang lebih 320 kuota,” tambah Yusuf Salim.

Pada apel yang dihadiri pejabat, pegawai dan honorer di Raja Ampat, Yusuf Salim meminta seluruh PNS untuk menginformasikan hal itu dengan baik kepada masyarakat sehingga para pencari kerja di Raja Ampat, khususnya yang memiliki minta untuk mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara dapat mempersiapkan diri menghadapi test CPNS 2019 di Raja Ampat. 

 

Jurnalis         : Karma

Foto Grafer   : Karma

Editor            : Mrk

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran CPNS Papua Barat segera dibuka

Manokwari,(Maybrat News)-Tahap pendaftaran formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah Provinsi Papua Barat akan segera dibuka.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis, mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menggelar pertemuan bersama seluruh sekretaris daerah dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Ini menindaklanjuti kebijakan pusat tentang pelaksanan pendaftaran dan seleksi secara offline penerimaan CPNS bagi Papua dan Papua Barat," kata dia. Menurut gubernur, sekda dan kepala BKD tingkat provinsi dan kabupaten kota dari Papua dan Papua Barat ini akan dikumpulkan di Jakarta untuk membahas hal-hal terkait pelaksanaan pendaftaran dan tes CPNS.

Tahap pendaftaran CPNS di dua provinsi ini akan dibuka setelah seleksi CPNS serentak nasional selesai. Ia berharap masyarakat bersabar seraya menyiapkan diri agar bisa mengikuti seleksi secara baik. "Terutama adik-adik kita putra daerah, manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Belajar dari sekarang pastikan bisa menjawab seluruh soal dan tentu pastikan diri sehat jasmani dan rohani," kata gubernur.
               
Mandacan menyebutkan, pada formasi ini Papua Barat memperoleh kuota sekitar 400. Persentase orang asli Papua dan non Papua akan dibicarakan pada pertemuan teknis kantor Kemenpan-RB.  ‘’Sudah ada kuotanya. Untuk lingkungan provinsi Papua Barat sekitar 400-an. Yang penting sekarang itu, pusat sudah setuju pelaksanaan seleksi secara offline,’’ ujarnya lagi. Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol pada kesempatan terpisah, berharap, ini menjadi kesempatan baik bagi putra-putri asli Papua.
             
Pemerintah pusat juga memperhatikan nasib 1.283 pegawai honorer Pemprov Papua Barat. Bagi yang berusia di bawah 35 tahun akan mengikuti tes pengangkatan sebagai CPNS, sedangkan honorer berusia di atas 35 tahun akan diatur untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
             
‘’Pada pertemuan beberapa waktu lalu  di Jakarta ada 1283 honorer yang mesti diselesaikan.  771 honorer berusia di bawah 35 tahun sudah ada peraturan Menpan RB untuk diikutsertakan dalam tes dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sementara mereka yang berumur di atas 35 tahun tunggu regulasi lagi untuk dites secara khusus, karena mereka akan diangkat sebagai P3K," ujarnya lagi.

 Jurnalis         :  Bambang 

Foto Grafer    : Bambang

Editor             : Mrk

Ketua DPRD Maybrat Resmikan Kantor RRI di Ayamaru

Ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Salossa (Biru), Kepala Cabang RRI Sorong, Joko Purnomo ( Baju Putih), bersama Ketua PKK Maybrat (Naomy Netty) berserta pegawai RRI foto bersama usai peresmian kantor RRI di Ayamaru. Senin, 21 Januari 2019. /Foto:Mrk

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, SE meresmikan Kantor Radio Republik Indonesia ( Kantor RRI) di Distrik Ayamaru pada hari Selasa, 21 Januari 2019. Dalam sambutannya Ferdinando mengatakan, DPRD Maybrat sangat mendukung hadirnya RRI guna memberikan informasi terkait pembangunan dan proses dalam memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.

