"Jalan Raya Johafah Perlu Perhatian Khusus"

Ruas Jalan Johafah Yang Rusak (Sesudah Jembatan Johafah ketika tanjakan/kalau dari arah Frataven)

MAYBRAT (Maybrat News) - Kondisi Jalan Raya Johafah Distrik Ayamaru Utara tampak memprihatinkan. Pasalnya, jalan yang merupakan penghubung utama masyarakat di Distrik Ayamaru Utara dengan beberapa Distrik dan Ibu Kota ini mengalami kerusakan dan terdapat lubang di beberapa titik yang sungguh membuat para pengendara musti berhari-hati.

Dalam pantauan Maybrat News, Kamis (14/Februari 2019), kedalaman lubang bervariasi mulai dari 10-20 cm dengan lebar sekitar hampir 1 meter.

Titik pertama krusakan yang cukup parah tepat berada di depan jembatan ketika pengendara datang dari arah Distrik Ayamaru Utara, kalau dari arah frataven berarti sedudah jembatan, di tambah lagi ketika musim hujan, jalanan menjadi licin dan sangat membahayakan bagi para pengendara terutama kendaraan berroda dua/motor. 

Pas Tanjakan

Menurut penuturan salah seorang warga yang dimintai keterangan terkait kerusakan jalan ini,  ia menjelaskan bahwa, memang pernah ada yang jatuh bahkan ada juga yang memilih turun dan dorong motor tersebut, kebanyakan para cewe dan ibu-ibu. menurut mereka kejadian ini paling sering terjadi di malam hari ketika musim hujan.

Ia menambahkan bahwa masalah di jalan Raya Johafah ini bukan hanya karena lubang tetapi sistem drainase juga perlu diperhatikan, karena kalau hujan maka kendaraan roda dua sangat susah atau repot skali untuk memilih bagian mana yang bagus untuk di lewati karena hampir semuanya rusak dan juga musti ambil ancan-ancang yang bagus.

Jurnalis        : Mrk

Fotografer    : Mrk

Editor           : Mrk

Resmikan Asrama Mahasiswa Maybrat Di Sorong , Sekda Maybrat Minta Asrama Jadi Tempat Diskusi

SORONG (Maybrat News) - Asrama, Selain tempat berteduh dari terik dan hujan selama menuntut ilmu, asrama diharapkan mampu menjadi tempat diskusi untuk mengasah intelektual Mahasiswa "Dengan demikian diharapkan Mahasiswa yang tinggal di asrama selama belajar, tingkat intelektualnya semakin meningkat," ujar Sekda Kabupaten Maybrat, Drs. Agustinus Saa, M.Si dalam Peresmian Asrama Mahasiswa Kabupaten Maybrat yang beralamat di Jl. Kilometer 10, belakang Jupiter. Kamis (14 Februari 2019).

Pemerintah daerah memberikan perhatian penuh kepada pendirian asrama untuk menunjang Mahasiswa asal Kabupaten Maybrat yang sedang menuntut ilmu diberbagai kota yang menjadi tujuan belajar bagi Mahasiswa, seperti di Kota Sorong. 

Sekda berharap para Mahasiswa yang saat ini sedang belajar sesegera mungkin menyelesaikan kuliahnya untuk kemudian kembali lagi ke daerah untuk membantu pembangunan. Saat ini pihaknya fokus meningkatkan sumber daya manusia untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Untuk peningkatan pendidikan merupakan faktor utama untuk kami bisa bersaing dengan daerah lain.

Sekda Maybrat (Baju Merah) & Kepala Badan Keuangan Maybrat (Kacamata)

Turut hadir dalam moment peresmian ini adalah, Sekda Kabupaten Maybart, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Maybrat, Kadis Pendidikan Kabupaten Maybrat dan Asisten Dua Kabupaten Maybrat.

Jurnalis          : Mrk
Fotografer     : Mrk
Editor            : Mrk

KPK RI Gelar Sosialisasi Pengisian e-Filling Melalui e-LHKPN Dilingkup Pemda Maybrat

KPK bersama Pemda Maybrat saat menggelar sosialisasi e-Filling melalui e-LHKPN. Vega Hotel Sorong. 14 Februari 2019

SORONG (Maybrat News) – Bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Maybrat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi pengisian pendampingan pajak online (e-Filing) melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Negara secara Elektronik (e-LHKPN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maybrat. 

