Ruas jalan Aihrurur Kampung Sory ke Aifat Timur Akan Dkeerjakan Tahun 2021

Anggota DPRD Kabupaten Maybrat dari partai  Hanura, Sefnat Momao

MAYBRAT, (Maybrat News) - Ruas jalan Nasional dari Aihrurur kampung Sory ke Aifat Timur akan dikerjakan pihak Balai di tahun 2021. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat dari partai  Hanura, Sefnat Momao yang ditemui Kamis, (9/7/20).

Sefnat Momao mengatakan ruas jalan nasional Aihrurur kampung Sory ke Aifat Timur sampai di kali Weriagar akan dikerjakan pihak balai dan kami minta tua-tua adat atau marga disetiap kampung agar bertanggung jawab menjaga dan mengawal aktifitan pekerjaan jalan ini sampai pengaspalan.

"Tidak lama lagi, kami akan melakukan pertemuan dan mengundang tua-tua adat, marga dan tokoh di kampung sepanjang jalan yang akan dikerjakan bersama-sama bertanggung jawab keamanan dibuktikan berita acara yang ditandatangani semua pihak diwilayah itu," ujar Septinus Momao.

Lanjut dia menjelaskan kami tiga anggota DPRD kabupaten Maybrat wilayah Aifat Timur sudah melakukan kordinasikan dengan pihak balai, sekaligus mengantar surat dari Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM di Manokwari dan balai sudah mempresentasikan itu di Kementerian PUPR dan Bapenas RI. 

"Puji Tuhan, sudah direspon baik dan di tahun 2021 dikerjakan dari Aihrurur kampung Sory distrik Aifat Selatan ke Aifat Timur. Maka diharapkan masyarakat terutama tua adat khususnya marga hak ulayat mendukung sepenuhnya," ucap dia.

Ia menegaskan kalau ada masyarakat yang melakukan pemalangan, dijalan itu maka, kata dia kami tiga anggota DPRD dari wilayah itu bertanggung jawab batalkan dan alihkan ke tempat lain. "Ruas jalan itu sebenarnya sudah dikerjakan beberapa tahun yang lalu tetapi ulah mayarakat yang melakukan pemalangan akhirnya batal dan akhirnya dilanjutkan tahun depan," jelasnya. (Mrk)

Peduli Covid 19, DWP Maybrat Bagikan Bama ke Pengurus ditingkat distrik

MAYBRAT, (Maybrat News) - Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) kabupaten Maybrat laksanakan kegiatan bhakti sosial membagikan Bahan Makanan (Bama) kepada pengurus DWP tingkat distrik di 24 distrik kabupaten Maybrat.

Bantuan tersebut dilaksanakan pada kunjungan kerja ketua DWP Maybrat bersama pengurus ke distrik Aifat Rabu, (24/6/20).

Kunjungan kerja dan bantuan Bama tersebut juga dihadiri Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan Setda Maybrat, Engelbertus Turot, SP, M.Si, kepala distrik Aifat, Aifat Selatan dan Aifat Utara serta pengurus DWP tingkat kabupaten dan  tingkat distrik.

Asisiten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Engelbertus Turot, dalam kesmpatan itu mengatakan, organisasi dharma wanita ini ada di seluruh Indonesia termasuk di Maybrat dan sebagai organisasi yang bermitra dengan pemerintah sehingga  ketua DWP, PKK dan GOW ikut dibiayai oleh negara, dimana pemerintah menyiapkan anggaran dengan tujuan supaya istri-istri PNS bekerja secara baik untuk mendukung suaminya. 

"Istri adalah tulang punggung keberhasilan dari seorang suami, maka ketiga organisasi wanita yang ada sebaiknya melibatkan semua istri-istri pegawai untuk belajar. Setelah saya ikuti ternyata memang istri itu luar biasa, ya mudah-mudahan saya buka acara ini mengingatkan saya supaya istri saya bisa aktif di dharma wanita," ujarnya.

Menurut dia, anggapan perempuan kita beranggapan bahwa mereka cukup di dapur dan berkebun, sedangkan istri mempunyai peran yang luar biasa bagaimana cara melayani tamu, keluarga dan urus rumah.