“Hadirnya RRI di maybrat bukan karena kewajiban, namun karena kebutuhan masyarakat dan pemerintah,” kata ketua DPRD yang akrab disapa Nando itu. “Kami berharap agar ada peningkatan stasiun RRI di ayamaru. Kedepan, kami akan bahas bersama bupati dan SKPD,”imbuhnya. Sementara itu, Kepala RRI cabang Sorong, Joko Purnomo mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maybrat yang selalu bersinergis dengan RRI memberikan informasi kepada masyarakat.

Foto Bersama Kepala Cabang RRI Sorong, Ketua DPRD Maybrat dan Kadis Kominfo Kab. Maybrat. (Mrk)

“Secepatnya kami akan melakukan koordinasi dengan Bupati, DPRD dan Kominfo, membahas akan peningkatan stasiun RRI sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat di seluruh daerah,” kata dia Menurutnya, hadirnya RRI di Maybrat membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama, hingga di awal tahun 2019, RRI baru dapat diresmikan untuk mengudara di maybrat.

Joko berharap agar kerjasama antara Pemda Maybrat bersama pihaknya perlu dilanjutkan agar informasi kepada masyarakat dapat terus berkembang. Selain itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maybrat, Naomi Netty Sagrim, S.Km, M.Kes  jika pemerintah akan memberikan bantuan radio kepada masyarakat agar bisa mengikuti siaran RRI setiap hari untuk mengetahui tentang perkembangan informasi.

“Masyarakat harus memanfaatkan RRI secara baik. Mulai sekarang, masyarakat harus fungsikan handphone untuk mendengar siaran RRI. Karena RRI telah hadir membantu kita untuk mengetahui informasi dan perkembangan di luar maybrat,” tandasnya.

Acara peresmian tersebut dihadiri Kepala RRI Sorong, Ketua DPRD Maybrat, Ketua tim penggerak PKK, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala-kepala Distrik, Kepala Kampung dan masyarakat Kabupaten Maybrat.

Jurnalis       : Mrk

Fotografer   : Mrk

Editor          : Mrk 

Februari 2019 Tambrauw Akan Terima 300 CPNS

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Tambrauw, Mathes Wosiri (Arsip MN)

Sausapor, Maybrat News – Rencana pemerintah pusat membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2019 sudah semakin dekat yaitu sekitar bulan Ferbuari, untuk itu berbagai persiapan telah dilaksanakan juga oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw melalui badan kepegawaian daerah, untuk formasi CPNS 2019 kali ini, Kabupaten Tambrauw mengusulkan sebanyak 300 CPNS.

Formasi terbanyak dalam penerimaan tersebut masih di dominasi  tenaga kesehatan dan guru, dengan komposisi sesuai keputusan gubernur Papua barat yakni 80:20 persen. Hal ini dibenarkan oleh Mathes Wosiri Selaku Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Tambrauw saat dikonfirmasi oleh Maybrta News Fia telpon gengam/Hanphone.

“Memang benar kalau untuk tahun 2019, Pemda Tambrauw akan menerima sekitar 300 CPNS dengan perbandingan 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen non  Papua. Hal ini sesuai dengan kesepakatan pertemuan Sekda se Papua Barat bersama Gubernur belum lama ini,”Kata Mathes Wosiri, Kamis 17/01 kemarin.

Lebih lanjut Mathes Wosiri menjelaskan bahwa pendaftaran CPNS formasi 2019 akan di umumkan  pada tanggal 4  Ferbruari mendatang, sementara untuk pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 11 Ferbruari sampai dengan tanggal 28 Ferbruari 2019. Untuk itu dihimbau kepada para calon pelamar agar segera menyiapkan berkas berkas yang  diperlukan pada saat pendaftaran nanti. Sementara itu untuk penerimaan tenaga honor daerah menurut Kepala badan Kepegawaian Kabupaten tambrauw sudah tidak ada lagi.