Kegiatan yang diadakan di Vega Hotel, Kamis 14 Februari 2019 ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM dan diikuti oleh seluruh wajib lapor LHKPN yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Maybrat.

Dalam sambutannya Sagrim  mengatakan, dengan digelarnya sosialisasi ini, ia berharap adanya kerjasama, keterlibatan dan kesungguhan dari para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat “Ini agar kedepannya, tidak ada lagi ASN yang berhadapan dengan hukum karena melakukan pelanggaran. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada KPK sebagai narasumber yang telah berkenan memberikan pencerahan dan pemahaman bagi kami di Maybrat. Semoga kedepannya Kabupaten Maybrat semakin baik dan bersih dari praktik KKN,”kata Sagrim.

Sementara itu LHKPN KPK RI Spesialisasi Pendaftaran dan Pemeriksaan, Jeji Azizi menyampaikan apresiasi kepada Pemda Maybrat yang bersedia menyelenggarakan kegiatan pendampingan terkait pengisian E-FILING di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat. Menurutnya, mengacu pada ketentuan UU NO 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta ketentuan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk diuji secara Integritas dan sarana kontrol.

Jefri juga mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah para penyelenggara Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk mudah melaporkan harta kekayaannya. Mengingat sejak tanggal 1 Januari 2017, LHKPN harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang berdasarkan peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan para penyelenggara Negara.

“Sosialisasi ini memberikan pengetahuan baru untuk kita sebagai penyelenggara Negara. Selain itu, acara ini juga bermanfaat karena akan semakin mempermudah proses pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi e -LHKPN yang bertujuan mencegah adanya tindakan korupsi,”tutupnya.

Jurnalis           : Andi

Fotografer      : Andi

Editor             : Mrk

Proyek Raksasa Petrokimia Bintuni Tunggu PPP

BINTUNI, (Maybrat News) – Dengan hadirnya perusahan raksasa  Petrokimia ini semakin memantapkan julukan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai "Kabupaten Dolar" Pembangunan mega proyek Petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni ini masih menunggu proses pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah dengan partner swasta selaku investor industry kimia yang digadang bakal menyedot anggaran sebesar 10 Miliar USD.

Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto di Manokwari, Jumat (9/2/2019) mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu proses pembuatan dokumen Public Private Partnership (PPP) atau Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dengan mitra swasta. “Untuk Industri Semen telah dibagun di Manokwari dan untuk pembangunan industri Petrokimia, sedang dalam proses pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dan masih menunggu proses Publik Private Partnership,” kata Erlangga. 

Pembangunan mega proyek industry Petrokimia Bintuni diperkirakan mamakan waktu tiga hingga empat tahun. Sedikitnya telah terdapat tiga investor yang siap menanamkan modalnya untuk proyek ini, yakni perusahaan petrokimia raksasa asal Jerman Feroostaal Industrial Projec, LG Internasional asal Korea Selatan dan PT Pupuk Indonesia.

Ailangga mengutarakan, meskipun telah mengantongi tiga tiga investor petrokimia untuk proyek ini, namun pihaknya masih mencari satu lagi investor yang bakal mengolah proyek methanol yang merupakan salah satu basis Petrokimia di Kabupaten kaya gas alam ini.

“Tentu kalau Proyek Petro kimia itu makan tiga sampai empat Tahun, jadi ada dua projek, yang satu berbasis pada methanol itu yang sekarang sedang dicarikan investornya,” pungkasnya. (Kontributor).

Jurnalis          : Iwan

Fotografer     : Iwan

Editor            : Mrk

Perempuan Asli Papua Pertama yang Menjabat Sekda Di Kabupaten Jayapura

Dra. Hanna Salomina Hikoyabi, S.Pd, M.KP

SENTANI, (Maybrat News) - Dra. Hanna Salomina Hikoyabi, S.Pd, M.KP, akhirnya resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., di Aula Lantai III Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/2/19) pagi.