"Sebenarnya perempuan Papua juga bisa hanya saja atau tidak pengetahuan mereka maka tidak ikut terlibat dalam organisasi tersebut. Ibu ketua dan pengurus lainya yang sudah berpengelaman agar membimbing mereka yang belum atau baru ikut belajar sehingga suatu kelak mereka juga bisa seperti perempuan Papua lainnya," lanjut dia. 

Selain itu, ia mengatakan organisasi yang ada dapat membentuk ibu-ibu agar lebih terampil dan kreatif didalam berorganisasi dan kehidupan bermasyarakat, sebab kata dia, karier dari suami baik karena dukungan dari seorang istri. Lanjut dia, bantuan yang diberikan DWP tidak ada maksud lain, hanya kepedulian pengurus DWP Maybrat bagi anggotanya. 

"Bantuan yang diberikan DWP Maybrat ke pengurus tingkat distrik itu murni bantuan sosial bagi anggotanya, dan hal itu menunjukan bahwa organisasi DWP Maybrat itu masih ada untuk kita," uturnya.

Dia minta kepada pejabat-pejabat dilingkungan Pemkab Maybrat agar memberi waktu dan mendukung istri untuk belajar dan mengembangkan diri di organisasi wanita yang ada. 

Sementara itu, Ketua DWP Maybrat, Ny Irene Sahetapi, ST.,M.Si kepada awak media usai kegiatan mengutarakan DWP Maybrat mempunyai program tahun ini yaitu kunjungan kerja dan pendataan anggota pengurus DWP tingkat dan selanjutnya ada bantuan sosial Sembako bagi anggota anggota kami. 

"Sembako itu ada 7 item seperti beras, minyak goreng, susu, gula, kopi, sarimi dan teh,"jelasnya. Menurutnya bantuan ini diharapkan tidak melihat kecil atau besar tetapi bantuan ini merupakan kepedulian bagi 346 anggota kami yang tersebar di 24 distrik mendapat bantuan ini, dari kacamata manusia itu mungkin itu kecil  tetapi kami bersyukur karena bisa melakukan kunjungan, mendengar aspirasi masukan dan saran dari mereka," akuinya.

Kepala distrik Aifat, Risiard Saa, S.IP, sebagai tuan rumah menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan kepedulian dari DWP Maybrat yang membagikan Sembako bagi ibu-ibu ditingkat distrik Aifat.

"Kami sampaikan terima kasih kepada ketua DWP bersama pengurusnya yang telah melakukan kunjungan kerja sekaligus mengambil data dan memberi bantuan Sembako bagi ibu-ibu yang berkekurangan di distrik ini," ucapnya.

Pantauan media ini, usai pembagian Sembako di Kumurkek dilanjutkan ke distrik Aifat Utara ke distrik Aitinyo, Mare dan Ayamaru. (Mrk)

Pejabat Hingga Pemilik Warung Harus Belanja di Pasar Mama-mama Maybrat

Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM

MAYBRAT, (Maybrat News) – Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM mengingatkan seluruh pejabat, masyarakat hingga pemilik warung harus berbelanja di pasar Mama-mama Maybrat.

Arahan bupati itu disampaikan melalui Asisten II Elengelbertus Turot untuk segera dilakukan inventarisir terhadap warung-warung maupun pasar Mama-mama Papua di Maybrat, termasuk bahan jualannya agar ada langganan tetap.

Menurut Sagrim, tujuan dibelanjakan hasil Mama-mama Papua di Maybrat tidak lain untuk menjaga stabilitas peredaran ekonomi lokal di masyarakat Maybrat tetap eksis, selain itu juga memperdayakan ekonomi Mama-mama Papua di Maybrat.

“Coba bayangkan, jalan dari Sorowan sampai Susumuk bahkan Ayawasi, kasihan jalan lihat mama-mama punya sayur tinggal kering saja disitu, siapa yang beli, padahal ada pejabat disitu, ada pegawai disitu, ada kepala kampung yang selalu pegang uang disitu,” ungkap Sagrim.

Sagrim menginginkan baik itu pegawai maupun pemilik warung, harusnya punya inisiatif membuat jadwal sendiri untuk belanja di pasar Mama Maybrat.