“khusus untuk kabupaten tambrauw sejak Tahun 2014 sudah tidak ada lagi penganggkatan tenaga honor daerah (Honda). Kalau saat ini ada yang masuk, itu adalah tenaga honor dari dinas dan itu merupakan tanggung jawab dari dinas tersebut,”Terang Mathes Wosiri.

Adanya pembatasan penerimaan CPNS ini disesuaikan dengan permintaan dari Bupati Tambrauw, Gabriel Asem SE.M.Si yang disesuaikan dengan keuangan daerah juga. Untuk itu dalam lima tahun mendatang kuota penerimaan akan dibatasi setiap tahun sebanyak 300 saja.

Kontributor  : Petra

Fotografer    : Petra

Jurnalis         : Mrk

Serahkan DPA 2019, Bupati Raja Ampat Ingatkan Pimpinan OPD

Bupati Raja Ampat menyerahkan DPA-SKPD secara simbolis kepada pimpinan OPD

Waisai, Maybrat News: Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE (AFU) menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 di aula Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Senin (21/1).

Penyerahan DPA dilakukan secara simbolis kepada perwakilan OPD dan Distrik/Kelurahan di lingkup Pemkab Raja Ampat. Hadir dalam Kesempatan itu, Wabup Manuel Urbinas, S. Pi. M.Si, Sekda Dr. Yusuf Salim, M. Si, Para Asisten Bupati, Pimpinan OPD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. “Dengan diserahkannya DPA SKPD pada hari ini tentu ini langkah awal dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019,” kata Bupati Raja Ampat, AFU.

AFU juga mengingatkan Pimpinan OPD untuk giat melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.“Berkenaan dengan faktor ini maka kepada seluruh pimpinan SKPD, saya menekankan agar benar-benar secara proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerjanya masing-masing agar tetap konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaporan serta penyerahan kegiatan yang telah selesai dengan tepat waktu serta tepat mutu,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M. Si. Melaporkan Total APBD Tahun 2019, diantaranya Total Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1,449 triliun, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah Rp200 miliar, dana Perimbangan Rp1 triliun lebih.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp206 miliar lebih. Belanja Daerah Rp1,449 Triliun, terdiri atas: Belanja tidak langsung Rp675 miliar lebih. Belanja langsung Rp766 miliar lebih dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp10 miliar.

 

Kontributor     : Karma

Fotografer       : Karma

Editor              : Mrk

Gubernur Papua Barat Serahkan DPA Tahun Anggaran 2019

Maybrat Newes: Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan menyerahkan 48 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Tahun Anggaran 2019 senilai Rp8.629.203.287.742, Senin (21/1/2019).

Gubernur mengingatkan alokasi dana di seluruh SKPD sangat besar, sehingga diperlukan keseriusan dan komitmen pimpinan SKPD untuk melaksanakan dengan baik dengan benar.

“(Realisasi) APBD 2019 diharapkan lebih baik lebih lancar dari tahun sebelumnya. Target bisa tercapai, tutur Gubernur.

Gubernur berharap DPA di awal tahun ini dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran masing-masing SKPD, agar manfaat pembangunan secepatnya dinikmati masyarakat. Gubernur mengingatkan adanya informasi transparan pada seluruh stakeholder dan masyarakat. “Sehingga uang rakyat ini tercantum di seluruh dokumen anggaran dan dikelola secara bertanggungjawab sesuai ketentuan,” ujar Gubernur. 

Gubernur juga mengingatkan jangan hanya fokus pada persiapan pelaksanaan anggaran 2019, tapi juga fokus penyusunan laporan keuangan SKPD 2018 yang harus segera disampaikan ke BPKAD, dan tindaklanjuti semua hasil temuan BPK “Sejak 2014 sampai 2017 kita peroleh penilaian WTP. Maka saya minta semua SKPD, Kepala BPKAD, dan Inspektur Inspektorat bekerja lebih baik untuk pertahankan opini dimaksud,” tandas Gubernur. 

Jurnalis           : Bambang

Fotografer      : Bambang

Editor             : Mrk