Hanna Salomina Hikoyabi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura ini menjadi Sekda perempuan asli Papua dari wilayah Tabi asal Kabupaten Jayapura pertama di Provinsi Papua.

Dalam acara pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, pejabat Sekda Kabupaten Jayapura yang lama, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, para Asisten, unsur Forkompimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jayapura ini diawali dengan pembacaan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-04 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

Dalam sambutannya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengatakan, proses seleksi jabatan Sekda sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian “Ketentuan-ketentuan ini keluar setelah reformasi, sehingga dituntut proses-proses pemerintahan yang terbuka termasuk juga dalam proses seleksi. Oleh karena itu, jabatan-jabatan seperti JPT yang lain yang sudah kita saksikan, tetapi juga secara khusus untuk jabatan Sekda itu semua mengacu pada ketentuan yang ada,” ujarnya.

Lanjut Bupati Mathius, penentuan tim seleksi itu diatur juga dalam peraturan-peraturan tersebut, sehingga penentuan tim seleksi sudah diatur dari universitas, kemudian dari pemerintah provinsi dan juga dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) “Proses-proses ini, pemerintah daerah tidak bisa intervensi karena semua berjalan dalam pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Semua proses, baik itu penentuan tim seleksi maupun hasil sesuai dengan tahapan yang harus dilaporkan kepada KASN. Dan proses tersebut yang jalan dalam semua tahapan ini, terus yang terakhir harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari gubernur Provinsi Papua,” katanya.

Dalam proses seleksi Sekda ini, kata Bupati Mathius, berdasarkan pengakuan dari tim seleksi, bahwa para peserta seleksi ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Semua seleksi yang terjadi ini memiliki kapasitas dan kualitas yang rata-rata sama “Nah, biasanya kalau rata-rata sama itu sulit untuk menentukan dan itulah kesan dari tim seleksi. Dari semua yang ada, hadir perempuan yang satu dalam proses yang terjadi ini,"jelasnya.

Disitulah kata Mathius, ada kelebihan tertentu dari peserta yang ada bahwa ada seorang wanita (perempuan) Papua dan dari situlah tim memberikan rekomendasi atau pertimbangan untuk hal itu “Dalam masa reformasi, proses ini mungkin di Papua seketika kita melakukan seleksi terbuka itu masuk dalam suasana yang baru khsusu untuk jabatan Sekda. Tetapi, juga hal yang baru lagi bahwa dalam jabatan Sekda di Papua ini mungkin yang pertama kali seorang perempuan menduduki jabatan Sekda dan itu berarti perempuan bisa,” kata Mathius.

“Ini adalah satu terobosan-terobosan baru untuk bagaimana kita memberikan ruang yang terbuka untuk setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi, siapapun dia yang sesuai dengan ketentuan dan juga posisi yang ada,” sambungnya. Selain itu, Bupati Mathius mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Sekda Hanna Hikoyabi. Diantaranya, memang masih ada penilaian dari Ombudsman bahwa ada beberapa bagian dalam pemerintahan ini yang perlu dibenahi dan kepada ibu Sekda harus kerja keras untuk ruang publik bisa lebih prima.

“Kemudian keterbukaan informasi, kecerdikan laporan kepada publik serta kepada pihak-pihak yang kita ajak kerjasama dengan siapapun dan juga percepatan-percepatan pelayanan. Oleh karena itu, penilaian-penilaian dari berbagai pihak ini akan menjadi catatan-catatan penting untuk meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh bapak Sekda yang lama dan ini bisa ditingkatkan diatas prestasi-prestasi yang sudah dicapai,” imbuhnya.

Selain Hanna Hikoyabi dilantik sebagai Sekda Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura juga melantik Musa Yerisetou, S.PAK, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. (Deda 

Welem Kontributor Maybrat News)

Jurnalis: Deda Welem
Fotografer: Deda Welem
Editor: Mrk

Penerimaan CPNS Teluk Wondama Tertunda Lagi

epala BKD Teluk Wondama, Ujang Waprak.