“Coba ada pejabat atau warung-warung yang punya inisiatif, coba sekali-sekali kita bikin jadwal kita belanja di ibu kota sini, hari berikut mungkin di Fategomi, hari berikutnya lagi di mana. Beli barang di Teminabuan atau Sorong untuk apa? tidak usah itu,” pungkas Sagrim.(Mrk)

Kembangkan Kapasitas, Staf Bawaslu Maybrat Ikut Bimtek

Kordinator Devisi PHL, Sampetoding Farli Rego

MAYBRAT, (Maybrat News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maybrat, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait keterbukaan publik atau kehumasan bagi staf Bawaslu di kabupaten Maybrat.

Kordinator Devisi PHL, Sampetoding Farli Rego mengatakan, kegiatan keterbukaan publik atau kehumasan dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan kapasitas staf Bawaslu Maybrat yang terdiri dari devisi  hukum, devisi SDM dan devisi PHL Bawalu Maybrat. Kegiatan merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019.

“Kegiatan Kehumasan untuk pengembangan kapasitas staf di internal Bawaslu Maybrat selama sehari yang diikuti staf di devisi yang ada,” ujar Farli.

Dikatakan Farli, pengembangan kapasitas staf terkait proses Pemilu yang sudah lewat untuk melihat hal yang kurang agar mantapkan lagi.

“Bagaimana suara Bawaslu menyampaikan ke publik, apa saja yang dikerjakan Bawaslu, bagaimana dalam  pengawasan, hukum, penanganan pelanggaran sesuai Undang-undang (UU) Pemilu No 7 tahun 2016 dan Pilkada No 10 tahun 2016,” jelasnya.

Ia berharap kepada staf di devisi yang ada agar apa yang disampaikan dalam materi bisa diikuti dan dilaksanakan dengan baik. (Mrk)

Dinas Pendidikan Sosialisasi ‘New Normal’ Bagi Para Kepsek

Kepala Dinas Pendidikan Maybrat Kornelius Kambu, S.So.,M.Si

MAYBRAT, (Maybrat News) – Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Maybrat melakukan rapat bersama kepala Paud/TK, SD dan SMP se-kabupaten Maybrat  di Aula Pertemuan Dinas Pendidikan di Faitmayaf, Kamis (9/7/20).

Kepala Dinas Pendidikan Maybrat Kornelius Kambu, S.So.,M.Si yang didampingi kepala bidang mutu Paskalis Kosamah, S.Pd kepada awak media mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti SKB empat Menteri yaitu Menteri Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Mendagri.

Selain itu juga surat edaran dari Dirjen Dikdasmen dan LPP Papua Barat dalam memasuki masa new normal sebagaimana kabupaten Maybrat berada pada zona hijau. Sehingga, aktifitas belajar mengajar sesuai kalender pendidikan dimulai 13 Juli 2020.

Kornelius Kambu mengatakan, sesuai arahan kepala dinas kesehatan kabupaten Maybrat beberapa waktu lalu agar para guru dan kepala sekolah merespon new normal di Maybrat dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Berarti kepala sekolah bersama guru-guru memperiapkan kebersihan di sekolah, tempat cuci tangan, sosialisasi ke orang tua murid, atur jarak tempat duduknya, mengenakan masker, kemudian guru dan siswa termasuk orang tua siswa diperiksa alat suhunya. Kalau dilakukan aktifitas new normal dalam kegiatan belajar mengajar berarti guru atau siswa tidak diperbolehkan turun ke Sorong, karena disana itu zona merah,” katanya.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut para kepala sekolah bisa menyampaikannya kepada guru-guru dan tenaga pendidik di sekolah agar saat new normal nanti tidak terjadi penyebaran virus corona di Maybrat.(Mrk)

Seperti Apa Otsus Jilid II?

Wakil Ketua  II DPRD Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si

MAYBRAT, (Maybrat News) – Wakil Ketua  II DPRD Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si menegaskan  jika dilihat secara utuh keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat   secara eksplisit tidak diatur batas waktu pemberlakuannya.

Kecuali penerimaan  dana pelaksanaan  Otsus  yang besarnya 2% . Dana Alokasi Umum Nasional dibatasi waktu hingga 20 tahun ( baca : pasal 34 ayat (3) huruf e dan ayat (6) uu no 21/2001 ). Agustunis mengatakan  penyaluran dana Otsus  sejak 2002 hingga 2020 sudah mencapai 94,24 triliun rupiah. Dana Otsus tersebut akan berakhir  2021.