WASIOR (Maybrat News)-Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk di Kabupaten Teluk Wondama yang semula direncanakan akan diadakan pada Februari 2019 kembali mengalami penundaan. (Selasa, 12 Februari 2019)

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Teluk Wondama (Wasior) Ujang Waprak engatakan, Gubernur Papua dan Papua Barat telah bersepakat menunda tahapan penerimaan CPNS. Dijadwalkan pendaftaran CPNS akan dibuka pada bulan Maret atau sesudah Pemilu mendatang. “Nanti setelah disetujui oleh Kemenpan baru ada edaran Gubernur tentang waktu dan pelaksanaan penerimaan CPNS kepada semua Bupati dan Wali Kota se Papua dan Papua Barat,” ujar Waprak.

Soal kuota CPNS Kabupaten Teluk Wondama, Waprak memastikan jumlahnya tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 300 lowongan dengan formasi terbanyak untuk guru dan tenaga medis. “Penambahan kuota tidak ada tetap 300, tetapi 80 persen untuk putera-puteri Papua dan 20 persen untuk non Papua, itu sudah jelas. Untuk formasi umum yang berijazah SMA itu kita perjuangkan hanya untuk orang asli Papua, “ pungkas Waprak. (Billy Awom. Kontributor Maybrat News Untuk Wasior).

Jurnalis          : Billy

Fotografer      : Billy

Editor             : Mrk

Kecewa Mama Papua Kecam Walikota Sorong, Larang Jualan di Jalan Protokol

Mama Papua jual Pinang dan Noken

SORONG, (Maybrat News) - Puluhan pedang mama-mama Papua dilaranmg berdagang disepanjang jalan protokol Kota Sorong, hal ini membuat para pedagang lokal khususnya mama Papua merasa terusik dan melakukan protes terhadap Walikota Sorong atas larangan itu.

Para pedagang mama Papua pun menyampaikan keluhan yang dialami oleh mereka ke ketua fraksi otonomi khusus (otsus) bersama rombongan usai melakukan kunjungan kerja di Raja Ampat ketika tiba di kota sorong.

.

Larangan Walikota Sorong membuat Mama Papua terusik karena surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota untuk melarang mereka berdagang dijalur-jalur itu, kata ketua DPR Faksi Otonomi khusus Yan Yoteni ketika ditemui wartawan. Senin (11/2/2019)

Sebanyak 60 orang Pedagang Mama Papua yang datang dan menghampirinya untuk menyampaikan aspirasi mereka, diantarnya pedang pinang, aksensoris papua dan noken. Menurut mereka sudah sekian lama tempat ini dijadikan mata pencarian untuk menafkahi keluarganya, namun hanya sekejap mereka kehilangan mata pencaharian akibat larang tersebut. “Kenapa kami tidak boleh berjualan ditanah kami, Hasil yang kami peroleh dari berjualan, buat hidup anak kami, terutama buat sekolah dan memenuhi kesejahteraan keluarga" ujar salah satu pedagang.

Aspirasi dilontarklan para pedagnagn ini diterima langsung ketua Fraksi Otsus, diman farkasi Otsus berjanji akan menindak lanjuti larangan walikota tersebut, untuk mama Papua dilarang berdagang di sepanjang jalan prtokol. Menurutnya farkasi otsus, jika surat edaran dikeluarkan Walikota, sebelumnya pemerintah Kota Sorong sudah terlebih dulu menyediakan tempat layak untuk mereka berdagang dimana di buatkan oleh pemerintah seramai dengan tempat mereka berjulan sebelumnya.

Dirinya berfikir, ada solusi dari walikota. dalam rangka keberpihakan terhadap pedagnag Mama Papua terutama Orang Asli Papua (OAP) sehingga jangan hanya disingkirkan begitu saja tanpa ada keberpihakan terhadap mereka. tutur Yan Yoteni.

Untuk mencapai kesejahteraan itu, mereka tidak akan berbicara tentang kios atau tokoh besar, akan tetapi hanya berbicara soal tempat kecil untuk berjualan pinang atau jualan lainnya, mereka hanya berharap agar Walikota dan DPR Kota Sorong bersama-sama mendorong dan memberikan tempat yang layak kepada mereka untuk berjualan.

Jurnalis          : Mrk

Fotografer     : Mrk

Editor            : Mrk