Dengan akan berakhirnya Otsus, kata Agustinus, Pemerintah Pusat  mulai memikirkan  langkah perpanjangan dana Otsus .  Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas  11 Maret  2020 , kata Agustunis, telah menginstruksikan beberapa hal terkait penyaluran dana Otsus.

“Perlu  dilakukan evaluasi menyeluruh tentang tata kelola dan efektifitas penyaluran dana Otsus. Evaluasi  mencakup transparansi, akuntabilitas penggunaan dana . Presiden juga menegaskan agar dibangun dengan sistem, desain dan cara kerja  baru yang lebih efektif. Dengan demikian dana Otsus bisa menghasilkan lompatan kemajuan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Presiden juga menegaskan, perancangan instrumen penyaluran dana Otsus yang baru harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat di Papua,”kata Agustinus.

Politisi Partai  NasDem menambahkan  jika Pemerintah Pusat memperpanjang Otsus atau memberlakukan Otsus Jilid II, harus lebih dulu ditanya  apa kemauan masyarakat Papua, sehingga  tidak ada penolakan.   Belakangan ini, kata Agustinus, muncul penolakan dari berbagai elemen masyarakat tentang penolakan  perubahan UU Otsus  . Menyikapi hal itu,   Pemerintah Pusat dan daerah seharusnya turun ke tengah masyarakat untuk menyerap  aspirasi yang berkembang . Kemudian  difasilitasi penyaluran aspirasi itu supaya terarah. Jangan dibiarkan aspirasi tersebut seperti bola liar yang nantinya  semakin sulit dikendalikan.

“Motif  rakyat Papua  menolak pemberlakuan kebijakan Otsus jilid II harus dikaji  secara mendalam .  Secara kontekstual sebenarnya rakyat Papua  merasa tidak ada gunanya arti kekhususan itu. Meski  ada Otsus , tetapi banyak praktek diskriminasi, rasisme, marginalisasi, konflik dan kekerasan serta pelanggaran HAM  di Papua,”ujar Agustinus.

Agustinus  berharap agar Pemerintah Pusat lebih bijaksana menyikapi masalah perpanjangan Otsus. Pemerintah, ujar Agustinis, harus  segera membangun pendekatan dialogis dan kompromistis . Lembaga negara baik yang ada di daerah dan  pusat juga harus  membuka diri, membuka ruang dialog dengan para tokoh masyarakat Papua . “Langkah ini penting dan harus segera dilakukan untuk meminimalisir  derasnya  arus penolakan Otsus Jilid  II,”tegas Agustinus. (Mrk)

Dinas Pendidikan Diminta Perketat Admimistrasi Guru Kontrak Daerah

DR. Naomi Netty Howay, S.Km.M.Kes

MAYBRAT, (Maybrat News) – Terkait penggunaan dana APBD Maybrat yang dikelola Dinas Pendidikan untuk pembayaran hak guru kontrak daerah, kepala Inspektorat Kabupaten Maybrat, DR. Naomi Netty Howay, S.Km.M.Kes menegaskan kepada Dinas Pendidikan agar memperketat absensi dan administrasi guru kontrak secara benar.

Selain dari Dinas Pendidikan, para kepala sekolah juga memiliki kewajiban agar selalu mengontrol absensi dan administrasi sekolah.

Penegasan tersebut karena anggaran yang dikelola terus diawasi oleh BPK RI dan KPK. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilengkapi dengan bukti yang jelas.

Naomi Netty mengatakan, guru kontrak harus melaksanakan tugas dengan baik karena dibiayai menggunakan APBD Maybrat. Oleh karena itu harus secara profesional meningkatkan mutu pendidikan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

“Saya harap, untuk tahun ini tolong absensi harus diperhatikan. Jangan dia hanya menerima haknya, sementara kewajibannya tidak laksanakan. Jadi hak harus berjalan seimbang dengan kewajiban,” tutur Naomi Netty, Jum’at (3/7/20).

Lebih jauh dirinya mengatakan, apabila kinerja guru dapat terlaksana dengan maksimal, maka mutu pendidikan akan jauh lebih baik dan mampu bersaing dengan sekolah maju lainnya. (Mrk)]